Soal Angkutan Online, Kadishub Merasa Serba Salah

TRIBUNKALTIM.CO – Gejolak piring nasi antara angkutan konvensional dan online hingga kini masih terjadi di Kaltim.

Terbaru, di Balikpapan, telah dibuat kesepakatan antara pihak berkepentingan untuk menutup semua bentuk operasional angkutan.

Hal ini semakin dikuatkan dengan adanya pernyataan kepolisian yang akan lakukan sweeping bagi
driver angkutan online yang masih operasional.

Baca: Niat Lakukan Perayaan Pernikahan Teman, Seorang Pria Koma Setelah Diperlakukan Seperti Ini

Kepala Dishub Kaltim, Salman Lumoindong, saat dikonfirmasi Jumat (13/10/2017), menyatakan pihaknya saat ini dalam keadaan serba salah.

Pasalnya,sesuai aturan, angkutan online saat ini memang belum ada yang berizin, usai dicabutnya 14 poin dalam Permenhub 26/ 2017 oleh MA.

Ini berarti, angkutan online bersifat ilegal saat ini.]

Baca: Takut Diblokir? Begini Cara Mudah Registrasi SIM Prabayar, Lihat Videonya

Pihaknya pun mengakui sudah mengirimkan surat ke tiga penyedia jasa, G0-Car- Grab dan Uber untuk menstop sementara segala perekturan dan operasional hingga adanya revisi Permenhub yang baru.

Hal ini juga sesuai dengan tanggapan dari Kemenhub dan Kemenkominfo yang tak bisa melakukan penutupan aplikasi angkutan online di pusat.

“Kemenkominfo sudah tak bisa (menutup aplikasi). Kalau Kemenhub, mereka menanggapi dengan akan segera menerbitkan revisi Permenhub 26/2017. Kami sebenarnya sulit juga. Ini kan aturannya belum ada sama
sekali. Kemari sudah ada, tetapi dibatalkan oleh MA, maka kembali tanpa aturan. Pertemuan dengan pak Menteri (Menhub) kemarin, sudah berjanji, jika di akhir Oktober revisi Permenhub sudah ditanda tangani. Jadi, tunggu dua minggu. Kami sudah surati mereka (manajemen online) untuk stop dahulu hingga ada revisi Permenhub yang baru. Supaya kondusif,” katanya.

Baca: Fadli Zon Kembali Bikin Puisi, judulnya Tiga Tahun Kau Bertahta, Nyindir Jokowi Lagi Nih?

Khusus untuk apa yang terjadi di Samarinda, Salman juga meminta agar angkutan konvensional di Samarinda tidak menuntut hal yang sama seperti di Balikpapan. Pasalnya, waktu dua minggu ini disebutnya sudah tak akan molor lagi, sehingga setiap proses nantinya bisa berjalan normal.

“Memang, Samarinda juga mengancam (meminta tutup seperti Balikpapan), Tetapi, kami sudah dialog dengan mereka. Pokoknya tunggu dulu, kan sebentar lagi. Paling lama itu dua minggu. Semua pihak saling sabar
saja dahulu. Kalau peraturan sudah ada, kan tinggal disepakati sama-sama. Kalau ada yang melanggar bisa langsung dikenai sanksi. Kalau sekarang masih sulit. Online mau daftar badan usaha, tetapi
regulasinya dibatalkan MA,” katanya.

Baca: Putri Jackie Chan Mengakui Hal yang Mengejutkan, Lesbian dan Mendapat Dukungan dari Banyak Orang

Bagaimana perkembangan revisi Permenhub tersebut, juga ikut dijelaskan Salman. Saat ini, uji publik revisi Permenhub sudah dilakukan di dua kota, Makassar dan Surabaya.

“Uji publiknya sudah dilakukan. Kemarin malah saya tawarkan uji publik di Balikpapan. Intinya dalam revisi tersebut, ada beberapa hal yang mengatur taksi online, Mulai dari tarif batas atas dan bawah, STNK,
hingga batas operasi. Selain itu juga kuota,” ucapnya.

Khusus untuk kuota, antar daerah, ini diyakini juga akan menimbulkan masalah. Pasalnya, dari penelusuran Tribun, jumlah taksi online di beberapa daerah sudah melebihi batas kuota yang ditentukan.

Balikpapan, misalnya, hanya 150 unit. Jika kuota ini dibagi rata kepada 3 penyedia jasa, maka nantinya mereka hanya akan kebagian 50 unit per penyedia jasa. Sementara, diyakini, untuk angkutan dari
Go-Car saja, sudah melebihi 50 unit di Balikpapan. Belum lagi Uber atau Grab yang pasti akan meminta lebih, sesuai perhitungan bisnis.

Baca: Angkutan Online Dilarang, Pria Ini Tantang Kadishub juga Gunakan Angkot dan Ojek Pangkalan

Hal ini juga sejalan dengan penyataan Ismail, Manager Operasional Uber saat dikonfirmasi di hari yang sama.

“Kami tak tahu juga, karena jumlah driver ini, ada di pusat. Tetapi, kalau perkiraan sekarang di Balikpapan, sudah ada sekitar 200 unit. Kalau mau ikuti kuota, maka nanti kami akan seleksi lagi, mana driver yang nanti lolos,” ujarnya.

Sementara itu, Dishub Provinsi tak mau kompromi soal kuota ini. Sikapnya jelas, jika revisi keluar, maka penyedia jasa harus patuhi kuota yang ada.

“Kalau masalah kuota, kami sudah fix yang kemarin. Jadi, jika revisi keluar, maka mau tak mau mereka harus patuhi kuota. Jika Balikpapan 10 kuota, maka itu dibagi rata. Jika penyedia meminta lebih, itu tak bisa. Mau tak mau mereka harus kurangi drivernya sesuai kuota yang ada,” ujar Salman.

Baca: Angkutan Online Dilarang, Pria Ini Tantang Kadishub juga Gunakan Angkot dan Ojek Pangkalan

Jika nantinya revisi Permenhub keluar, maka penyedia jasa online bisa lanjut melakukan perizinan ke Badan Perizinan Satu Pintu, untuk mendapatkan legalitas.

“Kalau sudah keluar, kami sosialisasi. Organda, Orgatrans, taksi online. Kami minta mereka patuhi. Penyedia jasa kami persilakan mengurus izin operasional. Itu tak akan lama untuk perizinan, yang penting kami sudah miliki dasar hukum berupa revisi Permenhub 26 tersebut,” katanya. (*)