Kans Setya Novanto Masuk Struktur Golkar Usai Bebas Bersyarat, Tak Ada Larangan jadi Pengurus Partai

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah resmi mendapatkan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025, nama Setya Novanto kembali mencuat dalam dinamika internal Partai Golkar.

Mantan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu disebut masih berstatus sebagai kader aktif dan tidak tertutup kemungkinan untuk kembali masuk dalam struktur kepengurusan partai.

Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia.

Didirikan pada era Orde Baru, Golkar pernah menjadi partai dominan dalam pemerintahan dan hingga kini tetap memiliki pengaruh besar di parlemen dan pemerintahan.

Struktur partai terdiri dari pengurus eksekutif (harian) dan dewan kehormatan atau penasihat, yang biasanya diisi oleh tokoh senior.

Baca juga: Bebas Bersyarat, Setya Novanto Masih Punya Larangan Jabatan Publik hingga 2,5 Tahun

Status Setya Novanto di Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa Setya Novanto masih tercatat sebagai kader partai.

Ia menyebut tidak ada sanksi atau keputusan resmi yang menyatakan Setnov keluar dari Golkar.

“Yang pertama saya mau tegaskan bahwa Pak Novanto itu tidak pernah menyatakan keluar dari partai Golkar dan Golkar tidak pernah menyatakan atau memberikan sanksi atau mengeluarkan Pak Setnov. Jadi dia masih kader Golkar,” ujar Doli di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
 
Peluang Masuk Struktur Kepengurusan

Terkait kemungkinan Setnov kembali masuk dalam struktur partai, Doli menyebut tidak ada larangan selama yang bersangkutan bersedia dan dibutuhkan oleh pimpinan partai.

“Soal jadi pengurus atau tidak pengurus, tidak ada larangan. Selama dia bersedia dan kemudian pimpinan partai memerlukannya,” lanjutnya.

Namun, ia menilai posisi yang paling tepat bagi Setnov adalah di tingkat dewan, bukan eksekutif, mengingat statusnya sebagai mantan ketua umum.

“Jadi mungkin secara kultural, kalaupun memang Pak Novanto masih bersedia, mungkin nggak di eksekutifnya lah. Karena dia senior, kan nggak mungkin di bawahnya Pak Bahlil jadi pengurus. Dia mungkin di dewa-dewa. Tapi kalau yang bersangkutan bersedia,” jelas Doli.
 
Komunikasi Tetap Terjalin

Meski belum ada pertemuan resmi antara DPP Golkar dan Setnov, Doli memastikan komunikasi personal tetap berjalan, sebagaimana dengan tokoh senior lainnya.

“Kalau ketemu DPP kan resmi gitu kan nggak ada. Kalau sesama kader kan nggak ada resmi-resmi. Sama dengan ketemu yang lain, kami kalau ada misalnya Pak Ical, Pak Akbar, sini dong diskusi. Itu kan apa aja bisa aja,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa penyusunan kepengurusan partai dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Nasional (Munas), bukan pendekatan personal.