Setelah Tersangkut Narkoba, Begini Nasib Indra J Piliang di Partai Golkar

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyayangkan kadernyak, Indra Jaya Piliang, tersangkut kasus narkoba.

Adapun Indra kini tercatat sebagai anggota Dewan Pakar Partai Golkar.

Baca: 10 Foto Putri Wulan Guritno yang Sudah Beranjak Dewasa, Cantiknya Nggak Nanggung-nanggung

Setelah Inda terbukti menggunakan narkoba, Agung Laksono mengatakan, Indra tak layak lagi menjadi bagian dari Dewan Pakar Golkar.

"Tidak layak (di Dewan Pakar) karena tak bisa memberikan contoh," ujar Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Baca: Jadwal Timnas U-19 VS Myanmar, Bukan Laga Pelipur Lara

Agung mengaku prihatin saat mengetahui kabar tersebut.

Sebab, ia mengenal Indra J Piliang sebagai seorang intelektual. 

Apalagi, Indra juga dikenal dekat dengan kalangan muda Partai Golkar.

Saat ditanya sanksi apa yang akan diberikan, Agung mengatakan, hal tersebut mengacu pada pakta integritas dan akan segera diproses.

Baca: Disangka Menerima Suap dari Rekanan PDAM, Ketua DPRD Banjarmasin Jadi Tersangka

 "Jadi sekali lagi, bagi Golkar, beliau (Indra Piliang, Red) adalah salah satu anggota Dewan Pakar."

Tentu diproses untuk sebaiknya dia tidak lagi melanjutkan tugas-tugas di situ (Dewan Pakar, Red)," kata  dia.

Adapun sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan, Partai Golkar memiliki pakta integritas terkait kadernya yang tersangkut kasus narkoba.

Golkar akan langsung memberhentikannya ketika hasil tes menyatakan positif mengonsumsi narkoba, tanpa menunggu putusan hukum tetap (inkrah).

Baca: Pengedar Obat PCC itu Ternyata juga Mengalami Keracunan

"Langsung (dipecat)."

"Begitu hasil tes menunjukan terbukti, langsung," kata Nurdin kepada Kompas.com, Kamis (14/9/2017).

Adapun Indra J Piliang diciduk polisi lantaran diduga mengonsumsi sabu.

Dia ditangkap bersama dua rekannya di Karaoke Diamond di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. (Agung Laksono Sebut Indra J Piliang Tak Layak Lagi Jadi Dewan Pakar Golkar/Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)