Janji Tak Terwujud, Mahfud MD Pernah Kecewa soal Kursi Menteri, Tapi Sebut Ada Hikmah Dibaliknya

TRIBUNKALTIM.CO - Isu seputar siapa saja yang bakal menjadi menteri Jokowi masih perbincangan hangat.

Yang teranyar, partai-partai pendukung di koalisi Jokowi - Maruf Amin sudah mengajukan daftar yang dinilai layak menjadi menteri Jokowi nantinya.

Dengan berdasarkan perolehan jumlah kursi di DPR antara Partai Nasdem dan PKB, seperti dilansir Kompas.com, maka Partai Nasdem meminta 11 kursi menteri di pemerintahan Jokowi - Maruf Amin 2019-2024 nanti.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi, yang menurutnya permintaan Partai Nasdem didasarkan pada perbandingan jumlah perolehan kursi antara Partai Nasdem dan PKB di DPR.

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka, sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menargetkan partainya bisa mendapat 10 kursi menteri apabila pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi - Maruf Amin terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Muhaimin seusai audiensi PC Muslimat NU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1/2019), seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) saat ini, PKB mendapatkan empat kursi menteri, yakni menteri pemuda dan olahraga (menpora), menteri desa dan daerah tertinggal, menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans), dan menteri riset, teknologi, dan perguruan tinggi (menristek dikti).

Pada kabinet nanti, menurut Muhaimin, PKB berharap mendapatkan menteri di bidang, keuangan, industri dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ingin mendapatkan tambahan kursi di pemerintahan Jokowi mendatang.

"PPP ingin portofolio (kursi menteri) bertambah di pemerintahan mendatang," ujar Sekjen PPP Arsul Sani, Selasa (21/5/2019).

Namun, terkait jabatan menteri apa yang akan diberikan untuk PPP, Arsul mengaku akan menyerahkan pada Jokowi.

Diketahui sebelumnya, saat ini PPP telah menyumbangkan satu kadernya yakni Lukman Hakim Syaifuddin.

Lukman menjadi Menteri Agama dalam pemerintahan Jokowi sebelumnya.

Penambahan kursi tersebut menurut Arsul karena pihak PPP telah ikut mengawal kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"PPP masuk sebagai partai yang pertama-tama mendeklarasikan dukungan kepada pak Jokowi," ujar Arsul Sani.

Menteri muda

Presiden Joko Widodo, seperti dilansir Kompas.com mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).

Baca juga :

Sudah Punya Ancang-ancang, Terungkap Rencana Menteri Susi Andai Tak Lagi Masuk Kabinet Jokowi

SEDERET FAKTA kabar jatah Menteri Jokowi, Ngototnya PKB, dan Pasrahnya Menhan Ryamizard Ryacudu

Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.

Saat itu Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional. Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.

"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.

Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung.

"Sudah sering saya sampaikan, kami terbuka untuk siapa pun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka," kata politisi PDI-P ini.

Anak muda Jokowi menyebut, setiap periode waktu, diperlukan kabinet yang berbeda karena tantangannya juga berubah.

Ia lalu mengungkapkan kriteria menteri yang akan mengisi kabinetnya ke depan.

Menurut Jokowi, para menteri yang mengisi kabinet baru nantinya harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat.

Kedua, dia harus memiliki kemampuan manajerial.

Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif.

Ketiga, kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda.

"Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi.

Baca juga :

Ketika PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, Putri Gus Dur Malah Bereaksi Ingatkan Petinggi NU

SIDANG KABINET PARIPURNA, Jokowi Tegur 4 Menterinya, Ini Dua Masalah yang Diingatkan Jokowi

Jokowi menyebut era globalisasi seperti sekarang diperlukan orang-orang yang dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat sekali.

Sementara terkait kekhawatiran bahwa anak muda belum mempunyai pengalaman dalam manajemen pemerintahan, Jokowi menilai hal itu bisa diatasi dengan keberadaan para menteri koordinator.

Menko di empat bidang nantinya akan tetap diisi oleh senior yang sudah punya pengalaman panjang di bidang kerjanya.

"Saya kira tidak perlu kekhawatiran semacam itu," kata Jokowi.

Lalu, apakah Wapres JK dan pembantu-pembantu lainnya akan juga dilibatkan dalam periode mendatang?

"Saya kira semua yang masih bisa berkontribusi pada negara ini, apalagi Pak JK dengan pengalaman panjang di bidang politik dan ekonomi, saya kira negara ini sangat memerlukannya. Tugas kita bersama untuk bekerja sama dan membangun negara ini," jawab Jokowi.

Wawancara selengkapnya dapat disimak dalam harian Kompas pada halaman 1 yang terbit, Selasa (2/7/2019).

Mahfud MD punya pengalaman tak mengenakkan

Bicara soal posisi menteri, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD ternyata punya pengalaman tak mengenakkan.

Seperti dilansir Tribun Wow, Mahfud MD menceritakan kekecewaannya saat batal menjadi menteri setelah dijanjikan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Cerita itu disampaikan Mahfud dalam acara Alvin & Friends di iNews yang tayang pada Senin (1/4/2019).

Mulanya, Mahfud menceritakan soal dirinya yang pernah menjadi tim sukses SBY saat pilpres waktu itu.

Saat itu, Mahfud mengatakan bahwa namanya sudah muncul di sejumlah media massa sebagai calon menteri jika SBY terpilih menjadi presiden.

"Sudah muncul di koran-koran, calon menterinya SBY itu Mahfud. Kalau tidak Menteri Agraria nanti di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Menteri Hukum dan HAM," kata Mahfud.

Mahfud juga menyebut bahwa SBY sempat memanggilnya hingga dua kali terkait janji tersebut.

"Saya memang berjuang agar Pak SBY menang, dan Pak SBY manggil saya sendiri sampai dua kali.

"Pak Mahfud kalau saya jadi presiden Pak Mahfud jadi menteri, PKB saya ambil tiga'," cerita Mahfud menirukan ucapan SBY waktu itu.

Mahfud mengatakan ketiga anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat itu yang akan dijadikan menteri yakni dirinya, Khofifah Indar, dan Alwi Shihab.

"Nah saat SBY jadi presiden, (posisi menteri) jadi rebutan dimana-mana, saya enggak masuk," kata Mahfud.

Tak jadi menteri di kabinet SBY, Mahfud tetap menerima keputusan SBY dan merelakannya.

Mahfud lalu memutuskan untuk mendaftar menjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pokoknya kalau kita ingin tapi Tuhan tidak meridhoi, tidak jadi," ucap Mahfud.

"Tetapi saya katakan, wah ini Tuhan memberikan jalan lain kepada saya, karena saya tidak menyangka, sesudah tidak terpilih oleh SBY ada lowongan menjadi ketua hakim MK."

"Saya masuk ke situ tanpa rencana apa pun, terpilih, kemudian menjadi ketuanya pun tidak pakai usaha," tambahnya.

Namun, Mahfud mengaku waktu itu dirinya memang agak kecewa lantaran batal menjadi menteri seperti yang sudah dijanjikan SBY.

"Orang mengusulkan, udah waktunya Pak Mahfud, termasuk Jusuf Kalla, semua bekerja sendiri, saya terpilih ketika saya tidak ingin," ujar Mahfud.

"Terus berarti ketika SBY tidak menjadikan saya sebagai menteri saya agak kecewa pada waktu itu, karena sudah janji, sudah ketemu tapi kok tidak jadi."

"Tapi saya diam saja, kecewa, mungkin Tuhan tidak mengijinkan, lalu saya pergi umrah saja."

Meski kecewa, Mahfud tetap merasa bersyukur karena bisa menjadi Ketua MK pada tahun 2008–2013.

"Sesudah itu tidak lama saya jadi ketua MK, malah lebih tinggi dari menteri kan, sejajar dengan presiden," tandas Mahfud sembari tertawa.

Simak videonya berikut ini:

(TribunKaltim.co/Doan Pardede)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Menyamar jadi PSK untuk Bongkar Kasus, Dua Polwan Ini Kaget saat Tahu Siapa Bosnya

Bukan Kasasi, Kini Prabowo-Sandi Langsung yang Jadi Pemohon PAP Pelanggaran TSM ke Mahkamah Agung

Fairuz Bersyukur Galih Ginanjar dkk Jadi Tersangka, Hotman Paris Tanya Perasaan Farhat Abbas

Jadi Partai, Mardani Ali Sera Minta Garbi Tak Ambil Kader PKS, Ucapkan Wellcome to The Jungle

Sule Bingung Pilih Baby Shima atau Naomi Zaskia, Ayah Rizky Febian Sebut Jawabannya di Pelaminan