Tanggapi Oposisi Gabung Jokowi, Puan Maharani Sebut Tak Ada Lagi Wadah Akan Dibentuk usai TKN Bubar

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana partai oposisi masuk koalisi juga mendapat tanggapan dari Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani.

Menurut Puan Maharani, hal itu belum dibahas secara detail.

Namun, ia menyebut, semuanya akan dibicarakan bersama partai politik koalisi pendukung Jokowi.

Hal itu disampaikan Puan Maharani saat menghadiri acara pembubaran TKN di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

"Ini kan dibicarakan. Kalau ada pertemuan-pertemuan, ada silahturahmi-silahturahmi, saya rasa itu politik dinamis ya. Silahturahmi sebagai masyarakat bangsa timur ya harus dibangun," ucap Puan Maharani.

Ia menegaskan, semuanya juga akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi.

"Ini dibicarakan, dan didiskusikan dengan Presiden. Dan masih lama lah," kata Puan maharani.

Ia pun mengungkapkan, setelah TKN bubar, tidak ada wadah lagi yang diwacanakan untuk dibentuk.

"Sampai sekarang tidak ada wacana untuk membuat suatu wadah kembali saat TKN ini selesai," jelasnya.

Kabinet ramping

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.

Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).