Gara-gara Kunci Gembok Kotak Suara, Ketua KPPS Ditusuk Anak Ketua RT di Depan TPS

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) ditusuk, saat berselisih paham dengan anak Ketua RT 6, tepatnya di depan TPS 8 Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Insiden Ketua KPPS ditusuk anak Ketua RT itu diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara saat meninjau TPS 58, Palembang.

"Untuk pemilu saat ini aman-aman saja, tapi ada kabar penusukan di TPS 8 Musi Rawas oleh anak Ketua RT setempat," ujar Kapolda, Rabu (17/4/2019).

Kejadian terjadi tepat di depan TPS 8, karena korban bernama Rio Habibi sebagai ketua KPPS, dicurigai menyimpan kunci gembok kotak suara oleh anak Ketua RT 6 Febri Bin Arpan.

"Rio Habibi sebagai ketua KPPS 8 mengalami luka ringan, korban sadar. Pelaku namanya Febri bin Arpan," kata Kapolda.

"Saat itu anak ketua RT sedang mencari kunci gembok kotak suara, namun baru ketemu dua. Dia curiga cuma dua dan satunya disimpan oleh ketua KPPS," sambungnya.

Beruntung korban dapat diselamatkan. Pihak keamanan setempat langsung menangkap pelaku dan membawa korban ke klinik setempat untuk dilakukan perawatan.

"Korban dibawa ke Puskesmas Selangit. Motif pelaku curiga bahwa anak kunci yang dipegang oleh ketua TPS Rio Habibi sebanyak 2 buah," jelasnya.

"Pelaku mencurigai bahwa anak kunci ada tiga. Saat ini pihak kepolisian tengah memeriksa pelaku lebih lanjut," tambah Kapolda.

"Saat mau mulai pemungutan suara kan buka kotak. Kuncinya ada 3, kurang satu, disuruh nyari mungkin tersinggung," beber Zulkarnain.

Jenderal bintang dua itu menuturkan, korban kini telah dirawat dan pelaku telah diamankan.

Pemungutan suara di kelurahan itu pun, kata dia, telah kembali berjalan.

"(Sudah dirawat, (pelaku) sudah diamankan, pemilihan tetap berjalan. Dilaporkan berjalan," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,7 triliun untuk pemilu serentak 2019.

Dana tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan serta peningkatan kualitas pertahanan dan pengamanan pada pilpres dan pileg, 17 April 2019 mendatang.

"Tahun 2019, kita akan mengadakan pemilu serentak, anggaran Rp 24,7 triliun telah disediakan buat pesta demokrasi," ungkap Sri Mulyani dalam acara DBS Asian Insights di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, anggaran untuk pemilu dan pesta untuk masyarakat bukanlah hal baru.

Dia mencontohkan pesta olahraga Asian Games yang juga menghabiskan triliunan untuk investasi pembangunan infrastruktur, transportasi, dan sarana pendukung lainnya.

"Waktu kita pesta Asian Games berapa anggarannya, setiap pesta pasti ada anggarannya. Ada yang cari uang, ada yang pesta, ada yang cuci piring," ucapnya.

Menurut Sri Mulyani, sistem demokrasi di Indonesia sudah cukup mature atau matang. Pemerintah sudah pernah menghadapi tiga kali pilpres dan dua kali pemilihan kepala daerah.

Pesta demokrasi kali ini diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat, organisasi, dan partai politik, serta belanja pemerintah.

Sri Mulyani menambahkan, tahun ini investasi akan tumbuh seiring upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

"Kalau ingin (ekonomi RI) tetap terjaga dengan environment global yang tidak kondusif, kita mesti pastikan (investasi) domestik cukup kuat dan terjaga," katanya. 

"Makanya instrumen APBN tidak sekadar untuk belanja, kita terus meningkatkan iklim investasi dan kualitas investasi," paparnya.

Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk pemilu serentak 2019 naik sekira Rp 600 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 yang mencapai Rp 24,1 triliun. 

Indonesia Police Watch (IPW) menilai secara umum proses Pilpres 2019, dari mulai kampanye hingga masa tenang sekarang ini berjalan aman.

Situasi Kamtibmas sangat terjaga. TNI Polri terlihat sangat profesional, proporsional dan independen dalam mengawal proses pesta demokrasi 2019 ini.

Meski memberi apresiasi atas hal itu, IPW menilai ada sejumlah wilayah yang sangat rawan terjadi gangguan dan konfliknsaat pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu 17 April besok atau di masa paska pencoblosan.

IPW berharap Polri dan TNI sudah mengantisipasi hal itu dan mencegah gangguan terjadi.

Hal itu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Selasa (16/4/2019).

"Kami memberi apresiasi pada kinerja dan sikap profesional TNI Polri ini. Meski demikian kesiagaan TNI Polri ini diharapkan tetap terjaga hingga proses Pilpres 2019 tuntas, yang dimulai dari masa tenang, saat pencoblosan, saat penghitungan suara, pengumuman pemenang pilpres hingga pelantikan presiden terpilih," katanya.

Dalam proses ini kata dia TNI Polri, khususnya Polri sebagai penanggung jawab keamanan sesuai UUD 45, perlu bertindak tegas dan jangan kompromi ataupun memberi peluang pada potensi gangguan keamanan.

Namun IPW menilai, potensi gangguan itu ada di beberapa daerah rawan, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Tengah, dan Papua.

"Potensi gangguan itu kian berkembang dengan adanya berbagai isu mulai dari sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara di tingkat KPUD," katanya.

Menurut Neta IPW melihat, Polri sudah mendata daerah daerah rawan itu, termasuk kelompok kelompok yang berpotensi melakukan gangguan keamanan.

"Namun diharapkan, keberadaan kelompok kelompok ini perlu dikunci dan begitu bergerak harus disapu bersih agar tidak menjadi preseden yang menyebar kemana mana," katanya. 

Antisipasi dan deteksi dini kata dia harus ekstra dilakukan Polri mulai dari sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara di tingkat KPUD.

"Hal ini ekstra perlu dilakukan karena adanya kelompok kelompok yang tidak siap kalah dan mau menang sendiri," katanya.

IPW kata Neta menilai secara umum situasi Kamtibmas Indonesia menjelang Pilpres 2019 sangat kondusif.

"Tapi dengan adanya manuver dari kelompok kelompok tertentu, Polri patut ektra kerja keras melakukan antisipasi dan deteksi dini di masa tenang ini dan jangan memberi celah pada kelompok mana pun untuk bermanuver memicu gangguan Kamtibmas," kata dia.

Tentunya sikap profesional, proporsional dan independensi Polri dan TNI dalam proses Pilpres 2019 ini sangat diperlukan.

"Panglima TNI dan Kapolri perlu terus menerus memberikan jaminan independensi agar masyarakat makin yakin Pilpres2019 berjalan aman dan kondusif," katanya. 

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul BREAKING NEWS: Ketua KPPS Ditusuk Anak Ketua RT di Depan TPS, http://wartakota.tribunnews.com/2019/04/17/breaking-news-ketua-kpps-ditusuk-anak-ketua-rt-di-depan-tps?page=all.

BACA JUGA: 

• BREAKING NEWS - Diduga Serangan Fajar, 2 Pemuda Diamankan di Samarinda Beserta Uang Rp 33 ,4 Juta

• Lebih 2 Ribu Surat Suara untuk Berau Tertinggal, Bupati Sebut Ikut Angkut Karung Logistik 

• Masih Ada Waktu! Pemilih yang Tak Punya Undangan Memilih atau C6 Tetap Bisa Nyoblos, Caranya Mudah

• Mau Tahu Hasil Duluan? Ini 6 Link Live Streaming Quick Count Pilpres di HP, Tayang Sebentar Lagi

• Begini Teknik Celupkan Jari di Tinta Usai Mencoblos, Ala Prabowo Subianto dan Fadli Zon

Likes dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel