Ongkos Haji Bisa Hanya Rp 17 Juta, Malaysia Sudah Lama Terapkan. Begini Caranya

Akhir tahun ini, diperkirakan total dana haji sekitar Rp 100 triliun. Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun atau 80 persen dari total dana haji.

Nah, bila disepakati, Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan investasi dana haji untuk dimasukkan ke instrumen pembiayaan infrastruktur.

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Perekonomian Bastary Panji Indra menyebut, Malaysia sudah menerapkan investasi dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.

“Malaysia, dia juga menggunakan dana haji, dana pensiun jadi menurut saya bisa-bisa saja (dana haji diinvestasikan). Infrastruktur selalu memiliki jaminan. Jadi, investasi sesuatu yang dijamin pemerintah itu aman sekali,” katanya di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (31/7/2017) seperti dilansir Kontan.co.

Bastary melanjutkan, Kanada juga melakukan hal yang serupa, yaitu menggunakan dana dalam negeri untuk diinvestasikan ke dalam pembiayaan infrastruktur. Namun, Kanada menggunakan dana pensiun.

Menurut Bastary, penggunaan skema tersebut di negara-negara belum menemui kendala berarti. Artinya, investasi yang dilakukan pemerintah negara tersebut aman. “Jadi, pemanfaatan tidak sembarangan. Saya kira, itu alternatif yang baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana haji sejatinya dikelola secara profesional oleh lembaga dana haji agar dana tersebut tidak berkurang sesuai perencanaan. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana itu juga tergantung pada lembaga dana haji.

Untuk pengelolaannya, Sri Mulyani menyebut, pemerintah selama ini telah menyiapkan instrumen investasi yang dapat dipilih, seperti SUN yang di dalamnya ada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Mereka bisa membeli SUN atau SBSN dari pemerintah karena dianggap investasi paling aman. Jadi hubungan pemerintah dan lembaga dana haji adalah secara profesional. Mereka mengelola dana haji dari masyarakat, dan pemerintah menyediakan instrumen," katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan, dana haji harus dikelola secara baik dan terbebas dari korupsi, "Dana haji adalah dana umat yang harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel dengan menerapkan tata kelola yang baik. Tentunya juga harus bebas dari korupsi," jelasnya. 

Sekitar Rp 100 Triliun

Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji ( BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, BPKH siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikandana haji.

Anggito mengatakan, per audit 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat mencapai Rp 95,2 triliun. 

Akhir tahun ini, diperkirakan total dana haji sekitar Rp 100 Triliun.

"Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji)," kata Anggito seusai dilantik sebagai Anggota BPKH oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017). (*)