Ibu Kota Baru

Bappeda Kaltim Tawarkan 2 Opsi Penggunaan Lahan Bukit Soeharto Jika Dipilih jadi Ibu Kota Baru RI

Lahan Tahura Bukit Soeharto tidak akan berkurang dengan adanya pusat pemerintahan Ibu Kota Baru di sana. Bappeda Kaltim tawarkan 2 opsi.

Penulis: Ilo | Editor: Mathias Masan Ola
Tribunkaltim.co, Purnomo Susanto
Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain. Bappeda Kaltim menawarkan dua opsi seandainya Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi Ibu Kota Baru bagi pemerintahan Republik Indonesia. 

Masih ada permasalahan yang terdapat di wilayah ini, menurut Jokowi permasalahan tersebut terkait infrastruktur.

Ia juga sempat menyinggung soal Presiden pertama RI Soekarno yang dulu memilih Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota baru.

Tentu Jokowi mengatakan, Soekarno memilih Kalimantan Tengah pasti memiliki sejumlah alasan khusus.

Mengutip dari Antara, Jokowi menyebut Balikpapan memiliki kesiapan dari segi infrastruktur.

Namun, seperti halnya Gunung Mas, wilayah ini juga memiliki kekurangan.

Dikutip dari website Sekretariat Kabinet RI, salah satu minus di Balikpapan, airnya asin dan di sana juga masih banjir.

Aktivis lingkungan hidup bersama nelayan menikmati kelestarian alam perairan Teluk Balikpapan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
Aktivis lingkungan hidup bersama nelayan menikmati kelestarian alam perairan Teluk Balikpapan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. (Dok TribunKaltim.Co)

Tahap awal Ibu Kota Baru akan menampung 1,5 juta penduduk.

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur? Aji Sofyan Effendi: Kandungan Air Bukit Soeharto Bagus

Membangun Ibu Kota Baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah setidaknya memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Bambang menambahkan selama ini kegiatan ekonomi masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan pemerataan ke daerah lain.

"Sebelum desentralisasi ketika pertumbuhan ekonomi tinggi tujuh sampai sembilan persen, basisnya industri pengolahan padat karya ada di Jawa. Jadi pas (ekonomi Indonesia) tumbuh cepat, Jawa juga tumbuh cepat. Daerah lain masih bertumpu ke sumber daya alam, Jawa sudah mulai manufaktur dan jasa," ungkap Jokowi.

(Tribunkaltim.co/BudiSusilo)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved