PAD Minim, Anggota DPRD Balikpapan Pertanyakan Kinerja Pegawai Pemkot

"Terkait keterbukaan informasi sangat minim apalagi soal belanja pegawai gaji PNS, sangat tidak terbuka. Kami tidak disodori data yang jelas dan detail, kita mau tahu kebutuhan gaji PNS kita ini sebenarnya berapa, tapi kenyataanya yang ditulis glondongannya besar," katanya.

Senada dengan Budiono, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Mauliddin mengatakan selama tergabung dalam Badan Anggaran hingga kini belum mendapatkan buku APBD 2017.

Padahal buku APBD tersebut penting agar bisa sama-sama dibahas dan legislatif bisa memberikan masukan.

"Kita sudah minta jauh hari, dan APBD ini jangan dibahas buru-buru, tapi selalu dikasih ketika sudah dekat deadline, dengan waktu yang telatif singkat tidak bisa kita membahasnya lebih detail," katanya.

Terkait dana bagi hasil yang berhubungan dengan pemerintah pusat, politisi Partai Nasdem ini menilai harus ada sinergi antara eksekutif dan legislatif. Dibutuhkan strategi lobi tingkat pusat, walaupun diakui saat ini hubungannya belum sinergi.

Termasuk mencari sumber pendapatan baru. Maulidin termasuk yang setuju pemkot mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena dinilai sangat menguntungkan pemerintah.

"Pasar jelas ada 6 ribu lebih PNS Balikpapan, bisa kita manfaatkan. TNI saja punya SPBU kenapa pemkot tidak. Situasi krisis begini, dibutuhkan pemimpin yang memiliki ide inovatif dan kreatif," ungkapnya. (*)