UPDATE CPNS 2019: Waktu hingga Cara Kenali Penipuan, Ada Pakai Ujung Pandang Padahal Sudah Makassar

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah akan kembali mengadakan rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 dalam waktu dekat ini.

Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan bahwa total alokasi yang diterima dalam rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 adalah sebanyak lebih dari 250 ribu formasi.

Rinciannya, alokasi dalam rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019, sebanyak lebih dari 46 ribu formasi untuk instansi pusat dan lebih 207 ribu untuk instansi pemerintah daerah.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan seperi dilansir Kompas.com mengatakan, terkait proses dan jadwal seleksi CPNS 2019 segera diumumkan ke publik.

Namun dirinya belum bisa memastikan kapan persisnya.

"Saya belum tahu detailnya, kapan, di mana, bagaimana. Tetapi, SOP pelaksanaanya sudah jelas," kata Ridwan kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Ridwan mengungkapkan, pada SOP itu telah diatur mekanisme awal hingga akhir pada seleksi CPNS tahun ini.

Seperti pengumuman selama 15 hari kerja, pendaftaran online, seleksi, dan lainnya.

"Itu semua akan kami sampaikan pada waktunya," tuturnya.

Dia mengungkapkan, untuk penerimaan tahap II ini, kemungkinan besar yang lebih dahulu dibuka dan diseleksi adalah untuk calon P3K/PPPK.

Hal ini juga sempat disinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin beberapa waktu lalu.

"Yang duluan adalah P3K tahap II, tahap I sudah kemarin. Pak Menpan RB ada sebut bulan, yang duluan seleksi adalah seleksi P3K. Kapan (pelaksanaan) saya belum tahu," imbuhnya.

Guna memberikan informasi kepada masyarakan, BKN telah mem-posting informasi terkait penerimaan CPNS 2019 di media sosial, baik Instagram, Facebook, dan Twitter.

BKN ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada penerimaan CPNS 2019.

"Prosesnya belum bisa disampaikan karena memang belum ada detailnya. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan, selain menganalisis masukan dari daerah-daerah, kami juga akan melakukan evaluasi seleksi kompetensi bidang (SKB) yang dibilang terlalu sulit," tambahnya.

Cara mengenali hoaks

Badan Kepegawaian Negara mendapat berbagai pengaduan terkait pengumuman atau penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan, pengaduan tersebut dilayangkan melalui berbagai kanal, baik lewat media sosial, grup aplikasi chat, e-lapor, maupun kepada pegawai BKN secara langsung.

Baca juga :

Minta Tes CPNS Ditunda, Puluhan Orang yang Gagal Tes Gelar Aksi Demo, Langsung Diamankan Polisi

Daftar Instansi yang Tidak dan Akan Buka Rerutmen CPNS 2019, Ada yang Butuh hingga 10.381 orang

"Ini ramai di media sosial kami dan menjadi concern di daerah juga soal pemalsuan informasi tentang CPNS," ujar Ridwan di kantor BKN, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Ridwan mengatakan, jika dilihat seksama, dokumen maupun informasi lain terkait CPNS mudah dikenali bahwa itu palsu.

Ia berharap masyarakat punya kesadaran diri untuk tak mudah tertipu dengan informasi hoaks.

Menurut Ridwan, ada beberapa poin yang harus diperhatikan agar masyarakat umum dapat mengenali hoaks yang beredar luas di media sosial maupun dokumen yang diterima langsung atas nama BKN, yaitu:

1. Tak pakai tanda tangan basah

Ridwan mengatakan, ada surat yang beredar dengan dibubuhkan tanda tangan basah dari Kepala BKN, Sekretaris Utama BKN, hingga Kepala Kantor BKN Daerah.

Namun, sejak 2018, surat pertimbangan teknis (Pertek) ditandatangani secara digital, bukan lagi dengan tinta basah.

2. Mengatasnamakan pejabat BKN

Membedakan dokumen yang asli atau palsu bisa dilihat dari pejabat yang membubuhkan tanda tangan.

Ridwan mengatakan, jika ada surat penetapan CPNS yang dikirim secara perorangan dengan mengatasnamakan Ketua BKN, maka dipastikan surat itu palsu.

Sebab, tanda tangan ketua BKN hanya dicantumkan dalam surat yang sifatnya kelembagaan, seperti kepada panitia seleksi maupun ke BKN daerah.

Selain itu, ada pula surat yang mengatasnamakan analis kepegawaian muda dan Kepala Biro umum yang juga dipastikan hoaks.

Sebab, dua bagian tersebut tak terkait langsung dengan seleksi CPNS.

3. Istilah yang tak umum

Dalam surat yang beredar CPNS itu juga mencantumkan istilah-istilah yang tak umum digunakan BKN dalam surat resminya.

Misalnya, ada istilah uji publik, jalur khusus, jalur prioritas yang terminologinya tak digunakan BKN selama ini dalam penerimaan CPNS.

Bahkan, ada surat yang mencantumkan daerah Ujung Pandang, padahal namanya telah berubah menjadi Makassar sejak lama.

4. Meminta sejumlah uang

Ridwan memastikan bahwa sama sekali tak ada biaya yang dikenakan dalam seleksi CPNS.

Jika ada oknum maupun surat atas nama BKN yang meminta sejumlah uang, maka dipastikan itu penipuan.

Bahkan pejabat sekalipun tak bisa menyogok panitia pelaksana untuk meloloskan anaknya. Ridwan mengatakan, dirinya mendapat laporan bahwa ada oknum Pemda di daerah yang meminta sejumlah uang kepada CPNS usai pembagian SK.

"Entah ini benar atau tidak, kami mengingatkan kawan-kawan di daerah untuk tidak menarik uang. Tidak ada biaya yang dibebankan ke peserta," kata Ridwan.

5. Mengaku pejabat BKN

BKN juga meminta masyarakat berhati-hati dengan oknum yang mengaku-ngaku sebagai pejabat instansi tertentu.

Ridwan mengatakan, ada seorang pria datang ke kantor salah satu kementerian.

Pria tersebut mengaku pejabat dari BKN.

Ia juga mengenakan badge dan kartu tanda pengenal yang seolah-olah pegawai BKN.

Di kartu pengenal tertulis "Aparatur Sipil Negara - Pejabat BKN Pusat Cililitan".

Ridwan mengatakan, tulisan maupun format kartu pengenal pegawai BKN yang asli tidak seperti itu.

Perkiraan waktu

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan didampingi Endang, sebagai sub bagian dokumentasi suply, dan beberapa staff lainnya, senin (17/6/2019) siang berkunjung ke redaksi Sripo dan Tribun Sumsel di Graha Tribun Sumsel, Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Palembang.

Mohammad Ridwan dan rombongan diterima Kepala News Room, Hj Weny Ramdiastuti dan Pemimpin Perusahaan Tribun Sumsel, Muhammad Taufik Zuhdi di Meeting Room 2 Lantai 2.

Banyak hal yang menjadi perbincangan diskusi pada kunjungan singkat tersebut. Salah satunya mengenai prospek atau perkembangan media ke depan, terutama dalam hal pemberitaan.

Pada kesempatan itu, Ridwan juga sempat menyebut akan ada perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) beberapa bulan lagi.

"Kira-kira berapa bulan mendatang, akan dilakukan perekrutan ribuan CPNS yang tersebar di beberapa wilayah. Ada sekitar 254 ribu ASN (Aparatur Sipil Negara). Tapi itu masih dalam tahap rencana bersama Menpan, kalau gak Oktober ya November," katanya.

Ridwa pun berharap seluruh ASN dapat menyesuaikan diri.

"Mengingat ASN berdasarkan Undang-undang itu harus mendelegasikan kewajiban Negara, jadi harus bisa menepatkan diri," terangnya.

Berikut berapa imbauan BKN yang sudah dihimpun Tribunkaltim.co dari twitter resmi BKN @BKNgoid  :

1. Penipuan

BKN mengimbau agar pelamar P3K/PPPK dan CPNS mewaspadi pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat BKN.

"#SobatBKN sehubungan dg pergantian bbrp Pejabat BKN, ada pihak2 yg tak bertanggung jawab memanfaatkan masa transisi u/ meminta uang dg mengatasnamakan Pejabat tsb.

Hati2 itu penipuan, it is definitely NOT us," ujar BKN.

2. Jangan percaya ada titipan

"Karo Humas menyampaikan bahwa sebagai pembina manajemen ASN, BKN telah melakukan tindakan preventif salah satunya melalui seleksi CPNS yang transparan dan objektif tanpa istilah titipan#ASNKerenTanpaKorupsi," kata BKN.

3. Jangan percaya iming-iming bisa meluluskan

"Jgn percaya info yg disebarkan oleh pihak/oknum yg tak bertanggung jawab. Sekali lagi, tak ada yg bisa bantu meluluskan.

So, stay tune, stay focus, stay with me," kata BKN.

4. Pakai nama Kepala BKN

"Beredar nomor palsu yg mengatasnamakan Kepala BKN. Ingat #SobatBKN, tak satu pun Pejabat BKN atau siapa pun yg bisa bantu kelulusan #CPNS2018.

Sudah mimin sampaikan ke @CCICPolri dan @DivHumas_Polri #ASNKerenTanpaKorupsi," kata BKN.

5. Pengumuman hoax

6. Bantu atasi file bermasalah

Tahun 20178 lalu, BKN juga  menerima laporan mengenai adanya pihak tertentu yang diduga berupaya melakukan penipuan dengan modus memperbaiki file corrupt.

"Kami mendapat laporan penipuan. Pelamar dihubungi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan panitia instansi yang bersedia membantu file corrupt dengan imbalan tertentu," ujar Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (13/10/2018).

Melalui surat resmi bernomor E 26-30/V 143-1/99, BKN menyatakan bahwa pengunggahan ulang atau perbaikan file corrupt tidak dipungut biaya alias gratis.

BKN pun mengimbau para pelamar agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan instansi yang melakukan perekrutan CPNS 2018.

Imbauan juga disampaikan melalui akun Twitter BKN, @BKNgoid.

"Twit ini kami buat agar sebagai proactive countermeasures (penanggulangan proaktif) agar tidak ada pelamar yang tertipu," ujar Ridwan.

7. Jangan percaya calo dan

Karo Humas Badan Kepegawaian Negara, Mohammad Ridwan meminta kepada masyarakat untuk hati‑hati akan tawaran otang-orang yang mengaku sebagai calo.

"Enggak ada. Itu pasti nipu. Sudah tidak mungkin. Sistem kita ketat. Kalaupun ada, kemungkinannya kecil sekali," jelas dia saat dihubungi, seperti dilansir oleh surya.co.id.

Setidaknya, urai dia, harus ada tiga tahap yang harus ditembus oleh para calo. Tahap satu, administrasi di instansi yang dituju pelamar, tahap dua, proses seleksi di BKN dan terakhir, tes lain yang juga diterapkan secara online.

Belum lagi, lanjutnya, tim seleksi yang tidak hanya berasal dari BKN saja, karena juga ada anggota dari lembaga negara lain yang bergabung.

"Untuk orang dalam BKN sendiri saja susah kok. Adik ipar saya saja enggak lolos CPNS kemarin. Padahal saya orang BKN. Sulit lah. Kemungkinan itu, kecil sekali," ucapnya.

8. Tak perlu pakai jimat

Karo Humas Badan Kepegawaian Negara, Mohammad Ridwan juga meminta kepada seluruh pelamar nantinya, banyak berdoa dan percaya kepada kemampuan diri sendiri untuk tes CPNS.

Lolos atau tidaknya seorang pelamar, ditentukan dari diri sendiri, bukan orang lain, maupun jimat keberuntungan.

"Enggak, enggak usah bawa jimat nanti kalau tes. Percaya saja sama diri sendiri dan banyak berdoa. Jimat enggak nembus sistem online. He‑he‑he," ujarnya seraya tertawa.

Sudah ada korban

Sepanjang tahun 2018 lalu, Kepolisian telah menangani sejumlah kasus yang berkaitan dengan penerimaan CPNS 2018. Berikut sejumlah kasus yang berhasil dihimpun Tribunkaltim.co :

1. Tarifnya hingga Rp 250 juta

Modus penipuan dalam proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil ( CPNS) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terungkap.

Dilansir oleh Kompas.com, korban disuruh membayar sejumlah uang tertentu dengan dalih sebagai uang muka dan memperlancar lobi. Besaran uang yang dibayarkan bervariasi, mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 50 juta, bahkan ada yang meminta sebesar Rp 150 juta hingga Rp 250 juta.

Kapolres Ngawi AKBP Pranatal Hutajulu pun meminta warga lebih cerdas dengan menambah pengetahuan tentang rekruitmen CPNS secara benar. "Polisi juga meminta warga untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat ada indikasi praktik penipuan saat seleksi atau rekrutmen CPNS pada tahun ini," kata Pranatal, Selasa (9/10/2018).

Dia mengatakan, polisi mengawasi rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayahnya yang rawan disalahgunakan dan memicu praktik tindak kejahatan.

Sistem seleksi CPNS pada tahun 2018 yang didesain serbadaring (online) oleh pemerintah pusat adalah salah satu upaya untuk mencegah praktik penyuapan dan penipuan tersebut.

"Warga juga jangan mudah tergiur dengan janji calo PNS atau pelaku penipuan. Selama ini sudah banyak praktik penipuan tersebut. Namun, masih ada saja warga yang tertipu. Ironisnya, mereka tidak berani melaporkannya meski telah merugi puluhan juta rupiah," katanya.

2. Melapor setelah nama pelamar dinyatakan tak lulus

Salah seorang pelaku penipuan dengan dalih dapat membantu kelolosan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham) ditangkap polisi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo seperti dilansir oleh Kompas.com, menyampaikan bahwa pelaku, Khoirul Anas, meminta sejumlah uang kepada korban dengan jumlah yang tidak sedikit.

Dedi menceritakan, penipuan ini terjadi tahun lalu, tepatnya pada 16 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB. Namun, belakangan diketahui nama korban, Sudjono, tidak masuk dalam daftar CPNS Kemenkumham.

Keluarga korban kemudian mendatangi kepolisian setempat untuk melaporkan penipuan ini.

"Pada Senin (10/12/2018) sekira pukul 17.00 WIB, Subnit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat bahawa seorang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berada di Kabupaten Madiun," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (14/12/2018) malam.

Setelah mendapatkan laporan tersebut, anggota Subnit 1 yang dipimpin oleh Ipda Tri Boy berangkat menuju Kabupaten Madiun dan menangkap pelaku.

Pelaku kemudian dibawa ke Polres Ngawi guna penyidikan lebih lanjut.

"Hasil pemeriksaan tersangka membenarkan dan mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan penggelapan dengan dalih masuk PNS Kemenkumham," ujar Dedi.

Pelaku disangka dengan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Polisi amankan komplotan joki

Andi Slamet alias Memet (30), pegawai koperasi di kantor Pemkot Makassar diamankan aparat Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar.

Dilasnir oleh makassar.tribunnews.com, Memet diamankan polisi lantaran diduga terlibat dalam kasus perjokian untuk meluluskan peserta dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenhumham) RI.

Memet diamankan bersama seorang lainnya, Muhammad Rusman (31), yang berprofesi wiraswasta warga Biringkanaya, Makassar.

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Wirdhanto Hadicaksono, saat melakukan konfrensi pers di Mapolrestabes Makassar, Jl Ahmad Yani, Makassar, Kamis (8/11/2018) siang.

"Kemarin kita sudah tangkap enam orang, terakhir ini kita tangkap lagi dua orang. Atas nama Muhammad Rusman (33) pekerjaan swasta warga Biringkanaya, kemudian yang kedua Andi Slamet alias Memet seorang PNS di kota Makassar, dia di bagian koperasi," kata Dicky Sondani.

Keduanya diamankan lantaran diduga terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen atau membuat identitas palsu agar joki lolos masuk ke ruang tes CPNS.

Andi Slamet saat ditanya Dicky Sondani, mengunkapkan, ia berperan sebagai perantara antara peserta tes CPNS dan joki.

(Tribunkaltim.co/Doan Pardede)

Subscribe Official Channel YouTube:

Baca juga:

Kredibilitasnya Sebagai Ahli Diragukan Bambang Widjojanto, Jawaban Guru Besar UGM Ini Elegan

VIDEO Deddy Corbuzier Ungkap jadi Mualaf, Bantah Ganti Keyakinan Hanya karena Wanita

BREAKING NEWS - Kecalakaan di KM 13 Balikpapan Pengendara Motor Tewas di Tempat

Begini Cara Kevin Aprilio Lunasi Utang Rp 17 M yang Menjeratnya, Harus Kerja Seolah Anda Mati Besok

TERPOPULER - 4 Pekerja Pabrik Mancis Selamat Berkat Makan Siang, Pipit: Kawanku Semua Habis