Pemkot Bontang Temukan Kekeliruan Data, Kepesertaan 399 Warga Miskin Dicoret dari BPJS Kesehatan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang mendapati kekeliruan data dari penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebanyak 399 data masih masuk kategori layak menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI dicoret. Kepesertaan mereka dinon-aktifkan menyusul SK dari Kementerian Sosial.

Temuan ini terungkap setelah Dinsos-PM Bontang melakukan verifikasi faktual ke lapangan berdasarkan data dari Kemensos.

Kepala Dinsos-PM, Abdu Safa Muha mengatakan penonaktifam 1.279 peserta BPJS PBI dikroscek ke lapangan. Pihaknya tak ingin terdapat kekeliuran data dari keputusan tersebut.

“Ternyata ada warga yang layak (miskin) tapi nama mereka masuk dalam kelompok yang dinonaktifkan oleh Kemensos,” ujar Abdu Safa kepada tribunkaltim.co saat ditemui, Rabu (21/8/2019).

Abdu Safa menjelaskan dari hasil verifikasi di lapangan pihaknya telah memeriksa 1.264 data peserta BPJS yang dinonaktifkan. Hasilnya, masih ada 399 warga yang layak menerima PBI namun dicoret kepesertaan mereka.

Kemudian, petugas juga mendapati 300 nama warga yang tak ditemukan alamatnya. Lalu, sebanyak 172 nama yang diketahui telah meninggal.

Sedangkan, warga yang masuk dalam kategori mampu sejumlah 114 orang, serta warga yang telah berpindah ke luar Bontang ada 271 orang. “Masih ada 15 orang yang belum kita kunjungi, mereka ada di Gusung (pulau pesisir sebelah utara Bontang),” ujarnya.

Lebih lanjut, temuan warga miskin yang dinonaktifkan oleh Kemensos bakal ditindaklanjuti oleh Pemkot Bontang. Pihaknya bakal mengusulkan agar 399 warga ini dibiayai kepesertaan BPJS PBI mereka dari APBD Provinsi Kaltim. “Kalau tidak bisa, akan kami usulkan dibiayai preminya oleh Pemkot Bontang saja,” pungkasnya. 

Sebelumnya,