Garuda Mulawarman Keluar, Berikut Sikap Aliansi Kaltim Bersatu Jelang Aksi di DPRD Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aliansi Kaltim Bersatu menyangkan dan mengutuk keras sikap Aliansi Garuda Mulawarman (AGM) yang keluar dari aliansi.

Minggu (29/9) siang tadi, Aliansi Kaltim Bersatu membacakan pernyataan sikap dihadapan awak media, yang dilaksanakan di gedung kelas Fakultas Hukum (FH) Univesitas Mulawarman (Unmul).

• Aliansi Kaltim Bersatu Siap Tanggung Jawab Terhadap Pelajar yang Ikut Demonstrasi di DPRD Kaltim

• Aliansi Kaltim Bersatu Siap Duduki DPRD Kaltim, Jumlah Tuntutan Lebih Banyak dari Sebelumnya

• Unjuk Rasa di Samarinda Ricuh, Korban Berjatuhan, Berikut Enam Tuntutan Aliansi Kaltim Bersatu

Berikut Pernyataan Sikap Aliansi Kaltim Bersatu

Perihal pengunduran diri Aliansi Garuda Mulawarman (AGM) yang disampaikan tiap pimpinan lembaga: BEM KM UNMUL, BEM FKIP UNMUL, BEM FAPERTA UNMUL, BEM FKM UNMUL, BEM FIB UNMUL, BEM FEB UNMUL, BEM FKTI UNMUL, LEM SYLVA UNMUL, BEM FARMASI UNMUL, BEM FK UNMUL, dan BEM FMIPA UNMUL.

Pada saat aksi berlangsung kamis (26/9), AGM mengundurkan diri dan menyatakan sikapnya dalam video berdurasi singkat.

Alasan yang disampaikan, yaitu : Kerusuhan di sekitar gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur; Tidak menginginkan adanya jatuh korban; Menyesali adanya kerusakan fasilitas negara; dan tidak menginginkan adanya mahasiswa yang kehilangan masa depan. AGM merencanakan akan membangun gerakan internal Unmul.

Dalam rapat-rapat pimpinan lembaga saat aksi berlangsung, pihak AGM bersikeras untuk melakukan negoisasi/mediasi dengan menemui pihak perwakilan DPRD Prov. Kaltim.

Sedangkan konsolidasi terbuka yang juga dihadiri AGM Selasa (24/9), dihasilkan kesepakatan bersama yaitu tidak melakukan negoisasi atau mediasi kepada perwakilan DPRD Prov. Kaltim.

Kesepakatan tersebut kami anggap sebagai bentuk #mositidakpercaya kami, protes keras karena Pemerintah, legislatif maupun eksekutif tidak berpihak pada rakyat tertindas dan segala bentuk kompromi hanya akan mengakibatkan melemahnya gerakan rakyat.

Kami berusaha agar tidak memberikan panggung kepada penguasa (Pemerintah), menolak gerakan ini ditunggangi oleh elit-elit politik, elit oposisi, elit mahasiswa maupun kanan reaksioner, agar mencegah adanya oportunisme di dalam gerakan.

Kami menanggapi alasan yang disampaikan oleh AGM adalah bentuk pelemahan terhadap gerakan rakyat.

Pertama, AGM tidak melihat ini secara utuh, aksi massa sendiri dilakukan karena bentuk perlawanan terhadap kebijakan anti demokrasi, pemiskinan rakyat, dan segala bentuk upaya penindasan oleh penguasa.

Tapi, perlawanan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh massa aksi dianggap sebagai biang kerusuhan oleh AGM, termasuk pelajar-pelajar yang sangat militan saat aksi.

Kedua, korban yang berjatuhan adalah bukti kesewenangan penguasa ditopang oleh aparat-aparatnya. Mundur dalam gerakan perlawanan ketika korban berjatuhan bahkan berdamai dengan penguasa (negoisasi atau mediasi) adalah salah satu bentuk tidak menghormati perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan.

Ketiga, Ini adalah alasan yang paling kami anggap konyol. Di tengah penindasan yang semakin meruncing, pihak AGM malah menyayangkan fasilitas yang hanya dinikmati oleh elit-elit politik rusak. Justru peserta aksi melakukan pertahanan diri terhadap berbagai segala bentuk represifitas aparat lewat water cannon, menembaki gas air mata bahkan peluru karet yang membuat massa aksi terluka.

Keempat, bagaimana mungkin masa depan yang cerah akan terwujud, sementara masa depan telah direncanakan oleh penguasa dengan sangat kelam.

Sekarang, mahasiswa disandera dengan liberalisasi pendidikan. Setelah lulus dan menjadi pekerja Revisi UU Ketenagakerjaan akan menghisap dengan dalih fleksibilitas tenaga kerja.

Membayar pajak akan percuma karena koruptor dipastikan akan merajai negara ini, diakibatkan lembaga independen KPK telah “dimatikan” lewat UU KPK terbaru.

Mencoba untuk mengkritik bahkan hanya berkeluh kesah saja ancamannya adalah penjara lewat pasal karet RUU KUHP dan yang sudah sering dilakukan lewat UU ITE. Ini belum lagi berbicara tentang perusakan lingkungan lewat RUU Minerba dan RUU lainnya yang memberikan kemudahan para investor untuk mengeksploitasi alam.

Mahasiswa dan seluruh elemen rakyat tertindas lainnya akan kehilangan masa depan, kecuali api perlawanan terus dikobarkan.

Pernyataan ini kami buat sekaligus untuk memajukan gerakan Aliansi Kaltim Bersatu dan menyerukan persatuan!

Kita membutuhkan persatuan seluruh elemen rakyat tertindas. Persatuan pelajar, mahasiswa, tani, buruh, perempuan, kaum miskin kota, masyarakat adat dan seluruh sektor rakyat tertindas lainnya menjadi keharusan untuk menggagalkan rencana busuk penguasa.

Bukan memisahkan diri dengan alasan-alasan yang mengkerdilkan kekuatan massa.

Demikian Pernyataan Sikap terbuka Aliansi Kaltim Bersatu disampaikan.

Sementara itu, pda aksi besok (30/9) terdapat delapan tuntutan yang akan dibawa oleh Aliansi Kaltim Bersatu, setelah pada aksi sebelumnya hanya terdapat tujuh tuntutan, diantaranya :

1 Mendesak Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perpu terkait UU KPK

2. Tolak segala UU yang melemahkan demokrasi

3. Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil

4. Bebaskan aktivitis Pro demokrasi

5. Hentikan militerisme di tanah Papua

6. Tuntaskan pelanggaran HAM, adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan (Prabowo, Wiranto, Hendropriono dan kroni-kroninya)

7. Hentikan Represifitas TNI, POLRI dan Ormas Reaksioner Terhadap Gerakan Rakyat.

8. Tangkap, adili, denda, penjarakan, dan cabut ijin korporasi pembakar lahan.

• Anak STM Jadi Bintang Pada Demonstrasi di Depan DPRD Kaltim, Aksinya Selalu Menjadi Perhatian

• BREAKING NEWS - Siswa Ikut Demo Bersama Mahasiswa di Depan DPRD Kaltim, Sejak Awal Sudah Memanas

• Aksi Tolak Revisi UU KPK di DPRD Kaltim Berakhir Ricuh, Dosen Unmul: Over Acting

• Update, Data PMI 7 Mahasiswa Alami Luka-luka usai Kericuhan Tolak RUU KPK di Depan DPRD Kaltim

Selain delapan tuntutan tersebut, pihaknya juga menargetkan untuk dapat menduduki DPRD Kaltim, lalu membacakan tuntutan tersebut di dalam lingkungan DPRD Kaltim.

"Target kita menduduki DPRD Kaltim, selain ada delapan tuntutan yang akan kita bacakan di dalam DPRD, karena kita tidak percaya dengan anggota DPR, mereka yang membuat aturan kontroversi," ucap Humas Aliansi Kaltim Bersatu, Yohanes Richardo, Minggu (29/9/2019).

"Kita tolak kompromi atau mediasi, mereka yang keluarkan kebijakan itu. Mereka pelaku yang melemahkan KPK. Dua kali gagal, aksi ketiga ini berangkat dari evaluasi sebelumnya. Kita sudah lakukan persiapan," pungkas Richardo.

(*)