Kisah Desa Muhuran, Hanya Berjarak 2 Jam dari Tenggarong, Hidup Mandiri Tanpa Listrik 24 Jam

"Dijual Rp 5.600 per Kg gabah, mereka ada alat untuk jadikan beras. Tapi, tahun depan ( 2020 ) kita siap jual beras," imbuh Ahmad Nur.

Sejauh ini masyarakat baru dapat memanfaatkan lahan pertanian berupa sawah mencapai 158 Ha, dan masih ada sekitar 200 Ha sisa lahan yang dapat dimanfaatkan warga.

"Lahan yang ada semua punya warga, minimal warga punya lahan tani sekitar setengah Ha lebih," Kata Ahmad Nur yang telah empat tahun menjabat sebagai kepala Desa.

Belum Teraliri Listrik 24 Jam

Kendati warga Desa Muhuran terlihat harmonis, namun warga tetap mendambakan aliran listrik yang dapat digunakan nonstop.

Saat ini, 678 jiwa warga Desa Muhuran hanya dapat menggunakan listrik selama kurang lebih lima jam, dari pukul 18.00 - 23.00 Wita setiap harinya yang bersumber dari mesin disel yang dikelola Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa ).

Per rumah dikenakan tarif Rp 5.000 per malamnya untuk kebutuhan membeli bahan bakar minyak ( BBM ) jenis solar.

Setiap malam dibutuhkan sekitar 56 liter solar.

Mendapatkan solar juga bukan perkara mudah, warga harus menempuh jarak sekitar 16 Km ke Kota Bangun.

Sesampainya di sana pun belum tentu mendapatkan solar.

"Solar sulit didapatkan, per liternya Rp 8.000 kalau di sini," ucap Kepala Desa Muhuran, Ahmad Nur, Minggu (10/11/2019).

Lanjut dirinya menjelaskan, sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Desa, dirinya telah mengajukan permohonan pemasangan instalasi listrik sejak 2008 lalu, namun hingga saat ini belum terealisasi.

"Sampai sekarang belum bisa nikmati listrik 24 jam," imbuh Ahmad Nur.

Selain menginginkan aliran listrik 24 jam, warga juga menginginkan dermaga permanen sebagai sarana penghubung menuju Desa yang dipisahkan oleh Sungai Belayan. 

Saat ini terdapat dermaga yang terbuat dari kayu dengan lima kapal feri kayu sebagai sarana penyebrangan.

Ahmad Nur juga berharap Desa yang dipimpinnya memiliki aula yang berfungsi untuk kegiatan, maupun pertemuan warga.

"PLN belum ada, dermaga permanen, dan aula, itu yang masih ingin kita adakan," jelas Ahmad Nur.

Pilot Project Kampung Iklim Plus

Yayasan Bioma dan Yayasan Bumi telah melakukan pendampingan di Desa Muhuran sekitar satu tahun terakhir.

Pendampingan dilakukan karena Desa Muhuran dinilai memiliki potensi disektor pertanian, perikanan dan kehutanan, yang dapat bersama-sama dikembangkan.

"Salah satunya bentuk wisata lingkungan. Tapi mereka harus bisa kenal jati dirinya.

Kebetulan di sini mereka punya tradisi sedekah bumi, syukuran panen hasil bumi dan kesenian," ucap Ketua Yayasan Bioma, Ahmad Wijaya, Minggu (10/11/2019).

Lanjut dirinya menjelaskan, potensi lain yang dapat dikembangkan yakni wisata agro, termasuk wisata kuliner, serta potensi pemanfaatan limbah hutan dan pertanian.

"Makanya kita juga kalaborasi dengan Fahutan Unmul untuk pemanfaatan limbah dan energi terbarukan. Bisa juga dijadikan laboratorium sosial," tutur Ahmad Wijaya.

"Pendampingan yang kita lakukan sifatnya volunteer saja, ketika ada waktu luang, kita datang untuk diskusi dengan warga, terlebih jaraknya dengan Samarinda tergolong mudah ditempuh," sambung Ahmad Wijaya.

Selama pendampingan dilakukan, telah terbuat peta rencana tata ruang wilayah.

Peta tersebut berisi mengenai kawasan pemanfaatan pertanian, konservasi hutan, pengembangan wilayah dan pengembangan ekowisata.

Untuk diketahui, Kalimantan Timur ( Kaltim ) menjadi provinsi pertama di Indonesia menjadi provinsi percontohan program penurunan emisi.

Pada program tersebut, dipilih 150 Desa untuk dijadikan kampung prioritas yang dinamakan kamping Iklim Plus sesuai dengan Permen LH RI Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim.

"Plusnya mereka bisa menjaga, dan komitmen," imbuh Ahmad Wijaya.

Program penurunan emisi sendiri baru dimulai tahun depan ( 2020 ).

Namun, dirinya melihat Desa Muhuran lebih maju beberapa langkah dari Desa lainnya.

"Bulan depan baru kita minta persetujuan warga, Desa ini bisa jadi pilot project," pungkas Ahmad Wijaya. (*)