Rekrutmen P3K atau PPPK ternyata Kurang Mendapat Respon Positif di Daerah, Ini Alasannya

Rekrutmen P3K atau PPPK ternyata Kurang Mendapat Respon Positif di Daerah, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Februari 2019 ini mendapat respons kurang baik dari kepala daerah.

Pasalnya pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab pembayaran gaji P3K ke daerah.

Alasan utama penolakan kepala daerah adalah kemampuan fiskal daerah sangat terbatas.

Selain Buang Air Rebusan Awal, Ini Cara Memasak Mi Instan yang Benar agar Kandungan MSG-nya Hilang

Said mengatakan kalau gaji P3K dibebankan ke daerah, maka APBD tidak sehat.

“Bahkan, banyak daerah tidak sanggup memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) untuk PNS,” ujarnya.

Pemkab Banjar juga keberatan penggajian P3K dibebankan ke daerah.

"Kami masih menunggu keputusan pusat. Namun kami mengharapkan P3K dibiayai pusat. Anggaran daerah sudah sangat terbatas untuk melaksanakan berbagai pembangunan,” kata Sekda Banjar Ir H Nasrunsyah MP. 

Menurut Nasrunsyah, di Kabupatan Banjar ada ratusan tenaga K2 yang nantinya akan mengikuti tes P3K ini.

“Lebih baik P3K dibiayai pusat. Karena kami masih memerlukan dana untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Promo JCO : Semua Minuman Dibanderol Rp 25 Ribu, Berlaku Seluruh Indonesia

Ribuan PNS Koruptor Masih Terima Gaji dan Penugasan, BKN Ungkap Sejumlah Kendala Pemecatan

Penolakan juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Mereka menginginkan penggajian P3K melalui APBN.

“Apalagi APBD 2019 sudah diketuk pada akhir 2018 lalu,” kata Sekda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Akhmad Tamzil.

Kalau penggajian P3K dibebankan ke APBD, kata Tamzil, otomatis akan membebani APBD.

"APBD itu sudah dihitung dalam setahun. Belanja langsung dan tidak langsung seperti gaji pegawai juga sudah ada anggarannya. Jika dimasukan ke APBD pakai anggaran yang mana lagi," jelasnya.

Menurut Tamzil, APBD di HST terbatas.

Sehingga untuk penggajian PPPK, ia mengharapkan adanya dukungan dari APBN.

"Seperti halnya daerah lain yang menolak. Kami juga berharap penggajian ini dari APBN," jelasnya.

Sikap menunggu disampaikan Pemerintah Kabupaten Tapin.

“Permasalahan P3K belum dibahas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin,” kata Kepala Bidang Pengadaan Informasi dan Pensiun pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin, Indrayani.

Dikutip dari Tribunnews.com, Jadwal Pendaftaran CPNS 2019 dan P3K 2019 sudah dipastikan.

Cek jumlah formasi dan yang jadi prioritas tahun ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) akan kembali melakukan penerimaan CPNS pada tahun ini. 

Pendaftaran CPNS 2019 dijadwalkan Maret 2019.

Syal Persib Bandung, Persija Jakarta dan AC Milan Hiasi Makam Ronaldikin, Ternyata Ini Maknanya

Caleg PKS Diduga Kampanye di Tempat Ibadah, KPU Sebut Pencalonan dan Nama Tetap Ada di Surat Suara

Selain CPNS 2019, juga digelar penerimaan tenaga P3K 2019 yang digelar Febaruari dan Mei 2019. Apakah lewat sscn.bkn.go.id?

"2019 nanti Maret ada lagi penerimaan CPNS," ujar MenPan-RB Syafruddin.

"Jumlahnya tidak sebanyak 2018, kalau 2018 mencapai 238 ribu, untuk 2019 sebanyak 100 ribu," kata Syafruddin.

Sementara terkait instansi pemerintah mana saja yang akan dibuka pada Maret 2019, mantan Wakapolri tersebut tidak menjelaskan secara rinci.

"Seperti 2018, tapi jumlahnya tidak sebanyak 2018," kata Syafruddin.

Di sisi lain, Syafruddin menyampaikan rapat dengan Komisi II DPR pada hari ini hanya bersifat evaluasi pelaksanaan penerimaan CPNS pada tahun kemarin, dimana semuanya berjalan secara lancar.

"Tidak ada gonjang-ganjing, mulus kok. Paling mulus sepanjang pelaksanaan tes CPNS dan itu yang terbanyak sepanjang sejarah, 238 ribu," papar Syafruddin.

Viral Sellha Purba, Petugas Kebersihan yang Disebut Miliki Paras Menawan, Cek Akun Instagramnya

Hashim Djojohadikusumo Ungkit Biaya Kampanye Jokowi saat Pilgub DKI Jakarta, Begini Respons TKN

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan dalam proses seleksi CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018, saat ini BKN sedang memproses usul penetapan NIP CPNS TA 2018 yang diajukan instansi pembuka rekrutmen CPNS.

Dari 5.952 usulan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diterima BKN, per tanggal 21 Januari 2019 BKN telah menetapkan sejumlah 4.533 NIP.

"BKN sudah menyampaikan kepada seluruh instansi yang ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah agar penyampaian berkas usul penetapan NIP paling lambat diterima BKN pada akhir Februari 2019," ucap Bima.

Pada kesempatan itu, Kepala BKN juga menjelaskan pelamar rekrutmen CPNS yang lulus seleksi dan telah mendapat NIP harus ditempatkan dan bekerja pada formasi yang dipilih minimal selama 10 tahun.

"Jika sebelum 10 tahun mereka sudah pindah ke instansi atau daerah lain maka itu akan mengacaukan analisa beban kerja yang menjadi salah satu acuan pemenuhan formasi yang diajukan instansi pembuka rekrutmen," jelasnya.

Secara umum, Komisi II DPR memberi apresiasi atas proses rekrutmen CPNS TA 2018.

Apresiasi positif di antaranya disampaikan oleh Tamanuri dari Partai Nasional Demokrat, Dadang Muchtar dari Partai Golkar dan Sutriyono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Saya mengapresiasi proses rekrutmen CPNS 2018. Proses tes sangat obyektif, tidak ada yang bisa titip-titip untuk bisa lulus seleksi," jelas Dadang Muchtar.

Pendaftaran P3K 2019

Ayo bersiap bagi yang ingin jadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah, Rabu (23/1) mengatakan Februari penerimaan PPPK.

"Sesuai informasi Menteri PAN RB hari ini di Batam, bahwa bulan Februari penerimaan PPPK dan bulan Mei penerimaan CPNS dan PPPK," katanya kepada reporter banjarmasinpost.co.id.

Said mengatakan untuk formasi belum dibagi.

"Silakan untuk Info, buka formasi.menpan.go.id/rrakorbatam. hasil di Batam belum ada kejelasan tentang sumber dana penggajian. Umumnya daerah keberatan jika dibebankan ke daerah," katanya.

Dikabarkan, Februari ini, pemerintah akan membuka rekrutmen untuk PPPK.

Ada 150.000 PPPK yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang dibuka.

Seleksi akan dibuka dalam dua tahapan.

Sebanyak 150 ribu itu dibagi dua tahapan yakni 75 ribu dan 75 ribu.

Diinformasikan Kemenpan RB disosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I 2019, di Swissbel Harbour Bay Hotel.

Tahap pertama dimulai Februari untuk formasi guru honorer, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan sebagainya.

Fokus untuk guru honorer.

Karena tidak dibatasi waktu, mau umur berapa saja.

Sedangkan tahap kedua, targetnya Mei untuk formasi umum.

Tidak ada daerah yang menjadi prioritas dalam perekrutan PPPK.

Selain merekrut PPPK, tahun ini pemerintah juga berencana merekrut kembali 100.000 CPNS.

Pembukaan rekrutmen PPPK dan CPNS akan dilakukan secara bertahap.

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Rencana Rekrutmen P3K Mendapat Respon Kurang Positif dari Pemerintah Daerah, Masalahnya karena ini