Tangan Sampai Ikut Bicara, Ternyata Begini Ekspresi William Aditya Saat Ucap Anies Gubernur Amatiran

TRIBUNKALTIM.CO - Tak biasa, ternyata begini ekspresi William Aditya saat sebut Anies Gubernur Amatiran, tangan sampai ikut bicara.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) William Aditya Sarana lantang menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang amatiran.

Pria berusia 23 tahun itu juga mengatakan Anies Baswedan alergi terhadap transparansi.

• Masih Baru Dilantik, Prabowo & 2 Menteri Ini Sudah Dapat Peringatan Moeldoko, Tak Segan Meski Senior

• Bela Anies Baswedan Soal Anggaran, Ketua TGUPP Ini Diserang Ima Mahdiah dan William Aditya Sarana

• Bila Tak Kunjung Upload APBD, Ini Ancaman William Aditya ke Anies Baswedan, Sebut Gubernur Amatiran

 • Anies Baswedan Dikomentari Yunarto Wijaya, Sebut Nama Ki Joko Bodo, PSI Beber Anggaran Lem Aibon

"Ada dua point yang ingin saya sampaikan, yang pertama Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah Gubernur yang amatiran," ucap William Aditya Sarana dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Mata Najwa, pada Kamis (7/11/2019).

"Yang kedua Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah yang alergi terhadap transparansi," imbuhnya.

Hal tersebut disampaikan William Aditya Sarana saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa, pada Rabu (6/11/2019).

Nama William Aditya Sarana saat ini memang tengah ramai diperbincangkan.

Anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu memgkritisi sejumlah anggaran tak masuk akal di KUA-PPAS 2020.

William Aditya Sarana kemudian membeberkan alasannya menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur amatiran.

Ia menyebut Anies Baswedan tak paham soal proses penggaran APBD yang benar.

"Kenapa saya bilang amatiran? Karena Pak Anies Baswedan ini tidak paham soal proses penggaran dengan baik," kata William Aditya Sarana.

"Karena kenapa? di DPRD itu di bulan Juli kami diberikan KUA-PPAS itu Rp95 triliun,"

"Lalu pada pembahasan di banggar menjadi Rp89 triliun ada pengurangan Rp 6 triuliun,"

"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD," imbuhnya.

William Aditya Sarana menjelaskan DPRD seharusnya menerima rancangan anggaran yang sudah diedit oleh eksekutif, yakni gubernur.

"Jadi DPRD seharusnya menerima yang sudah bersih di eksekutif tiba-tiba ke DPRD kita bersih-bersih lagi," kata William Aditya Sarana.

"Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," imbuhnya.

Tak cuma itu, William Aditya Sarana juga mengungkapkan alasan mengatakan Anies Baswedan alergi terhadap transparansi.

"Yang kedua kenapa saya bilang alergi transparansi? karena harusnya dokumen RAPBD 2020 ini sudah di unggah ke website," ujar William Aditya Sarana.

"Dan terkahir saya mengatakan PNS dan ASN sudah memiliki niat untuk transparan tapi Pak Anies Baswedan ini saja yang enggak mau," imbuhnya.

William Aditya Sarana lantas memberikan ultimatum kepada Anies Baswedan, untuk segara mengunggah dokumen RAPBD 2020 ke website resmi.

"Saya mengultimatum, paling telat 11 November Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen RAPBD ke website," kata William Aditya Sarana.

"Kalau tidak mengunggah juga kami dari fraksi PSI akan mencari cara lebih keras lagi," imbuhnya diiringi tepuk tangan penonton.

Berikut videonya :

Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD & Terancam Dipecat

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William Aditya Sarana telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William Aditya Sarana sebagai anggota dewan dinilai justru menimbulkan kegaduhan.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com

Menurut dia, William telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) ke media sosial salah satunya Twitter.

Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.

"Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," kata dia.

Dilaporkan ke BK DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana justru mendapatkan perlakuan tak terduga dari masyarakat.

William Aditya Sarana menerima belasan bahkan puluhan karangan bunga.

Ia menilai karangan bunga tersebut bentuk dukungan masyakran kepadanya.

Di media sosial Twitter, William Aditya Sarana membagikan video yang memperlihatkan para petugas tengah menyusun karangan bunga di halaman DPRD DKI Jakarta.

William Aditya Sarana kemudian mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikannya dukungan.

"Papan bunga sebagai bentuk dukungan publik terus berdatangan. Terimakasih sebesar-besarnya," tulis William Aditya Sarana, dikutip TribunJakarta.com dari Twitter, pada Rabu (11/6/2019).

William Aditya Sarana Siap Hadapi Laporan

William Aditya Sarana, siap menghadapi laporan atas dirinya.

William dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI karena dianggap melanggar kode etik DPRD dengan mengunggah anggaran janggal ke media sosial.

William mengaku siap menghadapi dan menjalani proses atas laporan tersebut.

Bahkan, politisi muda ini bersedia mempertaruhkan jabatannya.

"Saya siap menjalani prosesnya. Demi transparansi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya," ucap William saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Politisi 23 tahun ini memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD.

"Iya (pasti saya hadir)," kata dia.

Terancam Dipecat

Wiliam Aditya Sarana terancam dipecat dari jabatannya sebagai anggota dewan setelah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi.

Ia menyebut, bila William terbukti bersalah maka sejumlah sanksi telah menunggunya.

"Sanksi bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan bisa juga pemberhentian kalau jenis pelanggarannya luar biasa," ucapnya, Selasa (5/11/2019).

Dijelaskan Achmad, nantinya sanksi yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan akan dipertimbangkan secara matang.

Ia pun berharap, William bisa lolos dari jeratan sanksi yang akan menjeratnya atas perkara yang dihadapi.

"Saya berharap tidak ada teguran. Tapi kalau demi menjaga nama baik kita ya mestinya harus hati-hati. Dalam demokrasi pun tetap saja ada batasannya," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan William lantaran dianggap memojokan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ia menyebut, eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja.

Sehingga bila ada kesalahan yang dilakukan oleh eksekutif, sebaiknya legislatif menegurkan dengan cara lebih tertutup.

"Kalau ada kekeliruan, Gubernur katakan-lah keliru, kan kita bisa telepon, datang, bisa ingatkan," kata Achmad Nawawi. 

• Gubernur Anies Baswedan Dikritisi PSI, Taufiqurrahman Singgung William Aditya Sarana Belum jadi DPRD

• DPRD DKI Jakarta: Orang Bodoh Tahu Anggaran Konsultan RW Anies Baswedan Keterlaluan, Ini Rinciannya

• Kabar Buruk Kader PSI William Aditya Sarana, Terancam Dipecat Karena Beri Citra Buruk Anies Baswedan

• Anies Baswedan Dikomentari Yunarto Wijaya, Sebut Nama Ki Joko Bodo, PSI Beber Anggaran Lem Aibon

( TribunJakarta.com/Kompas.com)