Pilpres 2019

Komposisi Sudah Ideal, Pengamat Ini Sebut Partai Koalisi Prabowo Sebaiknya Tak Gabung Jokowi

Komposisi partai politik Kolisi Indonesia Kerja (KIK) dinilai seimbang dengan Koalisi Prabowo-Sandi untuk tetap dilanjutkan ke Parlemen 2019-2024.

Editor: Doan Pardede
KOMPAS TV
Capres 02, Prabowo Subianto dan capres 01 Jokowi di debat Pilpres 2019 kelima, Sabtu (13/4/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik, Leo Agustino berharap tidak ada partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Menurut Leo Agustino, komposisi antara partai politik Kolisi Indonesia Kerja (KIK) seimbang dengan Koalisi Prabowo-Sandiaga untuk tetap dilanjutkan ke Parlemen 2019-2024.

"Sejak awal Saya berharap ada koalisi penyeimbang dalam pemerintahan yang akan datang. Kita berharap koalisi luar pemerintah dapat menjadi mekanisme checks and balances pasca Pemilu 2019," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Karena legislatif harus mampu menjadi penyambung lidah rakyat yang mungkin belum sehaluan atau sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Karena itu, agar tuntutan warga dapat direpresentasikan, maka perlu ada koalisi penyeimbang.

"Dalam penilaian saya, sebaiknya sih tidak perlu karena komposisi sekarang sudah cukup ideal," katanya.

Kabinet ramping

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.

Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).

Baca juga :

Begini Nasib Wanita yang Hina Jokowi sebagai The New Firaun, Suami Curhat Sudah Sering Diingatkan

Calon Menteri dari Kaum Muda, Pengamat Ini Sarankan Jokowi Cari yang Berkeringat saat Pemenangannya

Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). (tribunnews.com/ Chaerul Umam)
Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved