Pengamat Energi, Sebut Jokowi Tak Pantas Marah Kepada PLN Karena Punya Andil pada Padamnya Listrik

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat Energi, Sebut Jokowi Tak Pantas Marah Kepada PLN Karena Punya Andil pada Padamnya Listrik.

Pengamat Energi dari Indonesian Resources Studies Marwan Batubara mengkritik Presiden Jokowi yang sempat emosional saat mendengar penjelasan pejabat PLN mengenai listrik padam.

Diketahui, Presiden Jokowi bertandang ke Kantor Pusat PLN pasca- listrik mati di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi bertandang ke Kantor Pusat PLN sehari setelah kejadian, Senin (5/8/2019).

“Tidak sepantasnya Pak Jokowi marah-marah.

Kalau dia sadar dia juga ikut kontribusi terhadap masalah kemarin.

Cuma kalau dia enggak tahu dia salah, ini repot,” kata Marwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2019) malam.

Andil pemerintah, kata Marwan, dalam hal kebijakan pemerintah terhadap PLN.

Marwan menyebutkan, kebijakan itu antara lain larangan menaikkan tarif listrik, kewajiban membeli listrik swasta dengan sistem take or pay, dan sebagainya.

Larangan menaikkan tarif listrik di tengah inflasi dan menguatnya dollar, menurut Marwan, menjadi beban berat tersendiri bagi PLN untuk tetap bisa bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Hal itu karena tidak ada kucuran dana yang signifikan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PLN sehingga dapat melaksanakan semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

“Oke (listrik) tidak naik, tapi ada enggak anggaran di APBN untuk membantu PLN menanggung beban supaya listrik itu tidak naik.

• Rizal Ramli Beber Hubungan Antara Listrik dan Keamanan Nasional, Sebut Gampang Serang Indonesia

• Pohon Sengon Pun Jadi Korban Satire Rocky Gerung, Sebut PLN Plonga Plogo Karena Listrik Padam

• Bebas Ganjil Genap Apakah Kendaraan Listrik Murni atau Termasuk Hibrida Plug-in, Tunggu Saja Anies

Padahal di sisi lain dollar naik, batubara naik, gas naik, bbm naik, lalu prinsipnya ada inflasi.

Itu kan mau enggak mau (listrik) harus naik, tapi dipaksa tidak naik,” ujar dia.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan PLN membeli listrik dari pihak swasta dengan skema take or pay, dinilai Marwan untuk tujuan besar antara pemerintah dan para pengusaha, di luar kepentingan PLN.

Kebijakan ini mengharuskan PLN membeli listrik dalam jumlah yang melebihi kebutuhannya.

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, hal ini dianggapnya menjadi beban tambahan dalam keuangan PLN.

“Jadi ada kelebihan daya listrik yang harus ditanggung sendiri.

Ini jadi beban operasional PLN.

Kenapa ini harus diterima, ya karena bisa saja ada oligarki antara penguasa dengan pengusaha yang tidak bisa dilawan PLN,” kata Marwan.

Semua tuntutan yang tidak disesuaikan dengan anggaran signifikan ini, menurut Marwan, akan memengaruhi keandalan PLN dalam menjalankan tugasnya sesuai SOP.

• Benarkah Listrik Mati Massal Berkaitan dengan Gempa 6,9 SR di Banten? Begini Penjelasan BMKG

• Imbas Listrik Padam, PLN Akan Kurangi Tagihan Listrik Pelanggan, Prabayar dan Premium Termasuk?

• Perannya Cukup Penting, Inilah Fakta Pohon Sengon yang Dituduh Penyebab Listrik Pulau Jawa Padam

Ada hal-hal yang harus dinegosiasikan hingga PLN tetap dapat beroperasi dan memenuhi permintaan penguasa.

"Pemerintah juga memiliki peran besar terhadap kekacauan yang terjadi dalam kegiatan operasional PLN.

Tidak sesederhana kita harus nge-blame PLN, saya ingin kita semua belajar dan menyadari jangan sekadar meminta BUMN begini dan begitu,” ujar Marwan.

Demikian pula dengan pemotongan gaji karyawan PLN sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian blackout.

Menurut dia, pemerintah juga wajib turun tangan mengucurkan dana untuk ini.

“Iya, kalau mau menanggung beban kompensasi yang katanya hampir Rp 1 triliun itu Pemerintah mestinya juga ikut dong mempertanggungjawabkan, karena kebijakan mereka kan bermasalah,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden didampingi sejumlah menteri kabinet mendatangi kantor PLN, Senin (5/8/2019), untuk meminta penjelasan atas padamnya listrik secara serentak di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Karena kerusakan di transmisi Ungaran dan Pemalang.

Merasa penjelasan yang diberikan Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani terlalu panjang, Jokowi pun terlihat marah dan meminta PLN segera mengatasi masalah dalam waktu secepat mungkin.

Ia pun meninggalkan tempat pertemuan tanpa menggubris pertanyaan wartawan, tidak seperti kebiasaannya saat selesai melakukan kunjungan. (*)