Minta Pemilik Lahan Bangun Embung, Pemkab PPU Meminta Kelurahan & Desa Petakan Lokasi Rawan Karhutla

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Minta Pemilik Lahan Bangun Embung, Pemkab PPU Meminta Kelurahan & Desa Petakan Lokasi Rawan Karhutla

Kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lokasi calon ibu kota baru, Penajam Paser Utara sudah tak nampak kepulan ataupun kabut asap. 

Hal ini seperti diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar pada Senin (30/9/2019) usai menerima laporan dari Kasubid Kedaruratan dan Kasubid Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

• Wakil Bupati Penajam Hamdam Sebut ASN di Calon Ibu Kota Baru Sudah Mumpuni

• Prakiraan Cuaca BMKG Balikpapan, Hari Ini Penajam dan Balikpapan Hujan Lebat Disertai Angin Kencang

• WTP Lawe-Lawe Penajam Diguyur Uang Rp 3,5 Miliar, Digunakan Buat Penambahan Daya Listrik

• Blangko KTP Elektronik Sisa 200, Disdukcapil Penajam Paser Utara Prioritaskan Warga Rekam Baru

"Secara kasat mata, sudah tidak terdapat kebakaran lahan," kata Sekda Tohar.

Hujan yang mengguyur Benuo Taka sejak dini hari hingga menjelang siang, diharapkan merata di semua wilayah, sehingga mampu mereduksi potensi hotspot atau titik api.

Sejak awal tahun, tercatat 59 kasus kebakaran lahan, dengan luasan mencapai ratusan hektare.

Kejadian didominasi di Kecamatan Penajam, seperti tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pria yang menjabat ex officio BPBD PPU ini, memerintahkan kepada BPBD PPU, pejabat wilayah baik Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk melakukan monitoring keadaan dan situasi masing-masing wilayahnya.

"Kepada masyarakat, untuk sekian kalinya kami mengingatkan. Walau sudah datang musim penghujan, mari kita arif memperlakukan lingkungan kita.

Dengan tidak membakar lahan tanpa pengendalian," tuturnya.

Tohar meminta semua pihak berempati dan bersimpati kepada petugas penanggulangan dan lingkungan sehat.

Sesuai identifikasi, banyak kasus karhutla terjadi karena faktor sengaja membakar lahan namun tanpa pengendalian.

Banyaknya kasus karhutla yang terjadi, tidak lantas membuat pemkab PPU langsung menambah jumlah personel.

Tohar mengatakan, penambahan jumlah bersifat tentatif. Bisa iya bisa tidak.

"Berdasarkan evaluasi kawan-kawan yang terlibat langsung. Tidak semata-mata semua ditangani BPBD.

Kita masih bisa bersinergi, dalam arti mendapat daya dukung dari banyak pihak," katanya.

Alat dan peralatan yang digunakan, sebut Tohar meski dengan segala keterbatasan, masih mampu memberi daya dukung tindakan operasional.

Evaluasi terhadap logistik dan peralatan juga perlu dilakukan, untuk mengetahui alat tersebut butuh penambahan dan peremajaan.

Khusus Kelurahan Petung dan Desa Giripurwa dengan karhutla lahan gambut terparah sejauh ini, Tohar meminta Lurah dan Kepala Desa agar memetakan dan ditandai warna merah tanda rawan kebakaran.

"Harapan saya ke depan, agar bisa ditata. Artinya, sekian titik kebakaran kita jauh dari sumber air, kita ingin membangun pemahaman dan kesepakatan dengan pemilik lahan untuk membuat embung.

Agar bisa menanggulangi kebakaran di daerah rawan, khususnya lahan gambut," pungkasnya.

• Tahun Depan, Pemkab PPU Target Dapat 10.000 Kuota Jaringan Gas

• Desa Telemow Calon Lokasi Ibu Kota Baru, Desa Terpencil di PPU dan Berada di Lahan Negara

• Situasi Genting, Mahfud MD Ungkap Saat Terbaik Bagi Jokowi Terbitkan Perppu, Waktunya Makin Sempit

• Murid TK hingga SMP di Lokasi Calon Ibu Kota Baru Terima Seragam Sekolah Gratis dari Pemkab PPU