Tanggapi Oposisi Gabung Jokowi, Puan Maharani Sebut Tak Ada Lagi Wadah Akan Dibentuk usai TKN Bubar

Setelah Rekonsiliasi dengan Jokowi, Mahfud MD Sarankan Prabowo Subianto Pimpin Oposisi di DPR RI

Setelah Jokowi dan Prabowo Subianto Bertemu, Amien Rais: Indah dan Terhormat Jika Tetap Oposisi

Termasuk ketika banyak pihak berpandangan agar Partai politik (parpol) yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019 diminta tetap menjadi oposisi atau berada di luar barisan koalisi pemerintahan.

Tentunya hal ini dia menyakini, menjadi bagian dari pencermatan dan pertimbangan Jokowi.

"Itu sebabnya beliau ingin mendengar masukan dan pendapat banyak pihak, utamanya dari mitra koalisi," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut dia, prinsipnya sudah sangat jelas, aparatur pemerintahan harus mampu membumikan janji-janji, tidak hanya fokus di pembangunan infrastruktur tapi fokus juga untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Karena setelah infrastruktur terbangun, kesemuanya harus dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dirasakan hasil dan keberadaannya oleh masyarakat.

"Jadi titik tekannya pada postur dan personil pemerintahan yang mampu menghasilkan kerja2 yang efektif," tegasnya.

Terkait persepsi ada tidaknya koalisi yang gemuk di pemerintahan Jokowi-Maruf, kata dia, itu urusan lain dan tidak substantif.

Apakah memang masih diperlukan masuknya atau bertambahnya partai politik di koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf?

Secara teknis, dia menjelaskan, dalam pengertian adanya kebutuhan yang tidak tergantikan, tentunya tidak.

Koalisi Jokowi beranggotakan 10 partai paolitik. Itu artinya, kata dia, sudah melimpah sumber daya manusianya.

Bahkan masing-masing parpol sudah sudah mempunyai kader yang hendak ditawarkan untuk membantu Jokowi di Kabinet Kerja II.

Tapi lanjut dia, semua pihak disadarkan oleh pernyataan Jokowi saat di KPU, pasca-penetapan presiden terpilih.

Saat itu Jokowi mengatakan "bangsa ini bangsa yang sangat besar. Tidak bisa dibangun oleh satu orang, dua orang atau kelompok".