Rabu, 20 Mei 2026

Pembangunan Kereta Api Borneo, Momen Pas Perpindahan Ibukota Negara ke Pulau Kalimantan

Ini momentumnya cukup tepat membangun di sini karena ada rencana perpindahan ibukota negara. Itu yang kita coba yakinkan

Tayang:
Penulis: Mir |
TRIBUN KALTIM / FACHMI RACHMAN
KELANJUTAN KERETA API - Kondisi lahan proyek kereta api Kalimantan di kawasan Industri Buluminung Penajam Paser Utara, Rabu (26/6). Tim terpadu kementerian dan Wakil Gubernur Kaltim serta pihak Russian Railways dan rombongan melaksanakan peninjauan di lokasi pembangunan rel kereta api untuk membahas kelanjutan proyek tersebut 

Bambang memastikan, kajian rencana pemindahan Ibu Kota bakal tuntas tahun ini.

"Kemungkinan besar (ibukota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik di mananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang.

Presiden pertama RI Soekarno sempat mewacanakan pemindahan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana kembali dimunculkan Presiden Joko Widodo.

TINJAU TAHURA - Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Sejumlah Menteri, Pejabat Pemprov dan Bupati Kukar  melihat peta lokasi Tahura Bukit Soeharto di titik KM 35 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Selasa (7/5). Kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan untuk melihat lahan yang ditawarkan Pemprov Kaltim sebagai lokasi Ibukota Negara yang baru. 
(TribunKaltim.co/FACHMI RACHMAN)
TINJAU TAHURA - Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Sejumlah Menteri, Pejabat Pemprov dan Bupati Kukar melihat peta lokasi Tahura Bukit Soeharto di titik KM 35 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Selasa (7/5). Kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan untuk melihat lahan yang ditawarkan Pemprov Kaltim sebagai lokasi Ibukota Negara yang baru. (TribunKaltim.co/FACHMI RACHMAN) (TribunKaltim.co / Fachmi Rahman)

Bambang tidak merinci apakah pemindahan ibukota bakal mengikuti wacana Presiden Soekarno. Sebab, penentuan lokasi ibukota tengah dikaji secara mendalam.

Pemerintah tengah mengkaji estimasi pendanaan dan tata kota ibukota teranyar.

"Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," ujarnya.

Bambang mengemukakan, Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

Ia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibukota.

"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," ungkapnya.

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.

Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Rencananya, akan ada Kantor Presiden berikut kantor kementerian.

Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Bambang menambahkan, pemerintah akan melibatkan swasta dalam pendanaan pemindahan ibukota Indonesia.

Apalagi, Presiden Jokowi berpesan agar menggunakan anggaran negara seefektif mungkin dalam realisasi rencana ini.

"Kami akan dorong model PPP (Public Private Partnership) lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan," urainya.

"Dengan pembiayaan investasi non anggaran, kami bisa menemukan skema yang membuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan Jawa luar Jawa juga menjadi lebih baik," tambah dia.

Sebelumnya, Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemindahan ibu kota bisa menciptakan pusat ekonomi baru di Indonesia.

"Akan ada sumber magnet baru yang selama ini hanya terkonsentrasi di Jawa. Sekarang, 40 persen lebih ekonomi ada di Jawa kan," ujarnya.

Selain munculnya magnet baru ekonomi, pemindahan ibu kota juga dipastikan akan mendorong pembangunan infrastuktur di wilayah sekitarnya, termasuk di dalamnya transportasi.

Ia meyakini dengan pembangunan infrastuktur dan transportasi, biaya logistik di daerah tersebut dan sekitarnya akan lebih murah.

Akses bepergian masyarakat dari satu daerah ke daerah lain akan lebih mudah.

Meski begitu, pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Butuh waktu cukup lama untuk menyiapkan infrastruktur dasar penunjang pusat pemerintahan.

Infrastruktur dasar itu meliputi jalan, transportasi, air bersih, hingga energi listrik yang memadai.

"Infrastruktur dasar dulu dibangun baru kita kita bicara pemindahan ibukota. Seharusnya begitu," kata Bima.

Bila persiapan tidak matang, maka pemindahan ibukota justru bisa jadi masalah baru seperti kemiskinan dan kekumuhan.

Magnet ekonomi selalu menyedot banyak orang untuk datang. Bila tidak ada konsep matang soal pembangunan kota dan masyarakatnya, bukan tak mungkin kemiskinan dan kekumuhan kota itu justru meningkat.

"Kalau infrastruktur dasar belum siap, terus dibilang Ibukota akan pindah ke sana, yang jadi malah kota itu akan jadi pusat spekulasi tanah," ucap Bima.(*)

(tribunkaltim.co/Samir paturusi)

Subscribe Official YouTube Channnel:

Baca juga:

PKS Ambil Sikap Politik Setelah Pembacaan Putusan MK, Begini Penjelasan Mardani Ali Sera

Sejarah Hari Ini - Aksi Brutal Petinju Mike Tyson Gigit Telinga Evander Holyfield, Simak Videonya

LIVE STREAMING - Brazil vs Paraguay Perempat Final Copa America 2019, Rekor Buruk Adu Penalti

Bantuan Hanya Rp 20 Miliar, Isran: Aku Malas Terlalu Banyak Ngomong

Jadwal Pengumuman Hasil SBMPTN 2019 di Situs Resmi LTMPT Berubah, Begini Penjelasannya

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved