Akhirnya Lepas dari Tekanan Petahana saat Pilkada, IGI Senang Jokowi Tarik Semua Guru Jadi PNS Pusat

Untuk saat ini, status masih ada dualisme terkait status PNS guru. Guru TK, SD sederajat, SMP sederajat menjadi “milik” pemerintah kabupaten/kota

Penulis: Doan Pardede | Editor: Rita Noor Shobah
TRIBUNNEWS
STATUS GURU BERUBAH - Untuk saat ini, status masih ada dualisme terkait status PNS guru. Guru TK, SD sederajat, SMP sederajat menjadi “milik” pemerintah kabupaten/kota 

“Dan jangan menyangka bahwa anggaran yang digunakan untuk ujian nasional hanya berasal dari anggaran kemendikbud. Bisa dibayangkan, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh orangtua siswa untuk mempersiapkan anaknya menghadapi ujian nasional yang tidak banyak berguna itu,” kata Ramli Rahim.

Biaya lain yang dihitung Ramli Rahim adalah pengeluaran orangtua menjelang ujian nasional hingga pelaksanaan ujian nasional.

Biaya dimaksud, mulai dari bimbingan belajar, membeli buku paket belajar, kemudian biaya transportasi ke bimbingan belajar, serta paket data untuk belajar online.

“Dan sekali lagi, dana itu digunakan bukan untuk membangun kecerdasan dan daya nalar, tapi lebih pada upaya mendapatkan nilai yang baik meskipun dengan cara yang sangat opportunist. Jika dikatakan bahwa ujian nasional ini adalah untuk pemetaan pendidikan Indonesia, kita pun tidak menemukan adanya tindak lanjut dari pemerintah terhadap nilai ujian nasional ini,” jelas Ramli Rahim.

Celakanya, Ramli Rahim mengaku tidak menemukan adanya upaya pemerintah untuk mengintervensi daerah-daerah yang nilai ujian nasionalnya paling rendah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keterbelakangan pendidikan.

Ini semakin menampakkan bahwa ujian nasional ini tidak dibutuhkan sama sekali.

“Kami yakin, penghapusan UN tidak akan berdampak pada siswa, apalagi guru. Paling yang terdampak terhadap penghapusan ujian nasional ini adalah para pelaku bimbingan belajar, percetakan buku saku, dan para pemain proyek di balik ujian nasional. Ingat, anggaran sekali ujian nasional mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Ramli Rahim.

Selain itu, ujian nasional tidak punya dampak apapun karena itu memang harus diubah.

Salah satu yang diusulkan Ikatan Guru Indonesia adalah sistem portofolio, dimana catatan siswa tersimpan sejak mulai pertama kali masuk sekolah sampai kemudian tamat.

“Dari catatan itu dapat terlihat dengan jelas bakat minat dan kemampuan siswa serta pencapaian mereka mulai dari sejak pertama masuk sekolah hingga mereka menamatkan pendidikannya. Khusus untuk pemetaan kebutuhan pemerintah terhadap dunia pendidikan, hal ini bisa dilakukan tanpa harus melibatkan seluruh siswa,” jelas Ramli Rahim.

Menurutnya, cukup menggunakan sampel dan data statistik yang sangat baik Insya Allah hasilnya akan tetap baik dan terlihat dengan data statistik yang baik.

Ikatan Guru Indonesia terus mendorong pemerintah agar kegiatan-kegiatan yang tidak banyak bermanfaat terhadap siswa dihapuskan dan digunakan untuk pengangkatan guru.

Sekadar informasi bahwa 52% guru kita di Indonesia statusnya sudah tidak jelas pendapatannya tidak jelas dan karir mereka juga tidak jelas karena itu pemerintah Seharusnya lebih fokus untuk mencukupkan guru di seluruh Indonesia dibanding sibuk dengan ujian nasional atau hal-hal yang tidak diperlukan oleh anak didik kita.

• Sulit Dibedakan, Honorer Kini Dilarang Pakai Seragam PNS, Cukup Pakaian Putih & Hitam, Termasuk Guru

• Shin Tae-yong Batal Latih Timnas Indonesia, Luis Milla, Indra Sjafri dan Stefano Cugurra Berpeluang?

• Bikin Evan Dimas Cedera & Gunakan Kursi Roda Doan Van Hau : Sepak Bola tak Bisa Menghindari Tabrakan

• Hadir Lagi Promo Indomaret Periode 11-17 Desember 2019, Susu Anak Beli 2 Lebih Hemat, Ayo Belanja

(TRIBUN-TIMUR.COM)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved