Ketua DPRD Kaltara Sebut APBD 2020 jadi PR Besar

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 telah dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri

Ketua DPRD Kaltara Sebut APBD 2020 jadi PR Besar
Tribun Kaltim/M Fachri Ramadhani
Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris 

TRIBUNKALTIM.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 telah dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Mendagri dalam surat hasil evaluasi APBD kaltara 2020, dalam surat itu ditegaskan tak ada pembahasan lagi, karena sudah dievaluasi DPRD periode sebelumnya," kata Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.

Untuk diketahui, Kalimantan Utara termasuk daerah yang pertama menyodorkan RAPBD Kaltara 2020 kepada kementerian.

Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2020, Bupati Mahulu Fokus Penguatan Ekonomi dan Layanan Publik

Serahkan RAPBD 2020, Pemkab Kubar Targetkan Pendapatan Rp 2,36 Triliun

RAPBD Kaltara 2020 Dievaluasi Kemendagri, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie: Kita Mau Cepat Lelang

Menengok RAPBD Perubahan Balikpapan 2019, Belanja Daerah Naik, Pendapatan pun Turun

Dikritik DPRD Sering Telat Sampaikan RAPBD, Begini Respon Bupati Berau

Irianto berharap usai pimpinan DPRD dilantik dan statusnya definitif, agar segera membentuk alat kelangkapan dewan (AKD).

"Harapannya kita dapat menyetujui bersama APBD yang dievaluasi, sehingga kita dapat bekerja pada awal tahun anggaran 2020 yang akan datang," ujarnya.

Terpisah Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris usai dilantik mengatakan pekerjaan rumah terbesar usai dirinya dilantik adalah soal APBD 2020. Kepada Tribunkaltim.co, ia mengatakan sudah di tahap penyempurnaan.

"PR besar, tanggungjawab untuk pembahasan bersama. Ini sudah tahap penyempurnaan. (Tinggal) sinkronisasi yang sudah dibahas di periode 2019 lalu, kami melanjutkan di penyempurnaannya," ungkapnya.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan perubahan nilai anggaran dalam rancangan APBD 2020, politisi asal PDIP ini menyatakan tak akan ada yang berubah.

"Perubahan nilai anggaran mungkin tidak, tapi mungkin penamabahan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ada. Sudah ada peruntukannya untuk apa, kalau tak salah mencukupi dana pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Sekadar mengingatkan, percepatan pengesahan APBD Kaltara 2020, tak lain untuk mewujudkan target pembangunan daerah pada 2020, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara 2016-2021. Pada APBD 2020, belanja daerah yang dianggarkan sekitar Rp 2,739 triliun.

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved