Persaingan Usaha Jadi Alasan Menhub Budi Karya Sumadi Larang Diskon Tarif Ojek Online

Menhub Budi Karya Sumadi melarang adanya diskon tarif ojek online yang biasanya dinanti masyarakat. Alasannya persaingan usaha jadi tak sehat

Persaingan Usaha Jadi Alasan Menhub Budi Karya Sumadi Larang Diskon Tarif Ojek Online
HO
Wagub Kaltara Udin Hianggio naik gojek keliling Kota Tarakan. 

TRIBUNKALTIM.CO - Masyarakat pengguna setia ojek online tampaknya tak akan bisa lagi menikmati tarif spesial yang ditawarkan ojek online.

Biasanya, diskon tarif ojek online ini berlaku untuk pembayaran menggunakan GoPay dan Ovo.

Biasanya, perusahaan ojek online ini memberikan diskon tarif pada momen tertentu.

Hal itu akhirnya dilarang oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena berpotensi menjadi 'predatory pricing' untuk menyingkirkan pesaing.

Pemberian diskon atau potongan tarif yang sangat rendah kepada para konsumen, bisa menimbulkan masalah baru.

Sehingga ia menegaskan bahwa penawaran diskon dalam praktik ojek online, tidak terlihat sebagai bagian dari pemasaran, melainkan menekan persaingan.

"Selama ini, pengertian diskon itu jor-joran, jadi kemudian potensinya adalah predatory pricing. Jadi bukan lagi marketing," ujar Budi di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Penawaran potongan harga atau tarif pada perusahaan ojek online biasanya dilakukan melalui aplikasi berupa pembayaran dalam bentuk digital.

Masyarakat luas pun kini telah mengenal GoPay dan Ovo, dua pembayaran digital yang digunakan oleh dua perusahaan ojek online yang hingga kini masih menjadi primadona di tanah air, Gojek dan Grab.

Karena dalam praktiknya, penerapan tarif sebenarnya telah memiliki ketentuan. "Jadi (diskon ini) merusak, padahal kita punya aturan batas atas dan batas bawah," tegas Budi Karya Sumadi. 

Chat Napi Nusakambangan dan Driver Ojek Online Viral, Kalapas Langsung Cek Isi Lapas, Ini Temuannya

Mau Coba Pakai Ojek Helikopter? Uber Buka Fitur Ini, Segini Harga yang Ditawarkan dan Lokasinya

Kementerian Perhubungan telah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved