8 OPD di Penajam Paser Utara Belum Punya Kantor Sendiri, Bupati AGM Sebut Masih Bisa Sewa

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sebanyak 8 Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ).

Belum memiliki kantor kerja sendiri di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sebut saja Badan Keuangan.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Ada Satpol PP hingga Dinas Sosial.

Kali ini Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menuturkan.

Selama lebih kurang 1 tahun ia menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Hal pertama yang ia lakukan

Adalah melunasi utang daerah.

Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.

Dilantik sebagai kepala daerah akhir September 2018 lalu.

• Bupati AGM Beberkan Jembatan Tol Teluk Balikpapan Masuk Lelang, Bisakah Kapal Tanker Melintasinya

• Kunjungi Bantaeng, Bupati AGM Akan Adopsi Sejumlah Inovasi Layanan Publik yang Dilakukan Pemkab Ini

• Ingin Dongkrak Pendapatan Daerah, Bupati AGM Ingin Punya Syahbandar di Penajam Paser Utara Kaltim

"Yang mana utang daerah kita cukup banyak," kata Bupati Penajam Paser Utara yang kerap disapa AGM.

Selanjutnya, memasuki tahun kedua, AGM menyebutkan

Hal yang ia lakukan

Adalah pemenuhan kesehatan gratis.

Pendidikan gratis

Dan infrastruktur.

• Penajam Terkini, Bupati AGM Tegaskan Tidak Ada Bentrok, Pastikan Kondisi Sudah Kondusif

• Bupati AGM Tawarkan Diri jadi Sopir Pribadi Presiden Joko Widodo saat Meninjau Lokasi Ibu Kota Baru

• Sweeping Besar Besaran di Penajam Paser Utara Hingga 5 November, Kepolisian Tak Lakukan Penilangan?

Yang sudah dirasakan beberapa wilayah di Benua Taka, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  

Meskipun belum semua kita jangkau,

Kita lakukan pelan-pelan.

Kita akan penuhi itu.

"Intinya masyarakat dulu," tambahnya.

Kesempatan Penajam Paser Utara menjadi lokasi pemindahan ibu kota baru negara Indonesia

Akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh AGM.

Untuk mengusulkan anggaran penambahan gedung kantor OPD.

Apalagi Presiden Joko Widodo.

Rencananya akan ke Kabupaten setempat

Ini dalam rangka meninjau lokasi ibu kota baru awal November 2019 nanti.

"Mungkin saya akan bermohon juga ke bapak Presiden." ujarnya. 

Bahwa infrastruktur pemerintahannya pun belum clear 100 persen.

Diungkapkan AGM.

Kepala daerah sebelumnya

Sudah membuat peta wilayah pemerintahan.

Tinggal dana untuk pembangunannya.

"Lumayan juga (dananya)."

Karena satu gedung butuh Rp 20 sampai Rp30 miliar.

Kalau 8 gedung.

"Kita lebih mementingkan kepentingan masyarakat dulu," jelasnya.

"Untuk gedung, kita masih bisa nyewa-nyewa-lah," tutupnya.

(Tribunkaltim.co/Heriani)