Partai Pendukung Jokowi Rebutan Jatah Menteri dan Ketua MPR RI, Cak Imin Jelaskan Soal Soliditas

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Pendukung Jokowi Rebutan Jatah Menteri dan Ketua MPR RI, Cak Imin Jelaskan Soal Soliditas.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tegaskan soliditas partai Koalisi Indonesia Kerja masih terjaga, meski isu rebutan jatah kursi kabinet dan Ketua MPR RI, berembus kencang.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar, menuturkan, soliditas antarparpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terus terjaga.

Ia berharap, soliditas itu tidak terpecah karena polemik terkait isu rebutan jabatan.

Hal itu disampaikan Muhaimin atau Cak Imin dalam agenda soliditas antarparpol KIK di kantor DPP Nasdem bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PPP Soeharso Monoarfa, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Senin (22/7/2019).

"Pertemuan antarpartai koalisi yang menyukseskan Jokowi-Maruf ini mutlak dan harus terjaga dengan baik.

Jangan sampai berita-berita yang muncul menyebabkan koalisi antara kita terpecah," ujar Muhaimin.

Dia menuturkan, isu yang muncul di masyarakat saat ini, seperti rebutan jabatan menteri dan Ketua MPR periode 2019-2023, seolah-olah benar terjadi di dalam koalisi KIK.

"Kita diadu seolah-olah rebutan apa, padahal enggak ada sama sekali.

Enggak ada perebutan antarpartai atau koalisi.

Solidaritas koalisi Jokowi lima tahun ke depan akan terus dijaga," paparnya kemudian.

Muhaimin juga meminta parpol koalisi untuk menomorduakan ego masing-masing terkait jabatan di kementerian atau lembaga pemerintah untuk periode mendatang.

Menurutnya, ego partai akan menganggu produktivitas dan kesolidan koalisi.

Jika ada permasalahan dalam koalisi, lanjutnya, ia berharap dapat diselesaikan secara musyawarah.

Prinsipnya, kebersamaan dan kesolidan parpol menjadi kunci sukses pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

"Apapun perkembangan ke depan, kita sikapi secara musyawarah bersama-sama.

Termasuk apakah koalisi dikembangkan atau tidak insya Allah sepakat bersama-sama dan diskusi," pungkasnya.

Yenny Wahid Ingatkan NU

Putri Gus Dur Yenny Wahid mengingatkan petinggi NU agar tidak terjebak dalam politik praktis, terlebih soal jatah menteri.

Hal tersebut disampaikan putri Gus Dur, Yenny Wahid, saat ditemui di Silang Monas, ‎Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019) seusai menghadiri HUT Bhayangkara ke-73.

"Saya mengimbau pada petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika seolah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan sebagainya," kata Yenny Wahid.

Yenny ‎Wahid mengatakan, yang terpenting bagi NU adalah suara mereka didengar pemerintah.

Apalagi hampir 50 persen lebih umat Islam mengaku berafiliasi dengan NU.

"Banyak lembaga survei menunjukkan hamppir 50 persen lebih umat Islam berafiliasi dengan NU. Artinya ketika kader NU ‎ditunjuk di kabinet, ya itu jadi representasi dari sebagian besar umat," ujarnya.

NU, kata Yenny wahid tetap menjaga sinergi dengan pemerintah ke depan, baik dengan memiliki kader di kabinet atau tidak.

• Soal Jatah Menteri, NasDem dan PSI Tak Ajukan Nama ke Jokowi, Bandingkan dengan PKB, PPP

• Siapkan Uang, Politisi Gerindra Tantang Kader PKB di Arab Saudi, Antar Rizieq Shihab ke Bandara

• Ketika PKB Minta Jatah 10 Kursi Menteri, Putri Gus Dur Malah Bereaksi Ingatkan Petinggi NU

Dia memastikan NU akan tetap memberikan masukan dan kritik yang membangun bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Ketika pemerintah siap, NU harus mampu kerja sama dan mampu menjaga jarak sehat," kata dia.

Jatah dipisah

Sebelumnya, Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.

"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.

Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.

Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif.

"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," pungkas dia.

• SEDERET FAKTA kabar jatah Menteri Jokowi, Ngototnya PKB, dan Pasrahnya Menhan Ryamizard Ryacudu

• PKB Tak Ingin Jatah Kursinya Digabung dengan NU, Alasannya Sama-sama Berjuang Keras di Pilpres 2019

Ngotot minta 10 kursi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger. Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.

Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.

Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.

"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.

Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB. (*)

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:

Baca juga:

Ditolak Masuk Kabinet oleh Partai Pendukung Jokowi-Maruf, Begini Jawaban Tegas dari PAN dan Gerindra

TERKUAK Sederet Kode Khusus Prostitusi Online via Aplikasi MiChat, Sekali Kencan Rp 400 Ribu

Wanita Hamil Tewas Tertimpa Tangga Beton, Suami dan 2 Pria Lain yang Hendak Menolong Ikut Tewas

Minta Maaf, Nunung Menangis Ceritakan Suami Minta Kado Ulang Tahun agar Ia Berhenti Pakai Narkoba

YAMAHA Bakal Akhiri Kerjasama dengan Valentino Rossi, Sudah Siapkan Pengganti

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Muhaimin Tegaskan Tak Ada Rebutan Jatah Kursi di Koalisi Jokowi", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/22/23383281/muhaimin-tegaskan-tak-ada-rebutan-jatah-kursi-di-koalisi-jokowi.