Pilpres 2019
Soal Peluang di Kabinet Jokowi-Maruf, Begini Kata Wiranto, Sebut Bisa Juga Karena Untung-untungan
Siapa saja yang akan menjadi menteri Presiden Jokowi masih menjadi perbincangan hangat. Sejumlah nama sudah mulai mengemuka
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.
Baca juga :
Video Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Lega Sambut Kemenangan, dan Prabowo Berhati Gembira
Diduga Sebar Gambar Mumi yang Diedit Diganti Wajah Presiden Jokowi, Wanita Ini Diperiksa Polisi
Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.
Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga. Baca juga: Ketua DPP PKS: Pendukung Prabowo Ingin Koalisi 02 Oposisi Pemerintah
Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat bahwa tidak hanya PAN dan Demokrat yang berpeluang bergabung dengan koalisi pendukung pasca-Pilpres 2019.
Menurut Hendri, tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi.
"Gerindra apakah mungkin? itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019)
Susbcribe Official YouTube Channel:
Baca juga:
Ditetapkan Jadi Tersangka, Dewi Perssik Ucapkan Terima Kasih Kepada Orang-orang Jahat
Ini Kriteria yang Buat Nama Prabowo Subianto Muncul Jadi Kandidat Capres 2024, Meski Selalu Kalah
BKN Umumkan 41 PNS Diberhentikan, Satu Pelanggaran yakni PNS Wanita Jadi Istri Kedua Tuai Pro Kontra
Orangtua Siswa tak Bisa Input Data PPDB Online di Balikapan, Dua Hari Server SMK dan SMA Gangguan
7 Fakta Menarik Spiderman: Far From Home yang Mulai Tayang Hari Ini
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jabat Menteri Lagi atau Tidak, Wiranto Pasrah" dan "Jika Semua Parpol Masuk Kabinet, Pemerintahan Dinilai Akan Cenderung Otoriter"