Nada Bicara Ganjar Pranowo Meninggi Bahas Pelajar Ikut Demo, Singgung Anggaran Pendidikan Triliunan

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mempertanyakan pihak sekolah yang terkesan membiarkan sejumlah aksi demo di Jateng yang diikuti pelajar.

Seharusnya, lanjut Ganjar Pranowo, ada upaya pencegahan dari pihak sekolah.

"Kalau tahun depan Rp 1,6 triliun anggaran ditambahi buat njenengan, untuk sekolah, tapi hasilnya gini gimana?" tegas Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dengan nada agak tinggi di depan sejumlah Wakil Kepala SMK di SMK N 7 Semarang, Selasa (1/10/2019).

• Depan Menteri, Rektor Unmul Sebut Bakal Kerahkan KKN Mahasiswa ke Lokasi Ibu Kota Negara di Kaltim

• Tindaklanjuti Aksi Mahasiswa, Polda Kaltim Kumpulkan Rektor Kampus di Kaltim dan Sejumlah Instansi

• Tiga Mahasiswa Diberi Penangguhan Penahanan, Polisi Tunggu Surat Orangtua dan Jaminan Rektor

• 13 Polisi Ditahan Setelah Dua Mahasiswa UHO Tewas Saat Demo di Kendari

Tidak sedikit aksi yang diikuti pelajar bercampur dengan mahasiswa itu berujung bentrok dan kericuhan.

Ia memberikan contoh kasus bentrok di Kota Magelang yang berakhir ricuh antarpelajar.

Menurutnya, hal tersebut ada pihak tak bertanggung jawab yang ingin menciptakan situasi kacau.

Ada yang mengajak pelajar tersebut untuk demo dan mengadu mereka dengan sekolah lain agar tawuran.

"Itu kan ada yang mengajak lalu sepulang demo, mereka tawuran. Itu sangat jahat," ujarnya.

Kemudian di Jakarta, lanjutnya, dimana ada orang yang mengenakan seragam pelajar dan ikut demo, padahal ia bukan pelajar.

"Ada yang tatoan, umurnya 22 tahun, mereka pinjam seragam dan dibayar Rp40.000 sampai Rp200.000. Ini bukti bahwa ada yang sengaja masuk ke sana dan menggerakkan," tegasnya.

Ganjar menyesalkan hal itu.

Dirinya menduga, ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin mengacaukan republik ini.

Apalagi sekarang ini, isu demo bergeser, dari yang awalnya menolak revisi UU KPK dan RKUHP, menjadi isu untuk melengserkan presiden.

Pihaknya meminta seluruh kepala sekolah dan guru di Jateng untuk mengawasi anak-anak didiknya.

Serta diberikan pemahaman persoalan itu.

"Jangan dimarahi, diajak bicara saja. Komite sekolah juga harus proaktif turun sampai ke orang tua siswa agar mereka tahu dan ikut memberikan pengawasan," imbuhnya.

Politisi PDIP itu juga meminta semua siswa di Jateng untuk tidak ikut dalam aksi demonstrasi di jalanan.

Mereka diminta fokus belajar dan berdemo dengan cara yang baik.

"Demo ala pelajar itu demo prestasi, misalnya juara lomba apa, itu demo. Kalau toh memang ingin mempelajari politik praktis, silahkan saja. Yok debat terbuka, kampanye pemilihan ketua OSIS, misalnya. Saya rasa itu lebih baik," katanya.

Ia pun meminta forum kepala sekolah itu merumuskan tindakan pencegahan atas permasalahan itu.

Ganjar Pranowo Titip Tuntutan Demo Mahasiswa ke Anggota Baru DPRD Jateng

Gelombang demo terus terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kota Semarang.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun menitipkan sejumlah tuntutan mahasiswa kepada anggota DPRD Jateng.

Menurutnya, tuntutan tersebut telah disampaikan dirinya ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Ia berharap anggota DPRD Jateng menyampaikan hal serupa agar menjadi perhatian bersama.

"Pada kesempatan ini saya menyampaikan tuntutan mahasiswa yang harus disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI," kata Ganjar saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jateng dengan agenda pengucapan sumpah atau janji pimpinan DPRD Jateng periode 2019-2024 di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (30/9/2019).

Lalu, Ganjar membacakan tujuh tuntutan mahasiswa tersebut.

Di antaranya, mencabut draf beberapa Rancangan Undang Undang, pemerintah diminta mengeluarkan Perppu Undang Undang KPK, menuntut presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Kemudian, menuntut kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis Papua, pejuang HAM, dan bertanggung jawab atas pemulihan nama setiap aktivis dan menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua.

Serta menuntut pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa pelayanan kesehatan melalui BPJS yang baik, dengan skema pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia.

"Saya sudah menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI, khususnya kepada pimpinan DPR RI secara langsung. Juga kepada pemerintah pusat. Semoga bapak ibu yang menjadi wakil rakyat di Jateng dan kepanjangan tangan partai yang ada di pusat, juga berkenan meneruskan tuntutan ini kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di pusat," ucapnya

Situasi politik yang terjadi di Indonesia, kata dia, membutuhkan kepedulian legislatif dan eksekutif sebagai bagian dari pemerintahan.

Di sisi lain, Ganjar berharap kepada seluruh anggota DPRD Jateng untuk mencermati situasi politik nasional saat ini.

Protes mahasiswa terjadi hingga mengakibatkan korban berjatuhan.

Menurutnya, kondisi itu tidak akan terjadi jika kran komunikasi antara para pejabat pemerintah dan masyatakat dibuka.

Bisa diambil pelajaran betapa pentingnya membangun komunikasi yang baik, tanpa sekat, dan mengabaikan batas-batas strata sosial, jabatan, dan proses birokrasi.

Anggota DPRD Jateng diharapkan membukakan komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat, baik dengan bertatap muka, maupun melalui kanal-kanal sosial media.

"Agak melelahkan sih, namun pada era digital sekarang ini dituntut seperti itu. Mari ciptakan Jateng sebagai provinsi yang pemerintahannya dekat dengan rakyat dan selalu bersama sama mencari solusi untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

• Ajukan Delapan Tuntutan, Aliansi Mahasiswa Kutai Timur Diterima Ketua DPRD dan Wabup

• Unjukrasa Lagi, Mahasiswa Menolak Anggota DPRD Kaltim untuk Berdialog

• Mahasiswa Puas, Walikota dan Ketua DRPD Balikpapan Minta Presiden Joko Widodo Terbitkan Perppu KPK

• Di Kota Ini, Brimob dan Mahasiswa Berinisiatif Bersama Pungut Sampah Hasil Unjuk Rasa

(*)