TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik, Leo Agustino berharap tidak ada partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Menurut Leo Agustino, komposisi antara partai politik Kolisi Indonesia Kerja (KIK) seimbang dengan Koalisi Prabowo-Sandiaga untuk tetap dilanjutkan ke Parlemen 2019-2024.

"Sejak awal Saya berharap ada koalisi penyeimbang dalam pemerintahan yang akan datang. Kita berharap koalisi luar pemerintah dapat menjadi mekanisme checks and balances pasca Pemilu 2019," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Karena legislatif harus mampu menjadi penyambung lidah rakyat yang mungkin belum sehaluan atau sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Karena itu, agar tuntutan warga dapat direpresentasikan, maka perlu ada koalisi penyeimbang.

"Dalam penilaian saya, sebaiknya sih tidak perlu karena komposisi sekarang sudah cukup ideal," katanya.

Kabinet ramping

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.