Berita Bontang Terkini

Pemkot Bontang Temukan Kekeliruan Data, Kepesertaan 399 Warga Miskin Dicoret dari BPJS Kesehatan

Ternyata ada warga yang layak (miskin) tapi nama mereka masuk dalam kelompok yang dinonaktifkan oleh Kemensos

Pemkot Bontang Temukan Kekeliruan Data, Kepesertaan 399 Warga Miskin Dicoret dari BPJS Kesehatan
TRIBUN-MEDAN.COM/HO
Aksi DKR menyampaikan aspirasi soal BPJS Kesehatan di depan Istana, Rabu (12/9/2018) 

Pemkot Bontang mulai mengevaluasi data 1.279 eks peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonakifkam kepesertaannya oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Asisten II Pemkot Bontang, Zulkifli mengatakan penghapusan kepesertaan warga Bontang sebagai peserta BPJS PBI perlu dikoreksi.

Menurutnya, pihaknya tak bisa menerima utuh keputusan Kemensos terkait penonaktifan peserta PBI. Ia menghindari kesalahan data dari SK Kemensos tersebut.

“Kita tidak ingin kalau ada warga yang benar-benar miskin tapi akibat kesalahan data kepesertaan mereka dinonakftifkan,” ujar Zulkifli kepada Tribunkaltim.co saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (20/8/2019).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan kroscek terkait data 1.279 BPJS Kesehatan itu.

“Hasilnya nanti akan divalidasi oleh dinas teknis, lalu jika ada temuan yang keliru bakal kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Untuk informasi, pasca terbitnya SK Kemensos nomor 79/2019 Tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, BPJS telah menonkatifkan nama peserta yang tertuang di dalam SK tersebut.

Nama peserta dicoret sebagai penerima jaminan kesehatan dengan tanggungan negara. Mereka dialihkan ke peserta BPJS Mandiri atau berbayar.

Dari data diterima tribunkaltim.co, sementara ini jumlah peserta BPJS PBI sebanyak 34 ribu lebih dan ada tambahan sekitar 17 ribu. Bontang menjadi daerah dengan capaian kepesertaan warganya 100 persen pada tahun ini. 

Soal kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih dikaji, menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. 

Halaman
1234
Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved