Korupsi KTP Elektronik
Setya Novanto Sebut Nama Puan Maharani dan Pramono Anung Terima Aliran Uang e-KTP
Menyoal uang ke Puan dan Pramono masing-masing USD 500 ribu, diterangkan Setya Novanto itu berdasarkan dari pengakuan Made Oka Masagung di rumahnya.
TRIBUNKALTIM.CO - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara tentang tudingan Setya Novanto bahwa ada aliran uang proyek KTP elektronik kepada Puan Maharani dan Pramono Anung.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twiiter pribadinya @LawanPoLitikJKW yang ia tuliskan pada, Jumat (22/3/2018).
Diketahui, dua Politikus PDI-P, Puan Maharani dan Pramono Anung disebut Setya Novanto turut menerima uang dari proyek e-KTP.
Hal ini terungkap dari keterangan Setya Novanto yang diperiksa sebagai terdakwa di sidang lanjutan hari ini, Kamis (22/3/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Menyoal uang ke Puan dan Pramono masing-masing USD 500 ribu, diterangkan Setya Novanto itu berdasarkan dari pengakuan Made Oka Masagung di rumahnya.
Baca: Unggahannya Berujung Status Tersangka Dugaan Pelanggaran ITE, Begini Curhat Lyra Virna
Baca: Berita Melamar Pakai Lamborghini Dipamerkan Hotman Paris, Begini Komentar Pedas Nafa Urbach
Baca: Viral, Pidato Prabowo Sebut Indonesia Bakal Bubar 2030, Ternyata Sumbernya dari Novel Ghost Fleet
Dalam pertemuan itu, hadir pula Andi Narogong.
Atas keterangan itu, jaksa lalu bertanya pada Setya Novanto, apakah mengkonfirmasi penerimaan uang ke Pramono? Menjawab itu, Setya Novanto mengakui mengkonfirmasi ke Pramono.
"Waktu itu Pak Pramono sebagai wakil ketua DPR. Saya konfirmasi ke Pak Pramono pas kami ketemu di Solo, Hotel Alila ada nikahan pejabat. Saya bersahabat, saya tanya ke beliau, mas benar gak uang-uang itu?
Lalu dijawab Pramono "yang mana ya". Lalu dia mengatakan lagi, nanti kita ketemu di Jakarta, kita ngobrol," papar Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Lalu di Jakarta, anda ketemu Pramono lagi? ," tanya Jaksa mencecar Setya Novanto.
Baca: Heboh! Ulah Kasar Oknum Perawat di Sebuah Rumah Sakit Balikpapan, Ini Kisahnya
Baca: Begini Luapan Emosi Netizen Tanggapi Ulah Kasar Oknum Perawat RSUD Balikpapan
Baca: Rizal Effendi Bereaksi Terkait Dugaan Perlakuan Kasar Oknum Perawat RSUD Balikpapan
"Saya tidak sempat ketemu lagi," jawab Setya Novanto.
Kembali jaksa bertanya apakah Setya Novanto juga melakukan hal yang sama, mengkonfirmasi ke Puan Maharani? Setya novanto mengaku belum konfirmasi.
"Soal ke Puan Maharani, saya tidak konfirmasi," kata Setya Novanto.
Lantaran pernyataan Setya Novanto itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tudingan Setya Novanto bahwa ada aliran uang proyek KTP elektronik kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, tidak lah benar.
Menurut Hasto, PDIP tidak punya kuasa dalam proyek tersebut karena merupakan partai oposisi saat itu.

Hasto meminta menteri Dalam Negeri saat proyek KTP elektronik digulirkan, yakni Gamawan Fauzi menjelaskan secara gamblang terkait proyek tersebut.
"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.
Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (22/3/2018).
Pasalnya menurut Hasto, proyek tersebut digulirkan pada masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) .
Pada masa pemerintahan tersebut banyak korupsi terjadi, padahal Partai Demokrat besutan SBY tersebut mengusung tagline 'Katakan Tidak pada Korupsi'."
Baca: Kota Tepian Banjir, BNNP Kaltim Tetap Bergerak Amankan Enam Pengedar
Baca: Majikan Penganiaya TKW yang Sebelumnya Divonis Ringan Tak Muncul saat Sidang PK
Baca: Abu Tours Minta Waktu Urus Refund Milik Ratusan Calon Jamaah
Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP” kata Hasto.
Partainya menurut Hasto siap diaudit terkait tudingan tersebut.
"Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," katanya.
Terkait pernyataan Hasto, Ferdinand mengungkapkan bahwa saat itu proyek EKTP disetujui oleh PDIP dan pimpinan DPR, sehingga menurutnya ada peran Pramono Anung dan Puan meski sebagai oposisi.
Baca: Uskup dan Pastor Kompak Gelapkan Uang Persembahan Miliaran Demi Beli Lotere
Baca: Dor, Polisi Tembak Mati 13 Pengedar Narkoba
Baca: Lapas Penuh Sesak, 3.000 Tahanan Dibebaskan
"Pramono Anung menjabat sebagai Wakil ketua DPR mebidangi Politik dan Puan menjabat Ketua Fraksi FPDIP.
Kala itu proyek EKTP disetujui jg olh PDIP dan disetujui Pimpinan DPR. Artinya ada peran Pramono Anung dan Puan meski sbg Oposisi.
Jangan cuci tangan deh Hasto..!!"
Setelah itu, Ferdinand membantah kesimpualn Hasto terkait pihak oposisi tidak mungkin korupsi,menurutnya hal itu adalah menyesatkan.
"Perilaku Korupsi bkn ditentukan olh posisi sbg Oposisi atau sebagai penguasa. Tapi ditentukan oleh MORAL SESEORANG.
Jd tesis Hasto yg merasa oposisi tdk mgkn korupsi adlh salah dan menyesatkan publik."
(TribunWow.com/Woro Seto)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Pramono dan Puan Maharani Disebut Terima Uang EKTP, Ferdinand Hutahaean: Jangan Cuci Tangan Deh, http://wow.tribunnews.com/2018/03/22/pramono-dan-puan-maharani-disebut-terima-uang-ektp-ferdinand-hutahaean-jangan-cuci-tangan-deh?page=all.
Penulis: Woro Seto
Editor: Woro Seto
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Puan dan Pramono Dituding Novanto Terima aliran Uang E KTP, PDIP Siap Diaudit, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/22/puan-dan-pramono-dituding-novanto-terima-aliran-uang-e-ktp-pdip-siap-diaudit?page=all.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak