HMI Cabang Kukar Ingatkan Warga tak Menjual Lahan ke Spekulan, Berkaca Warga di Jakarta

Menurutnya, IKN  bisa saja jadi bencana ataupun bisa juga menjadi peluang.

"Kita mengharapkan agar masyarakat Kukar menjadikannya sebagai peluang, karena potensi perputaran perekonomian yang akan berdampak bagi masyarakat.

Masyarakat Kukar berhak bahkan harus menerima manfaat dari pindahnya ibu kota ini. Jangan sampai menjadi penonton di daerah sendiri,"pungkasnya. 

Walikota Balikpapan Rizal Effendi sebut pendapatan 3 sektor meningkat

Sementara itu, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyebut, penetapan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur turut membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Kota Balikpapan.

Pasalnya, hal itu dapat dilihat dari indikator peningkatan yang ada di beberapa sektor. Peningkatan tersebut terjadi pada pajak perhotelan dan restauran yang meningkat.

Tidak ketinggalan, pendapatan pajak BPHTB dari sektor transaksi tanah juga meningkat.

Bahkan perolehan pajak dari beberapa sektor yang disebutkan, terhitung saat ini telah mampu melebihi target.

"Indikator itu menunjukkan dengan adanya IKN beberapa sektor kita jadi hidup kembali.

Maka kita harus manfaatkan momen IKN ini untuk kebangkitan ekonomi Balikpapan dan Kalimantan Timur," ujar Rizal saat ditemui Tribunkaltim.co.

Diketahui untuk pajak hotel angkanya mencapai Rp 45,8 miliar dari target Rp 41 miliar, kemudian pajak restauran mencapai angka Rp102 miliar dari target 89,5 miliar.

Sedangkan untuk pajak dari sektor BPHTB mencapai angka Rp127,9 miliar dari target sebesar Rp 95 miliar. 

Sementara itu, Rizal menyebut untuk rencana di tahun 2020, pemerintah kota akan lebih banyak fokus dalam orientasi mempersiapkan Balikpapan sebagai kota penyangga dari Ibu Kota Negara (IKN).

"Saya mohon dukungannya agar kita bisa menyongsong itu.

Balikpapan sebagai kota penyangga sebab pastilah kota ini yang akan menerima dulu manfaat dengan adanya IKN ini nanti," kata Rizal.