UMK Berau Tertinggi di Kalimantan Timur, Segini Rata-rata Gaji Karyawan di Kabupaten Berau

UMK Berau Tertinggi di Kalimantan Timur, Segini Rata-rata Gaji Karyawan di Kabupaten Berau,

lihat foto

Tribunkaltim.co, Geafry Necolsen

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menjelang pembahasan dan sesudah UMK ditetapkan, selalu diikuti dengan aksi unjuk rasa para buruh. Namun tahun 2020 nanti, UMK Berau di atas rata-rata upah masyarakat Kalimantan Timur. 

Baca Selanjutnya:

Agenda Lengkap Erau Adat Kutai 2025, Tradisi, Seni, hingga Prosesi Sakral

✕

Sebelumnya, penetapan UMK mengacu pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Namun kini, penetapan upah mengacu pada hasil survei Badan Pusat Statistik yang juga berdasarkan hasil survei menyangkut kebutuhan pokok.

"Jadi penetapan UMP atau UMK sekarang mengacu pada data BPS," tegasnya. Aturan ini menurutnya akan mengakomodir kebutuhan pekerja dan pengusaha.

Berdasarkan surat edaran menteri tenaga kerja nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang penyampaian data inflasi nasional dan Produk Domestik Bruto, pemerintah pusat menetapkan kenaikan UMK/UMP sebesar 8,51 persen.

Pihaknya belum dapat memprediksi UMK Berau Kalimantan Timur tahun 2020, karena Dewan Pengupahan, termasuk Disnakertrans, masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur atau kaltim.

Selama ini, Kabupaten Berau memang tidak memiliki data inflasi. Data inflasi mengacu pada inflasi tingkat provinsi.

Namun berdasarkan data dinas tenaga kerja, UMK Berau mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Karena UMP Kalimantan Timur yang menjadi acuan, Zulkifli memastikan UMK Berau tidak akan lebih rendah dari UMP.

Ini UMK Berau, kata Zulkifli, sejak tahun 2015 selalu di atas UMP.

"Jadi tinggal menunggu provinsi saja, kami berharap secepatnya. Sehingga kami pun bisa melakukan pembahasan UMK secepatnya," kata Zulkifli.

Pasalnya, setiap daerah juga diwajibkan mengikuti ketentuan tentang pengupahan ini.

Apalagi, pemerintah daerah juga diancam dengan sanksi. Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional, akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.