Pendaftaran Sudah Dibuka dan Ada Lebih 6.000 Formasi, Pelamar CPNS Papua Wajib Kantongi 1 Surat Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Seleksi CPNS Papua yang tertunda tahun 2018 lalu akhirnya digelar tahun 2019 ini.

Dilansir oleh papua.gp.id, seleksi CPNS Papua ini terbuka untuk umum dan tersedia sebanyak lebih dari 6.000 formasi yang bisa dipilih.

Nantinya, para CPNS yang lolos seleksi CPNS Papua ini akan bertugas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda mengatakan penerimaan CPNS Papua ini merupakan bagian dari tindak lanjut  pertemuan antara Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu, di Jayapura.

“Dimana hasil dari pertemuan itu kita telah bersurat ke Menpan RB yang kemudian mendapat balasan sehingga ada pertemuan dengan seluruh Sekda hari Senin. Dari pertemuan ini kita harap ada kesepatakan untuk teknis perekrutannya di Papua,” terangnya.

Sebelumnya, telah beredar surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 810/1671/set tanggal Februari 2019 perihal penyampaikan jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS formasi umum 2018.

Dimana dalam surat tersebut Menteri PANRB menyetujui presentase penerimaan formasi 80 persen untuk asli Papua dan 20 persen non Papua, sementara pelaksanaan seleksi menggunakan CAT yang hasil/nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)-nya berdasarkan pemeringkatan.

Jadwal seleksi mulai dari pengumuman penerimaan dari tanggal 4-22 Maret 2019 sampai dengan proses pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus mulai tanggal 13 Juni – 3 Juli 2019.

Kepala BKN Ungkap Kapan Pendaftaran CPNS 2019 Dibuka, Instansi Dipersilakan Ajukan Usulan Formasi

CPNS 2018 yang Sudah Dapat NIP Bisa Langsung Minta Pindah atau Mundur? Ini Kata BKN dan Aturannya

Wajib kantongi surat keterangan domisili

Masih dilansir oleh papua.go.id, selain syarat umum yang harus dipenuhi seperti foto copy KTP, ijazah terakhir (legalisir),  pasfoto, calon pelamar CPNS Papua Formasi 2018 wajib mengantongi surat keterangan domisili di Papua yang ditandatangani kepala badan kepegawaian setempat.

“Ini memang format baru namun surat keterangan domisili atau persetujuan bahwa pelamar ini benar-benar tinggal di Papua sudah menjadi kewajiban yang mesti dikantongi seluruh pelamar,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda di Jayapura.

“Intinya surat keterangan domisili ini membuktikan tinggal di Papua atau Jayapura. Sekaligus memang untuk menjawab persentase 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non asli Papua yang nantinya direkrut,” terangnya.

Sementara untuk pendaftaran CPNS Papua kali ini, sambungnya, bakal digelar secara online.

Selanjutnya, pelamar CPNS Papua mengikuti seleksi kompetensi dasar atau Computer Assisted Test (CAT), usai dinyatakan lolos administrasi.

Ditanya untuk kabupaten di pegunungan maupun pesisir yang tak memiliki jaringan internet memadai, Nicolaus katakan, tinggal memindahkan para calon pelamar ke kabupaten dengan koneksi stabil.

“Misalnya untuk kabupaten di pegunungan, seperti di Kabupaten Lanny Jaya, Nduga atau Tolikara kan bisa bergabung di Jayawijaya. Intinya tahun ini kita tidak ada tes secara offline karena tidak disetujui Menpan RB.” jelasnya.

Berikut 7 Hal yang Harus Diwaspadai/Dihindari di Tes P3K/PPPK, Sudah Ada Korban di Tes CPNS 2018

Yuk Intip Gaji CPNS Baru serta Kenaikan Gaji dan Tunjangan PNS 2019, Ada yang Pembayarannya Dirapel

“Dengan demikian tesnya tetap pakai sistem CAT online hanya kita harapkan penerimaan CPNS kali ini di Papua pakai sistem peringkat,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Nicolaus kembali mengingatkan calon pelamar agar tak percaya terhadap calo yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan dalam bentuk uang atau sejenisnya.

“Kalau ada ditemukan yang seperti begitu, segera lapor polisi,” imbaunya.

Bukan untuk yang sudah mendaftar CPNS tahun 2018

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan bahwa seleksi CPNS di Papua hanya terbuka bagi pelamar yang belum pernah mendaftar di salah satu instansi pemerintah  yang membuka penerimaan CPNS tahun 2018 lalu.

"Sudah. Lihat Lampiran Permen PAN RB 36/2018, huruf H angka 7: "Calon pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan".

Proses seleksi di Papua, Papua Barat, dan 5 wil Sulteng adalah bagian dr #CPNS2018.

Semoga memuaskan Kakak.," kata @BKNgoid.

Keterangan BKN ini untuk menjawab keluhan warganet yang mengaku tidak bisa melakukan pendaftaran CPNS di Papua.

"Atas dasar dan pertimbangan apa sampai membuat kami yang sudah daftar tahun lalu tidak bisa mengikuti CPNS tahun ini lagi?
Kalau memang BKN adalah Lembaga pemerintahan yang Profesional seharusnya sudah dilakukan sosialisasi atau peringatan tahun lalu!," kata akun @Ba_Heart

(Tribunkaltim.co/Doan Pardede)

Jangan lupa follow instagram Tribun Kaltim :

Subscribe channel youtube newsvideo Tribun Kaltim: