SBY Batal Temui Presiden Jokowi, Syarif Hasan Ungkap Penyebabnya, Pastikan Komunikasi Baik

TRIBUNKALTIM.CO - SBY Batal Temui Presiden Jokowi, Syarif Hasan Ungkap Penyebabnya, Pastikan Komunikasi Baik 

Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY batal menggelar pertemuan awal Agustus ini.

Diketahui, kedua tokoh ini semula direncanakan akan menggelar pertemuan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, awalnya pertemuan direncanakan digelar awal Agustus 2019 ini.

Tapi Syarief menyebut, agenda kedua tokoh itu rupanya sama-sama padat.

"Itu (awal Agustus) kan baru diharapkan (pertemuan).

Tetapi belum ketemu waktunya.

Mungkin kedua-duanya sibuk," Syarief saat dihubungi, Jumat (2/8/2019).

Ia pun belum dapat memastikan kembali kapan pertemuan tersebut terwujud.

"Dua-duanya masih saling mencocokkan (waktu)," ujar Syarief.

Ia sekaligus memastikan, komunikasi Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi beserta Koalisi Indonesia Kerja, sangat baik.

Hal ini tercermin dari beberapa kali terwujudnya pertemuan antara kader Demokrat dengan kubu Jokowi.

"Pasti ada lah komunikasi, dari dulu kan kita komunikasi.

Sebelum Pilpres kan kita komunikasi bagus, AHY bisa ke istana ketemu Jokowi," lanjut dia.

Sebelumnya, Syarief menyebut bahwa SBY akan mengunjungi tokoh-tokoh politik sepanjang Agustus 2019 ini.

Termasuk Presiden Joko Widodo.

Silaturahim ini dilakukan setelah SBY sibuk mengurus sang istri Kristiani Herawati yang menderita sakit di Singapura, hingga melepas kepergiannya pada Sabtu, 1 Juni 2019 lalu.

Selama itu, tugas konsolidasi kepartaian pun diberikan kepada sang putra sulung yang sekaligus menjabat Komandan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Untuk itu, guna menjalin kembali rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019, SBY berjanji akan kembali menangani Demokrat melalui lawatan politiknya.

Aktif Kembali di Politik

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dikabarkan akan kembali aktif di panggung politik.

Dijadwalkan, SBY akan bertemu dengan Presiden Jokowi, awal Agustus ini.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa komunikasi antara Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi terus terjalin.

Komunikasi dilakukan melalui perantara Komandan Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) .

"Iya komunikasi antara pak SBY dengan pak Jokowi dengan beberapa partai tetap terjadi gitu loh,' ujar Syarief, Selasa, (30/7/2019).

Meskipun demikian Syarief mengaku belum tahu rencana pertemuan antara Jokowi dengan SBY pada Agustus mendatang.

Termasuk apakah pertemuan akan membahas rencana koalisi atau tidak.

"Belum tahu saya, saya belum tahu apa materi ya yang saya tau itu bahwa komunikasi itu jalan terus gitu loh," katanya.

Menurut Syarief komunikasi antara pimpinan Parpol sangat baik dalam pemerintahan dengan sistem demokrasi seperti di Indonesia.

Apalagi pertemuan antara pimpinan Parpol membahas persoalan bangsa.

"Ya pokoknya pemimpin intinya pemimpin itu kan harus saling bertemu gitu loh. Dan itu kan bagus buat rakyat," katanya.

Terkait kabinet menurut Syarief, partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Demokrat siap apabila kadernya diminta membantu pemerintahan Jokowi.

"Ya kita menunggu dululah kita belum tahu gitu.

Tapi kalau kader sih kita juga banyak kita kan pernah 10 tahun memerintah kan, jadi banyak kader yang berkualitas," pungkasnya

Sebelumnya Syarief mengatakan bahwa SBY akan bertemu dengan Jokowi pada awal Agusutus nanti.

Pertemuan tersebut mengawali aktifnya kembali SBY di panggung politik.

 Incar Kursi Ketua MPR

 Partai Gerindra yang notabene sebagai kubu oposisi pada gelaran Pilpres 2019 secara blak-blakan incar kursi Ketua MPR RI.

Menanggapi keinginan Gerindra, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku partainya tak akan tinggal diam begitu saja.

"Partai Demokrat tentu tidak akan tinggal diam," terang AHY di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Sebagai partai politik yang sama-sama berada dalam koalisi oposisi, Partai Demokrat ogah kalah dengan Gerindra soal keinginan kursi Ketua MPR.

AHY menjelaskan, partainya juga ingin secara aktif dan positif bersama elemen partai politik lainnya untuk menghadirkan sistem pemerintahan dan lembaga negara yang benar-benar kredibel, terpercaya dan punya integritas.

• DPRD Samarinda Tetapkan Calon Wawali, Dua Kandidat Bertarung dari Partai Demokrat dan PKS 

• Giliran PPP yang Solid Tolak Masuknya PAN, Gerindra, Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja.

• Syahruddin M Noor Kandidat Terkuat Ketua DPRD PPU, Partai Demokrat Kuasai Perolehan Suara

"Kita juga ingin secara aktif positif bersama elemen partai politik di tanah air, untuk bisa menghadirkan sebuah sistem dan lembaga yang benar-benar kredibel," ungkapnya.

Soal lobi-lobi antar sesama partai politik antara kubu pemerintah dan oposisi, ia anggap sebagai sesuatu yang lazim.

"Saya pikir lazim dalam sistem politik dan realitas politik kita hari ini bahwa terjadi lobi-lobi yang dilakukan oleh berbagai pihak terutama untuk menentukan pimpinan di lembaga tinggi negara," ucap dia.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengincar kursi Ketua MPR RI. Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.

"Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat, (19/7/2019).

Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya. Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.

Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Ia menambahkan bahwa Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan, demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa. Hal itu menjadi modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.

Atas dasar itulah menurut Sodik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki resiko ditinggal sebagain pendukungnya.

Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.

"Pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai,dalam menetapkan ketua MPR," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pertemuan Awal Agustus Gagal, Jokowi dan SBY Cari Waktu Lain", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/13483431/pertemuan-awal-agustus-gagal-jokowi-dan-sby-cari-waktu-lain.