Ini Permintaan Bupati Kutai Kartanegara di Rakor Bappeda se-Kaltim

Ini Permintaan Bupati Kutai Kartanegara di Rakor Bappeda se-Kaltim

TENGGARONG, TRIBUN - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengakui sistem perencanaan belum terintegrasi dengan baik selama ini.

Ia berharap peran Bappeda Kukar lebih optimal, terutama membangun integrasi antar bidang sehingga tidak jalan sendiri-sendiri.

"Sistem perencanaan kita memang berbasis kewilayahan sehingga memang belum terintegrasi dengan baik. Melalui koordinasi antar Bappeda kali ini, khususnya Bappeda Kukar dengan Bappeda Kaltim, hal yang menjadi prioritas bersama terutama pembangunan kewilayahan, pembangunan lintas kabupaten/kota itu bisa terurai lagi," ujar Edi dalam Rakor Bappeda se-Kaltim yang digelar 18-19 Februari 2019 di Kantor Bappeda Kukar.

BACA JUGA:

KPU Beberkan Tambahan Nama Caleg Mantan Pidana Korupsi, Salah Satunya Ada dari Kutai Kartanegara

BKPP PPU Hanya Buka 22 Formasi Guru di PPPK, Ini Alasannya

Cek Daftar Puskesmas di Kota Samarinda, Ada yang Berikan Pelayanan 24 Jam

Edi menghendaki ada integrasi dokumen perencanaan sampai pada proses penganggaran dan pemeliharaan.Ini dimulai dari bidang pertanian dan pariwisata.

Menurutnya, Dinas Pertanian dalam meningkatkan produksi padi tidak bisa bekerja sendiri karena perlu dukungan Dinas PU yang berkaitan dengan irigasi, lalu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pupuk hingga pengembangan ketersediaan penyuluh pertanian.

Di samping itu, Pemkab Kukar telah menginisiasi kerja sama antar daerah, yakni Kukar dan Kutim.

"Ada beberapa desa di Kecamatan Muara Kaman yang harus dibangun infrastrukturnya, kita tidak bisa membangun itu sendiri, khususnya pembangunan jalan dari Sebulu (kukar) ke Muara Bengkal (Kutim). Kawasan ini sudah terbagi hasil berkaitan dengan pemanfaatan SDA baik sektor kehutanan maupun perkebunan sawit sehingga dunia usaha di sana harus dilibatkan," ujarnya.

Edi mengemukakan pendekatan perencanaan dari sisi teknokratiknya sudah tuntas tapi pendekatan dari sisi politisnya belum tuntas karena ini melibatkan lembaga legislatif, tentunya ada proses yang harus disesuaikan kembali menurut mekanisme para legislator saat melakukan reses.

BACA JUGA:

Ingin Kampungnya Bebas Narkoba, Warga Satu RT di Kelurahan Pelita Siap Dites Urine