Begitu Lokasi Ibu Kota Baru Diketuk, Satu Maskapai Ini Langsung Gerak Cepat Tambah Rute

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Presiden Jokowi telah memastikan bahwa Ibu Kota Negara atau IKN akan pindah ke Pulau Kalimantan.

Namun hingga kini, di mana lokasi IKN baru akan dibangun belum ditentukan.

Sejauh ini, informasi yang terungkap, ada ada beberapa kementerian yang harus pindah.

Jika sudah ada IKN baru maka kementerian ini mau tidak mau harus tetap berada di Ibu Kota Baru bukan di Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Repblik Indonesia, Bima Haria Wibisana, saat berjumpa dengan kalangan media usai melakukan kegiatan tandatangan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (19/8/2019).

Secara perkiraan, kementerian yang akan dekat dengan pusat pemerintahan tidak semuanya, ada beberapa kementerian yang masuk kategori yang mesti berada di tengah-tengah Ibu Kota Baru.

"Itu nanti diputuskan. Kementerian-kementerian yang menjadi kewenangan wajib pemerintah pusat ya harus dekat dengan Presiden ya," ujarnya sebagaimana mengutip dari CNBC Indonesia.

Kali ini Bima pun membocorkan, kementerian yang harus berada di Ibu Kota Baru, dekat dengan kepala negara dan kepala pemerintahan ialah Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan.

Dan tidak ketinggalan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sisanya masuk kategori kementerian yang bisa dikatakan tidak cukup wajib berada di Ibu Kota Baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, apabila rencana pemindahan ibu kota Indonesia benar-benar terwujud, pindah dari Jakarta ke Kalimantan pastinya akan ada konsekuensi dari sisi aparatur sipil negaranya.

Prediksi pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan akan diikuti pemindahan aparatur sipil negara dari pusat ke lokasi Ibu Kota Baru yang dipastikan di Pulau Kalimantan.

Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.

"Sudah direncanakan, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," tutur Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Dirinya pun membeberkan, jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat berjumlah sekitar 1 juta orang.

Tentu saja dengan gambaran data tersebut bisa kemungkinan seluruh ASN yang terkait itu juga ikut pindah.

"Iya, iya, sudah kami (rencanakan untuk pindah). Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ungkapnya.

Baca juga :

Anak Muda Balikpapan soal Kaltim Berpeluang Jadi IKN; Kompetisi Kerja hingga Energi Terbarukan

10 Tahun Memimpin, Mantan Gubernur Ini Siapkan Kalimantan Timur Layak Jadi Ibu Kota Baru RI

10 kota metropolitan sebagai penopang

Ibu Kota Negara (IKN) baru akan didukung oleh wilayah-wilayah metropolitan sebagai penopang.

Tidak tanggung-tanggung pemerintah akan membangun 10 wilayah metropolitan di Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Bali.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro seperti dilansir Kompas.com mengatakan, pemindahan IKN dilakukan untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan.

Selain itu, juga akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara Jawa dan luar Jawa.

Namun, pemindahan IKN bukan satu-satunya solusi.

Mantan Menteri Keuangan ini mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan konsep penopang ibu kota baru, yaitu pengembangan 10 wilayah metropolitan.

“Membangun ibu kota baru bukan satu-satunya solusi, ada solusi lain yang sudah dirancang yaitu mengembangkan 10 wilayah metropolitan,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Bambang menerangkan, dengan dikembangkannya 10 wilayah metropolitan, maka ekosistem perekonomian di luar Jawa yang selama ini hampir tak tersentuh bisa diperkuat.

Pasalnya selama ini, Jawa berkontribusi hingga 58 persen terhadap keseluruhan perekonomian Indonesia.

Di posisi kedua terdapat Sumatera dengan kontribusi sebesar 21,66 persen.

Baca juga :

Kaltim Belum Resmi Jadi Ibu Kota Baru, Zairin Ungkap 2 Kajian Belum Selesai yang Disebut Jokowi

Jokowi Bantah Kepindahan Ibu Kota Baru ke Kaltim, Anies Baswedan dan Isran Noor Beri Respon

“Membuat perencanaan kota tidak berdasar wilayah administrasi tapi wilayah metropolitan karena itu realistisnya, percuma ngutak-ngatik jakarta kalau kota-kota sekelilingnya dan konektivitasnya tidak diprioritaskan,” lanjut dia.

Bambang mengatakan, dari 10 itu pengembangan metropolitan tersebut, setidaknya hanya ada 4 daerah di Jawa, sedangkan mayoritasnya akan tersebar di luar pulau Jawa. Untuk wilayah Jawa terdapat Bandung, Semarang, Surabaya dan Jakarta.

“Selain itu ada Medan (Binjai, Deli, Serdang, Karo), Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar,” kata dia.

Ke depan, ia berharap wilayah-wilayah metropolitan itu juga bisa memperbaiki elastisitas pertumbuhan PDB per kapita RI yang kini tergolong rendah di Asia. Sebab, setiap 1 persen dari urbanisasi hanya bisa memperbaiki PDB per kapita sebesar 3 persen.

"Kenapa urbanisasi kita belum ngangkat? Karena kita enggak pernah bereskan urbanisasi dengan benar, makanya kita mulai dengan metropolitan karena ini wilayah urban yang signifikan,” jelasnya.

Nantinya kawasan metropolitan akan dikembangkan berbagai strategi pengembangan perekonomian.

Pemerintah akan mengkaji letak titik-titik pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga bisa mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri maupun kawasan strategis pariwisata nasional.

Langsung gerak cepat tambah rute

Harga tiket pesawat hingga rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur jadi topik bahasan antara Manajemen Tribun Kaltim, dengan Manajemen Garuda Indonesia cabang Balikpapan.

Dalam pertemuan tersebut, Manajemen Garuda Indonesia dipimpin oleh Gruman Jannata, Supervisor Sales Executive, cabang Balikpapan, yang baru.

Sebelumnya, Gruman menjabat sebagai Supervisor Sales Executive, Garuda Indonesia, cabang Tarakan.

Sementara, Manajemen Tribun Kaltim dipimpin Wakil Pemimpin Umum, Pitoyo, dan Pemimpin Redaksi Ade Mayasanto.

Pada pertemuan tersebut, Pitoyo sempat menyinggung harga tiket pesawat yang masih mahal.

Pertanyaan ini mendapat penjelasan dari Gruman. Harga tiket Garuda Indonesia diakui mendekati Tarif Batas Atas (TBA).

"Kan tarif ini sudah lama tak mengalami kenaikan. Sementara, komponen biaya terus naik, seperti handling, parkir pesawat, operasional di bandara, penggunaan garbarata dan lainnya. Ada hitungan sewa per jam," kata Gruman.

Belum lagi komponen onderdil untuk maintenance pesawat yang harus didatangkan langsung dari pabrikan Boeing atau Airbuss.

"Komponennya beli pakai dollar. Kalau dulu, kita bisa jual pakai dollar, sekarang kan harus rupiah," katanya lagi.

Meski demikian, Gruman mengakui komponen biaya tertinggi pada maskapai penerbangan terletak pada bahan bakar.

Tidak hanya itu, menurut Gruman, pihaknya juga tertarik untuk menggali informasi mengenai progres pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Bagi Garuda Indonesia, pemindahan ibu kota negara ini merupakan satu peluang yang harus mendapat respon cepat.

"Karena begitu ketok palu (resmi diputuskan lokasi), kita (Garuda Indonesia) harus bergerak cepat.

Misalnya menambah frekuensi penerbangan dan menambah rutenya," kata Gruman.

Keputusan resmi mengenai lokasi persis ibu kota baru negara, kata Gruman, pasti akan diikuti dengan lonjakan arus penumpang.

"Walaupun ibu kotanya jadi beberapa tahun mendatang, tapi, begitu ketok palu, pasti trafict sudah meningkat.

Gruman mengungkapkan, saat ini load factor Garuda Indonesia dari dan ke Balikpapan mencapai 80 persen.

Terutama untuk rute Balikpapan-Jakarta dan sebaliknya.

Gruman juga memaparkan, gelaran Garuda Travel Fair (GTF) yang biasa bekerjasama dengan Tribun Kaltim bakal mengalami perubahan konsep.

"Semula di GTF itu kan hanya Garuda Saja. Nanti, GTF akan berkonsep Garuda Mall, jadi ada Citilink, Sriwijaya Air, Nam Air dan lainnya.

Tapi, untuk kepastian konsep final dan kapan waktunya, masih diputuskan manajemen di Jakarta," ucap Gruman.

Karena proses menuju pembangunan ibu kota baru," tuturnya.

(TribunKaltim.co/Doan Pardede)