Salah Input APBD Jakarta, Djarot Sebut Pihak yang Bodoh, Andai Dia Masih Gubernur Tak Akan Lolos

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merespons Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut bahwa kesalahan penginputan anggaran disebabkan kesalahan sistem Elektronik APBD warisannya.

Djarot tak sependapat dengan pandangan Anies itu. Ia mengatakan, jika terjadi kesalahan penginputan, yang keliru bukan sistemnya, melainkan SDM yang memasukkan data.

"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kira-kira SDM-nya yang input," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

• Kabar Buruk Keluarga Raffi Ahmad, Sebelum Isu Video Syur Mama Rieta Marahi Nagita Slavina Karena Ini

• Terungkap, Antonio Conte Siap Lepas 3 Pemain Inter Milan Demi Pemain Barcelona yang Diincar AC Milan

• Tahi Lalat Nagita Slavina di Atas Bibir Istri Raffi Ahmad Diterawang Punya Sifat & Hoki Seperti Ini

• Artis Cantik yang Kerap Dibilang Kembaran Nagita Slavina Istri Raffi Ahmad, Siapa yang Paling Mirip?

Oleh karena hal tersebut, Djarot mengatakan, yang seharusnya dievaluasi adalah yang menginput data anggaran.

Namun, sekalipun Pemprov DKI menilai ada kesalahan di sistem elektronik penganggaran, menurut Djarot, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus segera memperbaikinya.

Paling penting adalah penyusunan anggaran terbuka dan terjamin transparansinya.

"Artinya kalau itu semakin tertutup, maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," ujar Djarot.

Djarot menambahkan, untuk menyikapi persoalan ini pun sebaiknya publik tidak gaduh.

Justru yang paling utama adalah bagaimana penyusunan anggaran ini dapat diperbaiki dengan benar.

"Warga masyarakat enggak usah gaduh, enggak usah nyinyir, enggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa kesalahan sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo ( Jokowi ) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

Penjelasan Dinas Pendidikan

Djarot menyangsikan apabila disebutkan ada kesalahan pengetikan dalam memasukan mata anggaran ke dalam APBD. Menurut dia, mata anggaran yang menjadi polemik, yakni Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aica Aibon, tidak mungkin tidak disengaja.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya itu ada faktor kesengajaan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Djarot mengatakan, seandainya ia masih duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta, sejak awal anggaran disusun, ia akan memastikan bahwa anggaran seperti lem Aibon itu tidak akan lolos.

Salah satu caranya adalah, Djarot mengundang stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

Dengan demikian, pihaknya dapat meniminalisasi masuknya mata anggaran yang berpotensi tak tepat sasaran.

"Kalau di anggaran aneh-aneh, bukannya hanya disisir. Disisir itu kan gede-gede ya. Yang penting itu, zaman saya dulu itu namanya serit, kecil-kecil," lanjut dia.

Diberitakan, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam anggaran alat tulis kantor pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Hal itu jadi soroton publik setelah anggaran itu viral di media sosial setelah dibongkar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Selasa (29/10/2019) tengah malam.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyebut, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena ada kesalahan pengetikan.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah mengklarifikasi polemik ini. Anies mengatakan kesalahan anggaran bernilai fantastis, termasuk lem Aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya, Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang dapat diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

• Situs apbd.jakarta.go.id Disorot Anies Baswedan Tak Bakal Pakai Warisan e-Budgeting Ahok Lagi

• Respon Gubernur Anies Baswedan APBD DKI Jakarta untuk ATK dan Ballpoint Capai Rp 1,6 T, Abrakadabra

• Bukan Cuma Lem Aibon, Ini Sejumlah Rancangan Anggaran DKI Jakarta yang Disorot, Ada Pulpen Rp 124 M

• PSI Minta Gubernur Anies Baswedan Jelaskan APBD 2020 DKI Jakarta yang Tak Wajar Seperti Lem Aibon

(*)