Diangkat Jadi PNS Melalui Tes, Pegawai KPK Dikhawatirkan Mundur Massal, Ini Penjelasan ICW

TRIBUNKALTIM.CO - Diangkat jadi PNS melalui tes, pegawai KPK dikhawatirkan mundur massal, ini penjelasan ICW

Seperti diketahui, pemerintah mewacanakan pegawai KPK diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) atau aparatur sipil negara ( ASN ). 

Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW ) Adnan Topan Husodo menyoroti peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjadi aparatur sipil negara ( ASN ).

BACA JUGA

Nyaris Tak Ada yang Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode, Ini Respon PSI dan PDIP dan Gerindra

Mantan Pacarnya jadi Staf Khusus Presiden Sosok Gofar Hilman yang Digosipkan Dekat Dengan Wika Salim

Ada Kabar Buruk Megawati Bakal Kehilangan Kader Andalan Saingan Anies Baswedan Gegara Erick Thohir

Masa Jabatan Presiden Jokowi Berpotensi Tiga Periode, Respon Refly Harun dan Hendropriyono Beda

Adnan menilai akan banyak pegawai lembaga antirasuah keluar secara massal jika peralihan status tak menguntungkan.

"Jika mereka mendapat pilihan yang tidak menguntungkan, ya mungkin akan ada satu situasi bedol desa ya, yang mungkin akan massal," ujar Adnan kepada wartawan, Sabtu (23/11/2019).

Adnan khawatir ada unsur politis dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi 'abdi negara'.

Terlebih, katanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyebut akan dilakukan tes terhadap pegawai KPK untuk jadi ASN.

Ia mendorong agar peralihan status pegawai KPK menjadi ASN berlaku otomatis, tanpa harus melalui ujian kembali.

Menurutnya, pegawai KPK selama ini sudah memiliki kekhususan dan lebih teruji daripada ASN pada umumnya.

"Kami khawatir ini dijadikan sarana untuk men-screening orang KPK yang dianggap selama ini membangkang dan mungkin mereka tidak diloloskan sebagai pegawai KPK," kata Adnan.

Ia turut mengkritik pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Bima Haria Wibisana terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Pegawai KPK yang di atas 35 tahun disebut tak menjadi ASN, tetapi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K).

Sementara pegawai di bawah 35 tahun bisa menjadi ASN atau PNS melalui tes.

Menurut Adnan, pihak yang bisa menentukan kebijakan di internal KPK adalah pegawai yang menduduki jabatan direktur ke atas.

Mereka yang menjabat direktur ke atas rata-rata berusia di atas 35 tahun.

Adnan mengatakan jika mereka yang berusia di atas 35 tahun dijadikan P3K akan memunculkan kerentanan yang lebih besar.

Ia mengingat sejak awal tujuan pemerintah dalam revisi UU KPK adalah ingin mengontrol lembaga yang lahir di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Bisa jadi salah satu hal yang dilakukan dalam konteks itu ya menyediakan skema yang tidak menguntungkan bagi pegawai senior KPK sehingga mereka hengkang," katanya.

Adnan meminta pimpinan KPK yang baru perlu menegosiasikan skema peralihan status pegawai KPK menjadi otomatis tanpa tes dengan pemerintah.

"Memang di KPK sendiri, menurut pengakuan para pimpinan KPK hari ini, mereka sudah menyiapkan tim transisi juga," ujar Adnan.

Sebelumnya, peralihan status kepegawaian di KPK menjadi ASN masih dalam pembahasan antar-lembaga.

Peralihan status kepegawaian di KPK merupakan konsekuensi pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang KPK yang resmi berlaku mulai 17 Oktober.

Dalam UU KPK disebutkan bahwa pegawai KPK adalah 'aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.'

Tak hanya pegawai, penyelidik dan penyidik internal KPK juga harus beralih status menjadi ASN.

Proses transisi status pegawai lembaga antirasuah ini dilakukan dalam kurun waktu dua tahun.

KPK sendiri sudah membentuk tim transisi untuk menyesuaikan pelaksanaan UU KPK yang baru yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa.

Salah satu yang dibahas adalah soal alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Lembaga antikorupsi itu memiliki sekitar 1.200 pegawai.

BACA JUGA

Sebut KPK, Pengadilan, dan Ahok BTP Bermasalah, Marwan Batubara Kena Semprot Ali Mochtar Ngabalin

Eksklusif Bersama Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki: Pernah Ingatkan Jokowi soal Revisi UU KPK

Datangkan Ustadz Abdul Somad Tanpa Izin, Pegawai KPK Diperiksa Agus Rahardjo, Soal Track Record UAS

Antasari Azhar Nilai Agus Rahardjo Cs Tak Pantas ke Mahkamah Konstitusi Gegara Perppu KPK Tak Terbit

Tim transisi dikabarkan sudah bersurat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait operasional SDM KPK selama menunggu masa transisi dua tahun.

Selain itu, tim transisi juga sudah melakukan komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai pengelolaan manajemen SDM KPK.

Beberapa poin dalam koordinasi itu antara lain; masalah gaji, tunjangan, asuransi, dan pergeseran tingkat atau grading dan sejenisnya.

KPK mengusulkan mekanisme konversi langsung terkait status kepegawaian.

Baca: Imbas Penyiraman Air Keras, Novel Baswedan Mengaku Kini Naik Mobil Dinas KPK

Lembaga antirasuah itu meminta pegawai tetap KPK dikonversi menjadi PNS dan pegawai tidak tetap menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Tim transisi juga menyusun dan mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK beserta Naskah Akademik. (*)

Langganan berita pilihan tribunkaltim.co di WhatsApp klik di sini >> https://bit.ly/2OrEkMy

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pegawai KPK Dikhawatirkan Mundur Massal? Ini Penjelasan ICW, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/23/pegawai-kpk-dikhawatirkan-mundur-massal-ini-penjelasan-icw?page=all.