Ibu Kota Baru
Jatam Kaltim Catat 94 Lubang Tambang di Kawasan IKN Ditinggalkan Perusahaan, Ini yang Diuntungkan
Jatam Kaltim Catat 94 lubang tambang di kawasan Ibu Kota Negara ( IKN ) ditinggalkan perusahaan, Ini yang diuntungkan.
Penulis: Aris Joni | Editor: Budi Susilo
lihat foto
Bahkan penguasa lahan skala besar dibalik dari pembangunan IKN ini.
"Ada 162 konsesi ekstraktif dibalik luasan 180 ribu hektar dan belakangan Presiden malah mengatakan ada perluasan menjadi 256 ribu hektar," ungkapnya. Jumat, (27/12/2019).
Ia menjelaskan, agenda mega proyek pemindahan IKN ini tidak lain sebagai agenda pemutihan dosa yang diterima para pengusaha tambang batu bara.
Pasalnya, berdasarkan pantauan Jatam Kaltim terkait lubang tambang batu bara, terdapat sebanyak 94 lubang tambang di 180 ribu hektar wilayah IKN.
"Anda bisa bayangkan setelah ditetapkan ibu kota, dengan leluasa lubang tambang itu akan ditinggalkan si pengusaha dan menjadi tanggung jawab negara untuk di pulihkan," jelasnya.
Rupang membeberkan, dari 94 lubang tambang yang tercatat melalui citra satelit dengan menemukan titik koordinatnya, paling banyak terdapat di daerah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ( Kukar ).
"Kalau di Sepaku, lubang tambangnya dari perusahan tambang PT Singlurus Pratama yang merupakan peringkat pertama yang menghasilkan lubang tambang di wilayah IKN ini," bebernya.
Oleh karena itu ungkap dia, bukan warga Penajam Paser Utara yang diuntungkan dari adanya IKN tersebut.
Melainkan menguntungkan para elit politik, pengusaha tambang, pengusaha sawit, pengusaha property bahkan menguntungkan penguasa lahan skala besar dari hadirnya IKN di Kalimantan Timur ini.
BACA JUGA:
• Momen Jin BTS di 2019, Terburuk hingga Menggembirakan, Ada yang tak Mau Dijawab Kim Seokjin
• Siswi SMP Ini Dapat Perlakuan tak Senonoh di Perpustakaan, Pelaku Guru Honorer SD, Empat Kali Cabul
• Beredar Info Laut di Jawa Retak dan Gempa serta Tsunami di Malam Tahun Baru BMKG Beri Fakta Begini
"Apa bentuk kompensasinya, ada berbagai hal, bisa jadi tukar guling dalam bentuk konsesi lain, bagi-bagi proyek, pemberian jabatan," pungkasnya.
Ia juga menambahkan, yang lebih penting juga dari pembangunan mega proyek IKN tersebut.
Mekanisme pembiayaannya lagi-lagi dengan berhutang sehingga akan kembali dibebankan kepada masyarakat.
"Sementara ekonomi kita belum stabil dan belum keluar dari krisis, tapi kita dipaksa untuk menyetujui seperempat dari APBN nasional digelontorkan untuk mega proyek IKN," tutupnya.
(Tribunkaltim.co/Aris Joni)
