Dua Bulan Gaji TK2D dan Insentif PNS Kutai Timur Masih Menunggu Transferan Pusat

Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kutai Timur demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

• BREAKING NEWS Situasi Penajam Terkini Menegangkan, Sekelompok Orang Bawa Sajam Kumpul di Pelabuhan

• Pilkada Balikpapan, Adu Kuat Kakak Bupati Penajam Paser Utara, Rahmad Masud dan Mantan Kapolda

Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Daerah Kutai Timur Irawansyah, Kamis (17/10/2019).

Pihaknya akan memberikan hadiah bagi para karyawan ataupun SKPD yang ada di jajaran pemerintah Kutim.

"Sebenarnya insentif ada tapi tinggal bagian mana yang lebih besar dari segi pelayanan," ucap Irawansyah.

Sumber dana insentif tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah (DID).

Dana tersebut diberikan dari pemerintah pusat. Untuk tahun ini Kutim mendapatkan DID sekitar Rp 34 miliar.

Namun di tahun depan menurut Irawansyah dana DID menurun.

Namun ia tidak menyebut berapa penurunan DID di tahun 2020 mendatang.

"Kalau angka kurang pasti tapi tahun depan turun," kata Irawansyah.

Sekda Kutim membuka kegiatan Workshop pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Kutai Timur di ruang Meranti kantor Bupati Kutai Timur, Kamis (17/10/2019).

Dalam kegiatan tersebut hadir beberapa kepala SKPD dan ASN yang ikut dalam workshop tersebut.

Selain itu Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Provinsi Kaltim Yadi Robyan Nur.

Workshop dimulai pukul 08.30. 

• Deklarasi Dukung Pelantikan Jokowi-Maruf Amin di Polres Kutai Timur, Ini Pesan Dandim 0909 Sangatta

• Usia Lebih 56 Tahun, KASN Minta SK Kepala Disperindag Kutai Timur Dibatalkan

• Gelar Apel, Ketua DPRD Kutim Bacakan Deklarasi Dukung Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

• Bonus Atlet dan Pelatih Kutim Peraih Medali Porprov 2018 Rp 18,1 M Lunas, Berapa Bonus Peraih Emas?

Banyak yang Nol, Retribusi Pendapatan Asli Daerah dari OPD di Kutai Timur Perlu Digenjot

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Pemkab Kutim pun tengah menggenjot kinerja OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.