Usai Lem Aibon, PSI Berupaya Jegal Proyek Triliunan Ini Masuk APBD, Ogah Berjudi dengan Uang Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO - Usai lem Aibon, PSI minta pemerintahan Anies Baswedan batalkan proyek triliunan ini, jangan berjudi dengan uang rakyat.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menjadi fraksi yang getol mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Mereka juga mengungkapkan anggaran-anggaran janggal yang diusulkan Pemprov DKI dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

• Masih Baru Dilantik, Prabowo & 2 Menteri Ini Sudah Dapat Peringatan Moeldoko, Tak Segan Meski Senior

• Kabar Buruk untuk Bobotoh, Persib Bandung Bakal Tanpa Pemain Penting saat Big Match Lawan Arema FC

• Gegara Prabowo Subianto dan Maruf Amin, Presiden Jokowi Dapat Cap Negatif dari Dunia Internasional

• Meski Tak Ada PPPK Cuma CPNS, Honorer Dapat Kabar Baik Gaji Naik Setara UMK Rp3,1juta, Ini Daerahnya

Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana, misalnya.

Ia mengungkap kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.

William juga mengungkap anggaran tak wajar lainnya, seperti pembelian bolpoin dan komputer.

Aksi William itu membuat rancangan KUA-PPAS menjadi sorotan publik.

Setelah mengungkapkan sejumlah anggaran yang janggal, kini Fraksi PSI kembali mengkritik kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Kebijakan yang mereka kritik yakni penyelenggaraan balapan Formula E 2020 yang memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

Minta Formula E dibatalkan

Fraksi PSI meminta balapan Formula E di Jakarta pada 2020 dibatalkan.

Alasannya, balapan mobil listrik itu tidak termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemprov DKI.

"Ini tidak ada di RPJMD, tidak ada di RKPD, ujug-ujug bisa jadi program prioritas gubernur," kata anggota Fraksi PSI Anthony Winza Probowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Selain itu, Fraksi PSI juga menolak Formula E karena belum mendapatkan kajian investasi.

Mereka belum mengetahui kajian untung rugi kegiatan tersebut.

"Tolong, karena ini uang rakyat, Formula E dibatalkan sampai kajiannya lengkap dan kami menerima (kajiannya)," ujar anggota Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Tak mau berjudi dengan uang rakyat

Anggara mempertanyakan kajian investasi Formula E 2020.

Fraksi PSI tidak ingin anggaran balapan itu dibebankan dalam APBD yang merupakan uang rakyat.

"Jangan sampai berjudi dengan uang rakyat kalau misalnya kajiannya tidak jelas," ucapnya.

Jika Pemprov DKI tetap ingin menyelenggarakan Formula E, kata Anggara, sebaiknya anggaran kegiatan itu menggunakan dana dari pihak swasta.

Anthony menyatakan, Pemprov DKI mengusulkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk Formula E dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Rinciannya, sekitar Rp 400 miliar diusulkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan sekitar Rp 700 miliar diajukan badan usaha milik Pemprov, PT Jakarta Propertindo ( Jakpro), dalam bentuk penyertaan modal daerah (PMD).

Belum lagi anggaran pre-event yang diusulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

Anthony mengatakan Pemprov DKI harus bisa membedakan program prioritas dan non-prioritas.

Menurutnya, Formula E seharusnya tidak menjadi program prioritas.

"Kalau mau memang jadi panggung semata, lebih baik pakai dana operasional beliau (Gubernur DKI Anies Baswedan) saja, jangan pakai uang kami semua," ujar dia.

Berupaya jegal anggaran Formula E

Fraksi PSI akan berupaya menjegal masuknya anggaran untuk pelaksanaan Formula E dalam APBD 2020.

Fraksi PSI akan melobi anggota DPRD DKI dari fraksi lain untuk sama-sama menolak anggaran tersebut dalam rapat pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

Menurut Anggara, ada sejumlah anggota DPRD lainnya yang juga menolak anggaran itu.

Sebab, mereka sama-sama tidak mendapatkan analisis investasi pelaksanaan Formula E di Jakarta.

"Kami akan mencoba untuk membatalkannya nanti pada saat proses Banggar. Kebetulan dari 106 (anggota DPRD), lebih dari 60 persen anggota baru, kami sedang mencoba komunikasi dengan anggota Dewan lain," kata Anggara.

Anggaran Formula E dialihkan

Anthony berujar, sebaiknya anggaran yang diusulkan Pemprov DKI untuk Formula E dialihkan untuk program lain yang lebih prioritas dan dibutuhkan masyarakat.

"Dengan uang Rp 1 triliun itu bisa bangun banyak pipa air bersih, bisa bangun sekolah-sekolah yang saat ini rusak, bahkan masih banyak sekolah yang saya tahu tidak punya komputer yang memadai untuk ujian nasional," kata Anthony.

Jika Pemprov DKI ingin menggelar Formula E untuk kampanye kendaraan listrik, Anthony menuturkan, ada cara lain yang lebih bijak yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti membangun charging station untuk kendaraan listrik atau membeli bus listrik.

Tanggapan Jakpro Corporate Secretary

Jakpro Hani Sumarno menyatakan, Jakpro sudah memiliki kajian untuk menyelenggaran Formula E pada 2020. Jakpro pun optimistis PMD yang diusulkan akan disetujui DPRD DKI Jakarta dan masuk ke dalam APBD 2020.

Jakpro mengajukan PMD sebesar Rp 767 miliar untuk menyelenggarakan balapan Formula E 2020.

PMD Rp 767 miliar diajukan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta.

PMD yang diajukan rencananya akan digunakan untuk pelaksanaan sebesar Rp 344 miliar dan bank garansi sebanyak Rp 423 miliar.

Dana Rp 344 miliar digunakan untuk konstruksi trek balapan, berbagai persiapan, studi kelayakan (feasibilty study), asuransi, hingga pemasaran.

Namun, nilai PMD yang diajukan jauh lebih besar dibandingkan rencana pendapatan yang ditargetkan Jakpro.

Jakpro hanya menargetkan pendapatan sebesar Rp 50 miliar dari penyelenggaraan Formula E 2020.

Pendapatan itu direncanakan berasal dari penjualan tiket, sponsor, local hospitality, dan pendapatan lainnya.

Hani mengatakan, pendapatan Rp 50 miliar murni untuk Jakpro.

Namun, di luar itu, penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut disebut akan menggerakkan perekonomian di Jakarta hingga Rp 1,2 triliun.

"(Rp 50 miliar) itu kan yang direct. Jadi itu belum dihitung dengan skala makro. Kalau kami hitung berapa hotel di sini, berapa mereka akan mendapat keuntungan," ujar Hani, kemarin.

Hani menuturkan, Formula E diselenggarakan bukan hanya untuk menguntungkan Jakpro.

Balapan itu akan memberikan keuntungan kepada industri pariwisata di Jakarta.

Dengan demikian, Formula E akan meningkatkan perekonomian Jakarta.

Gubernur Anies juga pernah menyatakan, Pemprov DKI sudah memiliki kajian ekonomi terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Berdasarkan kajian ekonomi tersebut, balapan Formula E akan menggerakkan ekonomi di Jakarta hingga Rp 1,2 triliun.

Namun, dia belum memaparkan rincian kajian ekonomi yang dimaksud. "Rp 1,2 triliun nilai yang didapat," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/7/2019).

• Gubernur Anies Baswedan Dikritisi PSI, Taufiqurrahman Singgung William Aditya Sarana Belum jadi DPRD

• DPRD DKI Jakarta: Orang Bodoh Tahu Anggaran Konsultan RW Anies Baswedan Keterlaluan, Ini Rinciannya

• Kabar Buruk Kader PSI William Aditya Sarana, Terancam Dipecat Karena Beri Citra Buruk Anies Baswedan

• Anies Baswedan Dikomentari Yunarto Wijaya, Sebut Nama Ki Joko Bodo, PSI Beber Anggaran Lem Aibon

(*)