Setelah Ahok, Giliran Mantan Wakil Ketua KPK Ini Digadang-gadang Jadi Petinggi BUMN

TRIBUNKALTIM.CO - Belum usai publik dihebohkan dengan kabar rencana ditariknya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Menteri Erick Thohir.

Giliran nama Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah digadang-gadang akan menjadi petinggi BUMN. 

Isu ini makin santer setelah Chandra Hamzah dipanggil oleh Erick Thohir, Senin (18/11/2019).

Dalam pertemuan itu, Chandra mengaku berbicara dengan Erick mengenai masalah hukum serta pembenahan BUMN.

Kendati demikian, ia menepis panggilan Menteri BUMN itu terkait mengisi jabatan di BUMN.

"Enggak usah kalau-kalau lah. Nanti kita lihat saja ya," ujar Chandra, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Lantas siapakah Chandra Hamzah?

Chandra Hamzah lahir di Jakarta pada 25 Februari 1967.

Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1995.

Tiga tahun setelah lulus, Chandra bergabung dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang bermarkas di Jakarta.

Chandra juga pernah bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai asisten pembela umum.

Di tahun 2000, ia dipercaya menjadi bagian dari Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Pimpinan KPK Nama Chandra semakin dikenal ketika ia menjadi salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode 2007-2011.

Pria berusia 52 tahun itu pun sukses menjadi Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 yang diketuai Antasari Azhar.

Saat Chandra menjabat, KPK banyak menghadapi "upaya pembunuhan", di antaranya adalah kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret nama Ketua KPK Antasari Azhar.

Terseretnya nama Antasari disebut sebagai salah satu upaya untuk membunuh KPK secara sistematis.

Tak hanya, Chandra juga sempat diperiksa oleh polisi terkait kasus pembunuhan tersebut.

Kasus pembunuhan yang menyeret nama pimpinan KPK itu diyakini karena lembaga tersebut bersikeras ingin membongkar kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi, seperti kasus korupsi BLBI.

Pengacara Tersangka Korupsi Nama Chandra pernah disorot ketika ia bersedia menjadi pengacara tersangka kasus dugaan korupsi pelaksaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan, M Bahalwan pada tahun 2014.

Menurutnya, ia yang tergabung dalam Assegaf Hamzah and Partners (AHP).

Chandra menyebutkan bahwa ia menyetujui menjadi pembela Bahalwan lantaran kliennya itu setuju untuk tidak menyerahkan uang dalam bentuk apa pun kepada oknum jasa Kejagung.

Hal itu sesuai dengan komitmen AHP untuk tidak membela tersangka yang memenuhi permintaan uang dari oknum jaksa agar dapat terbebas dari sebuah perkara.

Komisaris Utama PLN Di akhir tahun 2014, Chandra ditunjuk Menteri BUMN Rini M Soemarno untuk menduduki posisi Komisaris Utama PLN.

Ia dibantu oleh Hasan Bisri dan Budiman (mantan KASAD) sebagai anggotanya.

Menurut Rini, penunjukan orang-orang berlatar belakang hukum dilakukanuntuk mengedepankan sinergi antara direksi dengan komisaris.

Rini menganggap Chandra mampu mendukung dan membantu dalam menciptakan good corporate governance. 

• Soal Pengangkatan Ahok di BUMN, Fadli Zon Sebut Jokowi dan Ahok Punya Hubungan yang Dalam

• Ahok BTP Pimpin BUMN, Fahri Hamzah Mendukung Presiden Jokowi Mesti Siap dengan Risiko Politik

• Sosok Arie Gumilar Penolak Ahok Masuk Pertamina Ternyata Punya Jabatan dan Posisi Mentereng di BUMN

• Ahok Dikabarkan Jadi Dirut BUMN, Ini Sederet Tokoh yang Tolak Suami Puput Nastiti Jadi Petinggi BUMN

Enggan Berandai-andai Soal Jabatan di BUMN

Menteri BUMN, Erick Thohir mengundang mantan Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah ke Kantor Kementerian BUMN, Senin (18/11/2019).

Beredar kabar, dipanggilnya Chandra tersebut untuk mengisi jabatan di BUMN.

Namun, dirinya masih menepis isu itu.

Begitu pula, soal kesiapan Chandra bila pada akhirnya harus mengisi jabatan yang ditawarkan.

"Enggak usah kalau-kalau lah. Nanti kita lihat saja ya," ujar Chandra ditemui usai pertemuan di Kementerian BUMN, Jakarta.

Dalam pertemuan selama dua jam tersebut, pembahasan masalah hukum serta pembenahan BUMN jadi fokus utama pembicaraan karena latar belakang pengalamannya dulu.

"Di setiap masalah, pasti ada masalah-masalah hukum. Cuma kalau saya sampaikan terlampau teknis. Dan ini ada yang perlu diperbaiki, ada kendala hukum buat BUMN untuk bergerak lebih maju," katanya.

Soal jabatan yang ditawarkan, mantan Komisaris Utama PLN ini justru tidak mengetahuinya.

Chandra mengaku, pertemuan tersebut hanya sekadar membahas visi dan misi BUMN yang dinginkan oleh Erick.

"Saya malah enggak tahu (soal penawaran jabatan di BUMN). Kita hanya malah bicara soal BUMN saja," ujarnya.

"Kita enggak bahas tentang orang, enggak bahas tentang jabatan, kita bicara hal yang umum. Jadi kita enggak bicara secara khusus. Kita bicara mengenai bagaimana BUMN itu baik, bagaimana BUMN bersih, bagaimana BUMN itu kinerjanya bisa lebih baik lagi," lanjut Chandra.

Diketahui, Chandra Hamzah tiba di Kementerian BUMN pada pukul 08.30 WIB.

Saat itu Chandra berdalih pertemuan dengan Erick hanya sekadar untuk ngobrol santai.

"Hanya ngopi, ngopi saja," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Digadang-gadang Akan Jadi Petinggi BUMN, Siapakah Chandra Hamzah?", https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/18/203300365/digadang-gadang-akan-jadi-petinggi-bumn-siapakah-chandra-hamzah-?page=all#page2 dan judul "Chandra Hamzah Enggan Berandai-andai soal Jabatan di BUMN