Kebijakan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur, Membuat Ribuan Warga Luar Pindah ke Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ibu Kota Negara Indonesia resmi pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara.

Pemindahan Ibu Kota Negara ini diumukan Presiden Joko Wododo, Agustus lalu.

Diketahui, Penajam Paser Utara yang jadi lokasi Ibu Kota Negara, bertetangga dengan Kota Balikpapan.

• Ribuan Warga Urus KTP Kota Balikpapan, Imbas Pemindahan Ibu Kota Negara RI ke Kalimantan Timur

• Kaltim Jadi Ibu Kota Negara, Korem 091/ASN Ajak Masyarakat Tangkal Radikalisme

• Indosat Bakal Tingkatkan Jaringan Internet Pada Lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Balikpapan sendiri, memersiapkan diri menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Adanya Ibu Kota Negara baru nanti, diperkirakan akan mengerek pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Kebijakan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, dampaknya sudah dirasakan Balikpapan.

Ribuan warga dari berbagai penjuru Indonesia, mulai masuk menuju Kota Balikpapan.

Banyak faktor alasan pindahnya masyarakat ke Ibu Kota Negara yang baru.

Mulai menjadi pekerja bangunan, bekerja di instansi hingga mengadu nasib lebih baik.

Di Kota Balikpapan sendiri menurut Walikota Balikpapan Rizal Effendi memperkirakan ribuan warga luar daerah mulai mengurus pemindahan KTP untuk menetap di kKta Balikpapan.

Menanggapi hal tersebut Walikota Balikpapan Rizal Effendi sudah mengingatkan kepada warga luar daerah untuk berpikir lebih lanjut ketika mau hijrah ke Kota Balikpapan.

Salah satunya harus memiliki skill dan kemampuan yang sudah dimiliki menjadi salah satu syarat agar bisa tinggal di kota ini.

Ia pun sudah berkordinasi dengan beberapa pemerintah daerah luar Kalimantan seperti Sulawesi, Jawa dan area Timur Indonesia.

Agar warga dari daerah-daerah itu berpikir matang sebelum memutuskan pindah ke Balikpapan. 

"Jangan sampai pindah ke Balikpapan nanti jadi masalah.