Ini Akibat Fatal untuk Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta Karena Tak Selesaikan Tugas Tepat Waktu

Ini akibat fatal untuk Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta karena tak selesaikan tugas tepat waktu

Kolase Tribun Kaltim
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta bakal terima akibat fatal 

TRIBUNKALTIM. CO - Ini akibat fatal untuk Anies Baswedan dan DPRD  DKI Jakarta karena tak selesaikan tugas tepat waktu.

Diketahui, Pemprov dan DPRD DKI Jakarta belum kunjung mengesahkan rancangan APBD 2020 DKI Jakarta, padahal batas waktunya hingga 30 November ini.

Anggota Tito Karnavian di Kemendagri pun menolak memberikan perpanjangan waktu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta untuk menyelesaikan rancangan APBD 2020.

Kemendagri yang dipimpin eks Kapolri Tito Karnavian menolak perpanjangan pengesahan APBD 2020 DKI Jakarta, yang belum disahkan oleh Pemprov dan rekan-rekan William Aditya Sarana di DPRD DKI Jakarta.

Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta termasuk William Aditya Sarana terancam tak gajian pada tahun 2020 mendatang.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengaku telah menerima surat dari DPRD DKI Jakarta kepada Kemandagri terkait permintaan perpanjangan pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Syarifuddin menegaskan, perpanjangan waktu untuk pengesahan APBD DKI 2020 tidak diperbolehkan.

"Jadi yang saya ingin katakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan," ujar Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).

 GNPF Ulama Laporkan Sukmawati Putri Presiden Soekarno ke Polisi, Dinilai Lebih Buruk dari Ahok BTP

 Anies Baswedan, DPRD DKI Jakarta Terancam Tak Gajian, Kader Prabowo Subianto Minta Ini ke Kemendagri

 Gegara Bambang Widjojanto eks Tim Hukum Prabowo-Sandi di TGUPP, Anies Baswedan Digugat OC Kaligis

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved