Breaking News

Pengamat Energi, Sebut Jokowi Tak Pantas Marah Kepada PLN Karena Punya Andil pada Padamnya Listrik

Pengamat Energi Marwan Batubara kritik Presiden Jokowi yang sempat emosional saat mendengar penjelasan pejabat PLN karena listrik padam

Editor: Rafan Arif Dwinanto
(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN, di Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019). Kedatangan Jokowi ini untuk meminta penjelasan PLN mengenai padamnya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. 

Kebijakan ini mengharuskan PLN membeli listrik dalam jumlah yang melebihi kebutuhannya.

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, hal ini dianggapnya menjadi beban tambahan dalam keuangan PLN.

“Jadi ada kelebihan daya listrik yang harus ditanggung sendiri.

Ini jadi beban operasional PLN.

Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara
Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara (Kompas.com)

Kenapa ini harus diterima, ya karena bisa saja ada oligarki antara penguasa dengan pengusaha yang tidak bisa dilawan PLN,” kata Marwan.

Semua tuntutan yang tidak disesuaikan dengan anggaran signifikan ini, menurut Marwan, akan memengaruhi keandalan PLN dalam menjalankan tugasnya sesuai SOP.

Benarkah Listrik Mati Massal Berkaitan dengan Gempa 6,9 SR di Banten? Begini Penjelasan BMKG

Imbas Listrik Padam, PLN Akan Kurangi Tagihan Listrik Pelanggan, Prabayar dan Premium Termasuk?

Perannya Cukup Penting, Inilah Fakta Pohon Sengon yang Dituduh Penyebab Listrik Pulau Jawa Padam

Ada hal-hal yang harus dinegosiasikan hingga PLN tetap dapat beroperasi dan memenuhi permintaan penguasa.

"Pemerintah juga memiliki peran besar terhadap kekacauan yang terjadi dalam kegiatan operasional PLN.

Tidak sesederhana kita harus nge-blame PLN, saya ingin kita semua belajar dan menyadari jangan sekadar meminta BUMN begini dan begitu,” ujar Marwan.

Demikian pula dengan pemotongan gaji karyawan PLN sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian blackout.

Menurut dia, pemerintah juga wajib turun tangan mengucurkan dana untuk ini.

“Iya, kalau mau menanggung beban kompensasi yang katanya hampir Rp 1 triliun itu Pemerintah mestinya juga ikut dong mempertanggungjawabkan, karena kebijakan mereka kan bermasalah,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden didampingi sejumlah menteri kabinet mendatangi kantor PLN, Senin (5/8/2019), untuk meminta penjelasan atas padamnya listrik secara serentak di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Karena kerusakan di transmisi Ungaran dan Pemalang.

Merasa penjelasan yang diberikan Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani terlalu panjang, Jokowi pun terlihat marah dan meminta PLN segera mengatasi masalah dalam waktu secepat mungkin.

Ia pun meninggalkan tempat pertemuan tanpa menggubris pertanyaan wartawan, tidak seperti kebiasaannya saat selesai melakukan kunjungan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved