Ponakan Prabowo Sesalkan Pidato Jokowi, Tak Singgung Ratusan Buruh Migran yang Diancam Hukuman Mati

TRIBUNKALTIM.CO - Ponakan Prabowo Sesalkan Pidato Jokowi, Tak Singgung Ratusan Buruh Migran yang Diancam Hukuman Mati.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang juga ponakan Prabowo menyoroti pidato kenegaraan Presiden Jokowi.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai, Presiden Jokowi tak memprioritaskan keselamatan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di negeri orang.

Diketahui, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disampaikan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-74, pada 16 Agustus 2019 lalu, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dilansir dari Tribunnews.com, Sara, panggilan akrabnya, menyayangkan dalam pidato Presiden tidak mengangkat isu kemanusiaan yang masih harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia.

Diantaranya adalah masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

"Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan, ada 195 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terancam hukuman mati di beberapa negara.

Diantaranya, Malaysia berjumlah 154 orang, Arab Saudi berjumlah 20 orang, Cina berjumlah 12 orang, Uni Emirat Arab berjumlah 4 orang, Laos berjumlah 2 orang, Singapura 2 orang dan Bahrain satu 1 orang," sebut Sara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/8/2019).

Ia mengatakan, untuk 195 PMI yang terancam hukuman mati tersebut, Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendampingan hukum dan lobi politik untuk melindungi warga negaranya.

"Indonesia perlu melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara tujuan PMI, hal ini sangat penting agar PMI merasa mendapatkan perlindungan dari negaranya," ujarnya.

Dia menyatakan sangat mendukung rencana pemerintah Indonesia menciptakan SDM yang unggul Indonesia Maju.

Ini merupakan langkah baik dalam menyiapkan SDM yang cerdas dan mampu bersaing dan menjadi harapan dan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia.

Khususnya dalam menciptakan SDM yang unggul bagi buruh migran.

"Program ini harus didukung dengan mempersiapkan SDM para PMI yang unggul sehingga bisa menjadi pekerja yang profesional dan mampu berkompetisi di dunia global," jelasnya.

Ia berharap, SDM PMI yang unggul akan mengurangi korban buruh migran baik itu buruh migran yang berhadapan dengan hukum.