Warga Korban Longsor di Kukar bisa Ajukan Bantuan ke Kementrian PUPR
Bantuan dari kementerian berupa unit rumah baru agak susah karena belum ada penetapan rawan bencana.
Penulis: Rahmad Taufik | Editor: Adhinata Kusuma
lihat foto
Warga Korban Longsor di Kukar bisa Ajukan Bantuan ke Kementrian PUPR
TENGGARONG, TRIBUN - Kabid Pembinaan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar, Rosita Sinuraya mengatakan, warga Muara Pedohon bisa mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Asalkan warga bisa segera melengkapi segala persyaratan yang diperlukan.
"Yang mungkin bisa didapat adalah BSPS pembangunan baru, banyak persyaratannya sudah kami beri tahu sama warga desa, mulai dari KK hingga surat tanah, nanti tipe bantuannya Rp 30 juta dan warga desa itu sudah setuju kalau menambah uang sendiri untuk menjadi satu rumah atau paling jeleknya ada bantuan lagi yang lebih cepat tipe Rp 15 juta, mungkin bagi mereka berat," kata Rosita, Rabu (21/11).
Baca: Air Sungai Belayan terus Menggerus Tanah, 30 Rumah sudah Dibongkar
Baca: Rencana Pemasangan Paving Blok di Pulau Derawan Menuai Polemik
Baca: Hadi Mulyadi Ingin Rute Penerbangan di Bandara APT Pranoto Diperbanyak
Jika ada minimal 50 unit terbangun kalau ini BSPS biasa, maka kewajiban Pemda melengkapi sarana prasarana infrastruktur lainnya, seperti akses jalan, air bersih, listrik. "Jadi masih panjang kayaknya perjalanan ke situ," ujarnya.
Awalnya, kata Rosita, saat warga terkena longsor beberapa tahun lalu mereka mengusulkan bantuan rumah, sedangkan dulu masih kesulitan pengadaan tanah. Lalu pihaknya konsultasi ke Kementerian PUPR.
"Korban bencana itu ada slot (bantuan rumah) tapi banyak persyaratan yang harus diikuti, paling tidak pernyataan bencana, apalagi kalau Desa Muara Pedohon sejak awal termasuk di dalam ketetapan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai daerah rawan bencana, kayaknya Kukar belum ada penetapan rawan bencana, padahal itu sangat diperlukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan lain-lain," tuturnya.
Sehingga bantuan dari kementerian berupa unit rumah baru agak susah karena belum ada penetapan rawan bencana, sedangkan dana APBD sendiri tidak ada. Saat ini bantuan yang bisa didapat hanya BSPS.
Baca: Didatangi Anggota DPRD, Ini yang BNNK Samarinda Serahkan
Baca: Kombes Pol Budi Suryanto Panggil Semua Kasat Reskrim Polres, Ini yang Dibidik
Baca: Jadwal dan Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Filipina di Grup B Piala AFF 2018 Live di RCTI
"Tapi data mereka ini lambat sekali disetor sampai sekarang, persyaratan tambahan seperti fotokopi KTP dan KK belum dipenuhi, padahal ini hampir di ujung tahun belum masuk, jadi agak kerepotan saya, karena di pusat itu kalau sudah lewat setahun, mereka dapat bantuannya bukan di 2019, tapi bisa di 2020, lama lagi kan," ucap Rosita.
Sebelumnya diberitakan Sekitar 30 rumah warga sudah dibongkar di Desa Muara Pedohon, Kecamatan Tabang, Kukar dalam setengah tahun terakhir akibat longsor di bibir Sungai Belayan. Air sungai terus menggerus tanah di pinggiran sungai.
Kepala Desa Muara Pedohon Sung Ajan mengatakan, longsor terjadi sekitar setahun belakangan. Pada 2013 silam, Bupati sebelumnya, Rita Widyasari, sempat meninjau Muara Pedohon saat terjadi banjir.
"Saran beliau bagi desa yang kena bencana banjir agar membuat proposal nanti kita relokasi ke tempat yang tinggi supaya lebih aman, kami mengajukan proposal sama ibu Rita, namun sampai sekarang belum terealisasi karena anggaran defisit, padahal kawasan relokasi sudah disiapkan sekitar 7 ha, jaraknya sekitar 3 km dari lokasi longsor," kata Ajan, Rabu (21/11).
Setelah banjir, sekitar 2015 longsor terus terjadi sampai ke jalan poros.
"Rumah warga dekat sungai terkena longsor semua, kami gotong-royong bongkar rumah mereka. Pembongkaran terus berlangsung sampai sekarang. Apalagi musim hujan begini longsor terus terjadi, jalan sebelah sungai sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, rumah penduduk di seberang jalan juga terancam longsor sekitar 6-7 meter lagi kena, malah jumlahnya lebih banyak sekitar 50 rumah," ujarnya.
Ia berharap, pemerintah membangunkan tempat tinggal model bedah rumah agar warga yang terkena longsor bisa pindah, sekaligus aliran listriknya juga dipasang.
