Pengecer BBM Klaim Topang Ekonomi Masyarakat, Begini Komentar Kadis Koperasi UMKM Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pengecer dan Pertamini BBM non subsidi di Balikpapan semakin menjamur. Keberadaan mereka digunakakan sebagian masyarakat yang kesulitan mendapat pasokan BBM.

Namun di satu sisi menciptakan dilema bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Legalitas kehadiran mereka jadi soal sampai saat ini.

Belum ada solusi bagi mereka yang mengklaim dirinya termasuk bagian daru Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kota. Lantaran mereka merasa jadi penopang perekonomian masyarakat, khususnya daerah pinggir dan pelosok.

• Peduli Keselamatan Berlalu Lintas, Kemenhub dan Transkon Jaya Sosialisasikan Alat Pemantul Cahaya

• Sinopsis dan Live Streaming Drama Korea The Last Empress 33-34, Tayang Selasa 12 Maret 2019 

• Sinopsis dan Live Streaming Drama Korea The Last Empress 33-34, Tayang Selasa 12 Maret 2019 

Saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Balikpapan, Doortje Marpaung mengatakan, bila mengetahui usaha yang dilakukan ilegal, ada baiknya mereka berhenti sementara waktu.

Sila melakukan upaya agar usaha yang dijalani tak berbenturan dengan aturan dan perundang-undangan. Begitu katanya merespon keberadaan pengecer dan Pertamini BBM non subsidi yang mengklaim dirinya sebagai UMKM.

"Kalau mereka ingin jadi UMKM, jangan melakukan usaha ilegal dulu. Terus kalau ke Dinas kami, ajukan saja bahwa ada usaha gini-gini," katanya.

Kata Doortje, bila ingin jadi bagian UMKM, saat ini cukup mudah dilakukan. Tinggal mengurus di kantor Kecamatan. Apalagi pihaknya dewasa kini berkomitmen mempermudah proses perizinan, warga yang berniat mendirikan UMKM di lingkungan tempat tinggalnya.

"Di Kecamatan. Dekat rumah mereka. Pelayanannya gratis. Izin usaha kecil. Itu memudahkan perizinan, kalau mereka mengategorikan diri sebagai usaha mikro dan kecil," ungkapnya.

• Kisah Wartawan Perang Marie Colvin Tayang Hari Ini, Ini Jadwalnya di Bioskop Balikpapan & Samarinda

• Prakiraan Cuaca Samarinda Selasa (12/3/2019), Siang Ini Terjadi Hujan Disertai Petir

Untuk diketahui, proses pengurusan IUMK tidak butuh syarat yang banyak. Pelaku UMKM hanya perlu melampirkan KTP, KK, NPWP serta bukti kepemilikan tempat usaha ke kantor kecamatan.

"Kalau mau jadi UMKM, perizinan sekarang sudah sangat mudah, di Kecamatan bisa mengurus, itu gratis," ucapnya.

Pengurusan IUMK, memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapat akses yang lebih mudah dalam pengajuan penambahan modal ke perbankan.

"Saya berharap hal itu dilakukan. Kalau merasa dan tahu itu ilegal, ya, jangan dilanjutin. Kalau mereka mau kategori UMKM. Bidang usahanya apa? nanti kita rekap di pendataan kita," ujarnya.

"Sejauh itu hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya tak tahu permasalahan apa yang (mereka) dihadapi," sambungnya.

Doortje mengaku enggan berkomentar terlalu banyak soal ilegal atau legal keberadaan mereka. Lantaran menganggap bukan domain pihaknya. Pun dengan klaim masyarakat yang banyak terbantu dengan adanya para pengecer atau Pertamini BBM non subsidi.

"Harus dikaji lagi, kan, manfaat yang dimaksud, untuk masyarakat. Kalau itu benar ada testimoni, ya, silakan saja," tuturnya.

Namun dirinya tetap menyarankan agar mereka melakukan upaya agar usahanya lepas dari cap ilegal. "Saya tadi komentar kaitannya, gimana mereka mau jadi UKM kota Balikpapan, binaan dinas. Itulah yang saya sarankan," tuturnya.

"Saran utama di depan, kalau memang ilegal, tahu, jangan dilakukan. Proseslah dulu, supaya usaha itu tidak ilegal," tambahnya.

• Survei Internal Prabowo Unggul 54 Persen, Jokowi Hanya 40 Persen. Begini Sindiran TKN

Pemberitaan sebelumnya, banyak kisah yang Tribunkaltim.co dengar dari Ketua Asosiasi Penjual Eceran Minyak (APEM) Kalimantan, Mas Harianto saat berbincang pada Kamis (7/3/2019).

Dirinya menyadari stigma negatif melekat kepada para penjual eceran minyak. Lantaran dianggap ilegal. Namun cap minor tersebut hanya keluar dari segelintir kalangan saja. Namun fakta di akar rumput, masyarakat begitu membutuhkan kehadiran para pengecer.

"Sekarang ini dibilang ilegal, tapi sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di pelosok. Di kota saja (pengecer) dibutuhkan, karena SPBU di Balikpapan, belum bisa menyuplai dengan maksimal," katanya.

Para pengecer BBM ini khawatir sewaktu-waktu aparat penegak hukum melakukan penindakan. Niat membantu urusan perut masyarakat pinggir dan pelosok sirna. Namun, konsekuensi itu disadari benar oleh para pengecer.

"Mereka sadar melanggar, tapi mereka mohon, mereka juga usaha cari piring nasi. Yang penting tak menyalahgunakan BBM saja. Apalagi jenis solar (subsidi) silakan ditindak. Kami bahkan akan mendukung dan membantu," tegasnya.

Sebab itu, baru-baru ini para pengecer di Kalimantan Timur bergeliat. Mereka berserikat membuat suatu perhimpunan. APEM Kalimantan jadi wadah bagi para pengecer BBM di Kalimantan.

Mas Harianto menyebut ada sekitar 50 pengecer yang terdaftar namanya ambil bagian. Tersebar di beberapa perwakilan wilayah, mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang dan Sangata. Tak hanya pengecer konvensional, APEM juga mewadahi pelaku usaha Pom Mini.

"Nanti akan pendataan baru. Kita perkirakan saja Pom Mini di sini (Kaltim) 100 unit. Kalau tak didata dengan baik, bisa jadi tidak kondusif," tuturnya.

Pembentukan asosiasi pengecer ini tak lain agar pemerintah sedikit menaruh perhatiannya kepada keberadaan mereka, yang mengaku bagian dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) kota.

"Kami ini bisa dibilang UMKM, karena turut berperan menopang ekonomi masyarakat," ucapnya.

"Dengan adanya wasdah ini, aspirasi (pengecer) tertampung. Pemerintah bisa lebih bisa menertibkan, membina kita dengan jalur UMKM," sambung Harianto yang juga Anggota Aliansi Pengusaha Pom Mini Indonesia (APPMI). (*)