KPK Endus Praktik Korupsi Uang Ketok Palu dan Dana Pokir di DPRD Samarinda, Ini Pernyataan KPK

KPK Endus Praktik Korupsi Uang Ketok Palu dan Dana Pokir di DPRD Samarinda, Ini Pernyataan KPK,

KPK Endus Praktik Korupsi Uang Ketok Palu dan Dana Pokir di DPRD Samarinda, Ini Pernyataan KPK
Tribunkaltim.co, Ichwal Setiawan
Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah 7, Nana Mulyana meminta agar anggota dewan berpikir ulang untuk korupsi dari penyusunan APBD. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA --KPK Endus Praktik Korupsi Uang Ketok Palu dan Dana Pokir di DPRD Samarinda, Ini Pernyataan KPK.

Praktik korupsi anggaran dengan modus "uang ketok palu" dan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) telah diendus Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Hal ini disampaikan KPK saat menyambangi Kantor Sekretariat DPRD Samarinda, Selasa (3/12/2019) petang.

Penuntasan Kasus Korupsi Perusda AUJ Bontang Dilimpah dari Kejari ke Kejati Kaltim Begini Alasannnya

KPK Sambangi Bappeda Kutai Kartanegara, Menyampaikan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Polda Kaltim Periksa Saksi Dugaan Korupsi RPU, Ade: Status Tersangka Tunggu Hasil Pemeriksaan

KPK mengimbau agar para anggota DPRD Samarinda meninggalkan praktik korupsi di sektor pengganggaran APBD.

Sebab, pihaknya telah mengetahui modus operandi para legislator dalam penyusunan APBD.

"Jadi kami minta lah teman-teman (DPRD) berpikir ulang lah, kami sudah tahu modusnya," ujar Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah 7, Nana Mulyana kepada wartawan seusai sosialiasi pencegahan korupsi.

Ia menjelaskan KPK banyak menindak para pelaku korupsi di sejumlah daerah terkait pengaturan anggaran. Untuk itu, pola-pola korupsi dalam penyusunan APBD harus ditanggalkan. "Bukan di sini (Samarinda) tapi kasusnya banyak di daerah-daerah lain," ungkapnya.

Kunjungan ke Kantor Setwan ini sekaligus meminta para legislator mendukung rencana aksi pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Samarinda.

Pihaknya mengatakan telah meneken kesepahaman bersama (MoU) dengan Pemkot Samarinda terkait upaya pencegahan Tipikor. Kesepakatan itu tertuang di dalam 9 rencana aksi sejak 2017 lalu.

Namun, selama 3 tahun pendampingan indeks pelaksanaan rencana aksi masih berada di posisi 65 persen. "Kami juga melaporkan terkait upaya pencegahan tipikor, makanya kami minta support teman-teman di DPRD untuk mendukung rencana aksi pencegahan tipikor," pungkas Nana. (m09)

Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved