Dikuasai Tiga Partai Besar, Fraksi Gabungan DPRD Balikpapan Terancam Tak Dapat Posisi Ketua Komisi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Fraksi Gabungan DPRD Balikpapan terdiri dari Nasdem, PPP, Hanura dan Perindo terancam tak dapat kursi pimpinan dalam Alat Kelengkapan Dewan atau AKD.

Lantaran beredar kabar seluruh posisi pimpinan komisi dan Badan kedewanan dikuasai 3 partai besar pemenang Pileg 2019, Golkar, PDI Perjuangan dan Gerindra.

"Sementara kita masih kekeh, ngotot minta satu komisi.

• Pimpinan Definitif DPRD Balikpapan Belum Ada, Begini Mekanisme Penyusunan Alat Kelengkapan Dewan

• Untuk Evaluasi Beberapa Proyek, Komisi III Tunggu Penyelesaian Perubahan Alat Kelengkapan Dewan

• Bahas Alat Kelengkapan Dewan, Anggota DPRD Berdebat Rapat Paripurna Kelima atau Keenam

Itu sikap kami.

Itu kami lagi nunggu respon ketua, kapan jadwal untuk ketemu.

Kita tetap pada posisi minta satu komisi," kata Ketua Fraksi Gabungan DPRD Balikpapan, Kamarudin Selasa (1/10/2019).

Menanggapi gambaran formasi AKD yang beredar belakangan ini, pihaknya tak mau ambil pusing.

Menurutnya, hal tersebut hanya sebatas gelindingan isu belum berupa ketetapan.

Melihat komposisi pimpinan AKD yang digaungkan belakangan ini, Kamarudin melihat tak ada azas proporsionalitas dan keseimbangan.

"Beredar formasi AKD, dikuasai partai besar.

Kami melihat belum ada keberimbangan dan proporsional.

Kami anggap itu hanya isu bukan merupakan suatu ketetapan," ungkapnya.

Fraksi Gabungan memiliki 9 kursi di DPRD Balikpapan.

Mereka yakin bisa mendapat satu kursi pimpinan komisi.

Lantaran komunikasi politik dan lobi-lobi masih tetap berjalan, sampai ketua definitif dilantik.

"Kekeh 1 kursi pimpinan AKD.

Dasarnya kamj punya 9 kursi, kita minta akses keseimbangan di dewan.

Kalau ditanya, antara komisi 3 dan 4. Kalau di badan tergantung," ungkapnya. (*)