Warga Miskin Tak Sanggup Tebus Rp 1.600 per Kg, Stok Rastra di Bulungan Membusuk

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sejak tahun 2015 lalu, Pemkab Bulungan selalu mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menebus beras miskin (raskin), yang belakangan sudah berganti nama menjadi beras sejahtera (rastra).

Dengan adanya alokasi anggaran tadi, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menerima rastra secara gratis.

Dulunya, 1 kilogram rastra ini harus ditebus seharga Rp 1.600.

Sesuai data Kementerian Sosial RI, jumlah penerima rastra di Kabupaten Bulungan tahun 2017 ini tercatat sebanyak 4.268 KPM.

Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2016 lalu yang hanya sebanyak 3.880 KPM.

Rencananya, kata Aidin Adrian, Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan kepada Tribunkaltim.co, Rabu (4/10/2017), anggaran serupa akan kembali diusulkan di APBD tahun 2018 mendatang.

Namun mengingat jumlah KPM meningkat, anggaran yang semula hanya dialokasikan Rp 1,1 miliar di APBD tahun 2017 harus ditingkatkan menjadi Rp 1,2 miliar di APBD tahun 2018.

"Ini belum kita usulkan. Tapi sebenarnya kita sudah ada komitmen dengan DPRD, agar rastra ini tetap gratis," ujarnya.

Baca: Isran Ingin Lawan Rita di Pilgub Kaltim 2018

Baca: Prihatin dengan Rita Widyasari, Isran Noor Bilang KPK Langgar Hak Asasi

Baca: Sebentar Lagi Lengser, Djarot Malah Bikin Berang DPRD DKI Jakarta, Inilah 3 Pernyataannya!

Baca: Nasib Timnas Perancis dan Belanda Ditentukan Pekan Depan

Aidin menuturkan, pengalokasian anggaran untuk menebus rastra ini sebenarnya cukup beralasan.

Berdasarkan pengalaman penyaluran rastra di tahun-tahun sebelumnya, bagi sebagian warga Kabupaten Bulungan, uang sebesar Rp 1.600 untuk menebus 1 kilogram rastra ini ternyata cukup memberatkan.

Pasalnya, rastra harus ditebus sekaligus untuk 1 triwulan.

Karena tak dijemput warga, rastra yang sudah tiba di titik-titik distribusi yang ada di masing-masing kecamatan sempat membusuk.

"Bagi mereka yang sangat-sangat miskin, itu nggak bisa ditebus. Beras ini kan nggak tahan lama. Pengalaman kita, ada banyak beras yang dititipkan di titik-titik distribusi. Alasannya itu, nggak sanggup menebus," jelasnya.

Selain itu, pengalokasian anggaran untuk menebus rastra ini juga untuk memangkas alur birokrasi yang terlalu rumit.

Sebelum gratis, penagihan rastra Rp 1.600 per kg ini dilakukan secara berjenjang mulai dari Bulog, DPMD hingga ke desa.

"Penagihannya itu panjang sekali. Itu yang kita putus. Dan seringkali pembayaran itu ngadat. Belum lagi ada calo-calo. Jadi sekarang semua itu putus," jelasnya.

Untuk penyaluran rastra di triwulan 1, II, III tahun 2017, menurutnya sudah tidak ada masalah dan 100 persen sudah tersalurkan.

Dan dalam waktu dekat ini, jatah rastra untuk triwulan IV akan kembali disalurkan.

Pihaknya juga sudah menerima surat dari Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan (Kemenko PMK) untuk percepatan penyaluran rastra di triwulan IV tersebut.

Surat Perintah Alokasi (SPA) ke Bulog sendiri sudah dikirim September 2017 lalu.

Selanjutnya terkait penyaluran ke titik-titik distribusi, Bulog akan berkordinasi dengan pihak kecamatan yang ada.

"SPA sudah kita terbitkan, karena ada dasarnya," ujar Aidin. (*)